
BLORA– Masih tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) turut mendapatkan sorotan dari DPRD Kabupaten Blora.
Terutama Komisi D. Mereka mendesak agar pemerintah Kabupaten Blora segera membentuk Tim satgas untuk mengurai persoalan itu.
Ketua Komisi D, Ahmad Labib Hilmy mengatakan, dinas pendidikan selaku instansi terkait perlu segera membuat tim satgas.
Sebab, menurutnya permasalahan ini tidak bisa dianggap sepele.
Perlu adanya advokasi sehingga mereka yang masuk ATS bisa disikapi.
"Bentuk satgas untuk advokasi permasalahan itu sebagai layanan aduan. Agar jelas alasan anak didik tidak melanjutkan pendidikan nya itu kenapa,’’ terangnya.
Menurutnya anak tidak sekolah, tidak selalu karena terjerat masalah ekonomi.
Bisa jadi, terkait psikologis dan lingkungan sosial mereka.
''Kita cari benang merah nya melalui tim tersebut. Faktor-faktornya bermacam. Setelah dilakukan observasi, langsung eksekusi,’’ tuturnya.
Ia juga mengatakan, pihaknya siap menggelontorkan dana untuk masalah ATS.
Namun, perlu klasifikasi yang valid terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kenapa anak bisa putus sekolah.
"Kami siap gelontorkan anggaran. Hanya perlu masalahnya dikaji oleh dinas terkait, biar jelas penanganannya. Nanti permasalahan sosial seperti apa penanganannya, atau perekonomiannya sulit bisa diatasi dengan seperti apa. Intinya agar pas sasaran,’’ jelasnya.
Terkait koordinasi dengan Dinas Pendidikan Blora, selama ini pihaknya belum mendapatkan laporan terkait masalah ATS. Ia menyayangkan hal tersebut.
‘’Sampai saat ini belum ada koordinasi terkait itu. Kami sifatnya selalu terbuka. Tolong lah terbuka saja, jangan sampai tunggu kritik dari kami baru berjalan,’’ tuturnya.
Senada dengan Komisi D, Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto setuju jika perlu adanya tim observasi mengenai masalah tersebut.
Sebab, banyak faktor di balik anak tidak sekolah.
"Kami siap menganggarkan mana saja yang perlu dibenahi. Hanya, diknas perlu koordinasi dengan kami. Sejauh ini kan belum ada. Segera lah kalau bisa,’’ terangnya. (tos/zen)



