Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

APBD Perubahan Blora Tahun 2023 bakal Direfocusing, Ini Penyebabnya

A

 

Slamet Pamudji, Kepala Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Blora.
Slamet Pamudji, Kepala Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Blora.

BLORA – Pemerintah Kabupaten Blora bakal melakukan refocusing anggaran untuk APBD Perubahan 2023. Hal itu dilakukan karena adanya mandat dari Kemendagri RI untuk menganggarkan 40 persen anggaran Pilkada 2024, serta untuk gaji Pekerja Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sehingga pemkab harus menganggarkan kedua hal tersebut.


Advertisement

Seperti diketahui, kedua mandatori itu diterbitkan setelah APBD 2023 disahkan. Mandatory gaji untuk PPPK diterbitkan pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 212/PMK.07/2022 diterbitkan tertanggal 27 Desember 2022, sedangkan pendanaan untuk pilkada 2024 dimandatkan melalui Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri nomor 900.1.9.1/435/SJ tertanggal 24 Januari 2023. Kedua mandat yang wajib dilaksanakan pemkab itu diperkirakan menelan anggaran hingga lebih dari Rp 80 miliar rupiah.

"Sebenarnya yang jadi penyebab itu, PMK 212 tentang mandatory DAU yang harus untuk PPPK, itu keluarnya kan Desember itu. Sedangkan mandat untuk Pilkada keluar sudah Januari 2023. Sementara kita sudah selesai penganggaran, ya itu yang menjadi sulit," ungkap Slamet Pamudji, Kepala Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Blora belum lama ini.

Meski sulit, lanjut Mumuk, sapaan akrab Slamet Pamudji, Pemkab Blora tetap akan mengusahakan dan memenuhinya. Menurutnya, kebutuhan penggajian PPPK di kisaran Rp 63 miliar. Sedangkan untuk anggaran Pilkada tahun ini, pihaknya masih

Advertisement

belum bisa memastikannya. Namun proposal yang telah diterimanya, kebutuhan untuk KPU Blora sekitar Rp 38 miliar, sedangkan kebutuhan Bawaslu sekitar Rp 11 miliar.

"Kemarin sudah kita coba lihat, tapi ini belum final (anggaran untuk Pilkada, Red). Mana saja yang bisa diefisiensikan. Pada prinsipnya sebenarnya tahun ini belum butuh uang itu, kita hanya butuh Rp 300 (juta, Red) untuk sosialisasi itu. Tapi karena ada instruksi dari Mendagri supaya di tahun ini, pemkab sudah harus menganggarkan. Artinya biar nanti di 2024 itu tidak terlalu berat. Dianggarkannya 40 persen dari proposal yang diajukan tadi," jelasnya kepada Jawa Pos Radar Kudus.

Karena ada beberapa mandatory tersebut, pihaknya bersama tim anggaran pemerinah daerah (TAPD) Blora akan menata kembali rencana penganggaran untuk APBD perubahan tahun ini. Termasuk mengefisiensikan beberapa kegiatan, atau bahkan menunda kegiatan yang dianggap belum terlalu urgen.

Advertisement

"Beberapa daerah lain collapse, kita jangan sampai seperti itu," harapnya.

Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Blora Komang Gede Irawadi mengaku masih membahas penganggaran Pilkada bersama KPU dan Bawaslu setempat. Pihaknya mengaku akan mendetailkan kebutuhan anggaran secara item per item. Sehingga diperkirakan akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

"Kebutuhannya apa, ada berapa tahapan, setiap tahapan anggaran berapa, itu harus ada kesepakatan antara pemkab dengan penyelenggara," terangnya. (cha/war)

 

Advertisement
Editor : Abdul Rokhim

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer