Pemkab Blora Sukses Jamin Layanan Kesehatan Masyarakat : Tembus hingga 95,58 Persen

Angka itu menjadi salah satu acuan sejauh mana jaminan kesehatan di suatu wilayah.
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyebut dengan capaian itu artinya hak jaminan kesehatan bagi masyarakat di Blora terpenuhi karena sebagian besar tercover BPJS Kesehatan.
Dengan capaian UHC itu, artinya ada 95,58 persen warga Blora sudah terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan juga memudahkan masyarakat yang belum masuk BPJS.
Ia pun memberikan contoh, di wilayah karesidenan Pati misalnya, baru dua kabupaten yang sudah mencapai UHC, meliputi Rembang dan Blora.
Sementara daerah lain sekitarnya masih belum ada capaian itu.
Untuk itu, ia meminta agar layanan kesehatan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) hingga rujukan harus memberikan pelayanan yang baik kepada peserta BPJS Kesehatan.
“Tidak boleh dibeda-bedakan antara non BPJS dengan peserta BPJS Kesehatan,” tegasnya.
Dengan capaian itu, andaikata ada masyarakat miskin berobat dan belum tercover JKN, mereka tetap langsung bisa dilayani.
Tanpa harus menunggu untuk bisa mengaktifkan BPJS yang biasanya memakan waktu sampai 14 hari.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora Edy Hidayat mengatakan, keberhasilan Pemkab Blora mendapat capaian UHC ini bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Bila dikalkulasi, untuk jumlah penduduk 912.162 orang di Blora yang sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan sebanyak 871.779 orang.
"Jadi artinya, dari jumlah tersebut sumbangan terbesar yakni dari PBI APBN sebanyak 449.939 orang,” terangnya.
Menurutnya apa yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Blora itu merupakan satu wujud komitmen dan keberhasilan dalam melakukan komunikasi dan membangun jaringan dengan kementrian sosial.
"Terlebih lagi, relasi dari Bupati Blora Arief Rohman sendiri adalah pejabat-pejabat pemerintah pusat. Sehingga patut diacungi jempol. Karena tak semua daerah mampu mendapat capaian UHC sebesar itu," ujarnya. (*)
