
BLORA – Para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora harus gigit jari lantaran pembayaran gaji molor.
Penyebabnya, karena sistem aplikasi dari pemerintah pusat belum siap.
Hal tersebut juga dialami PNS di berbagai daerah lain.
Seorang PNS di Blora menyebut biasanya pihaknya menerima gaji pada tanggal 1.
Baca Juga: Terbukti Bagi-bagi Kaos Caleg, Sekretariat PPS Desa Japah Blora Akhirnya Dipecat
Namun hingga saat ini ia belum menerima.
Dari informasi yang diterima, menurut hal itu disebabkan karena sistem aplikasi yang belum kelar.
"Katanya dengar-dengar sih karena sistemnya dari pusat belum siap," imbuhnya.
Atas adanya kemoloran itu sebenarnya ia kecewa. Tetapi apa boleh buat.
Semua tergantung sistem yang telah dibuat dan disepakati dari pemerintah.
Artinya bukan ia seorang yang mengalami. Juga PNS di pemerintahan daerah lain.
"Pengen sambat. Tetapi kan ini sistem. Kendala ini kan juga dialami semua pegawai," tuturnya.
Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Blora, Slamet Pamudji menyebut pemerintah pusat memang mengeluarkan kebijakan agar pembayaran gaji PNS lewat aplikasi.
Baca Juga: Sembilan Ribu Ton Pupuk Subsidi untuk Puluhan Ribu Petani di Blora Nganggur, Begini Tanggapan Dinas
Yakni Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Republik Indonesia.
"Tahun ini kan diwajibkan pakai aplikasi sementara dari pusat aplikasinya belum siap. Jadi ini dialami seluruh Indonesia. Gak bisa bayaran sampai sekarang," imbuhnya.
Ia menjelaskan jika sebenarnya anggaran untuk membayar gaji PNS itu sudah ada di kas daerah.
Tetapi lantaran tak boleh lagi melakukan pembayaran melalui e finance maupun manual sehingga tak bisa dicairkan.
"Sebenarnya ini bukan sistem baru. Tahun kemarin juga sudah persiapan. Cuma sering berganti kebijakan. Biasanya antisipasi pemerintah daerah membackup pakai e finance," tuturnya.
Tetapi berhubung tahun ini tak boleh lagi ada back up dan harus satu pintu memakai aplikasi itu maka hingga kini gaji PNS di lingkungan pemerintah kabupaten Blora tak bisa gajian.
"Sudah gak boleh ada back up lagi. Cuma ini malah pusat gak siap. Sekarang mulai perencanaan sampai pencairan dana lewat aplikasi situ semua," tambahnya. (tos/khim)



