Waduh! Ada Dugaan Pemotongan Bansos DBHCHT di Blora, Begini Respon Ketua DPC APTI!

BLORA – Salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Blora menemukan adanya informasi pemotongan bansos dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) di Blora.
Pemotongan dana bansos itu sebesar Rp 300 ribu dari nilai Rp 1,2 juta yang didapat tiap keluarga penerima manfaat (KPM).
Diketahui, Bansos DBHCHT di Blora pada 2023 dibagikan kepada 4.085 KPM dari 76 Desa di Kabupaten Blora dengan total anggaran mencapai Rp 4,9 Miliar.
Atas dugaan itu seorang anggota LSM Sukisman menuntut adanya pengusutan atas dugaan potongan Dana Bansos DBHCT.
Hal itu lantaran pemotongan Bansos jelas tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun.
"Usut tuntas potongan Bansos DBHCT. Kasus ini tidak boleh berhenti hanya sampai pada proses pengembalian terus minta maaf, " katanya.
Informasi pemotongan juga diketahui Seno.
Pihaknya menerima aduan bahwa potongan Bansos DBHCT ini terjadi di banyak desa. Bahkan ada dugaan pemotongan melibatkan oknum dari DPC Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI).
"Kami mendapatkan aduan potongan bansos DBHCT ini di banyak desa," katanya.
Ketua DPC APTI Kabupaten Blora Larso Ngariyanto dalam keterangan tertulisnya membantah dugaan itu.
Pihaknya bahkan mengutuk keras perbuatan yang mengatasnamakan APTI untuk melakukan Pemotongan Bantuan dalam bentuk apapaun.
"Dan kami mendorong kepada Aparat Penegak Hukum untuk menindak oknum-oknum yang melakukan perbuatan pidana," jelasnya.
Pihaknya menambahkan DPC APTI Kabupaten Blora terus mendukung adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari DBHCT (Dana Bagi hasil Cukai Tembakau).
Pihaknya juga terus mendorong Pemerintah Kabupaten Blora untuk membuat program-program peningkatan kesejahteraan Petani Tembakau di Kabupaten Blora, dan mendukung Pemkab Blora untuk memperluas Lahan Pertanian Tembakau di Kabupaten Blora. (TOS)



