Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Sejumlah Guru Berstatus PPPK Merangkap Jadi PPK di Blora, Begini Kata Dinas
A
Penulis: Abdul Rokhim❯

Baca Juga : Sejumlah ASN di Blora Merangkap Jadi PPK, BKD: ASN Tak Seharusnya Jadi PPK
Meski begitu, hingga saat ini mereka masih diberi waktu untuk berkoordinasi dengan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mencari pengganti antarwaktu (PAW).
Pelanggaran yang dimaksud adalah pada Pasal 6 Bab VI yang berisi tentang kedisiplinan. Pada angka (3) huruf e pasal tersebut, disebutkan bahwa PPPK dilarang menerima dan atau mengerjakan pekerjaan dari pihak lain pada hari kerja dan jam kerja yang berlaku di instansi pemkab.
Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Mujo Sugiyono mengatakan, para PPPK itu saat ini masih terikat kontrak dan harus mematuhi surat perjanjian kerja yang telah mereka tandatangani.
Pihaknya membenarkan bahwa ada surat edaran yang turun dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar pemerintah kabupaten (pemkab) dapat mendukung dan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu 2024. Namun, surat itu menurutnya terlambat, karena terbit setelah proses rekrutmen PPK selesai.
”Ketika seleksi berlangsung, surat edaran belum turun. Turunnya sekitar 30 Desember. Padahal seleksi sudah mulai September. Waktu itu tidak ada izin atasan. Tapi di situ (Surat Kemendagri, Red) ada klausul memang harus izin atasan langsung," terangnya.
Adanya PPPK guru yang merangkap menjadi PPK menurutnya, akan mengorbankan salah satu atau kedua belah pihak. Karena ada kewajiban tambahan bagi PPPK guru dalam implementasi kurikulum merdeka yang diterapkan pemerintah sejak tahun kemarin.
”Saya sampaikan kurikulum baru mengharuskan guru untuk mengerjakan platform Merdeka Mengajar (PMM). Itu harus diselesaikan di luar jam pelajaran. Kalau PMM dikerjakan di luar jam pelajaran, sedangkan dia menjadi PPK, maka praktis tugas PMM ditinggalkan. Itu tidak diperbolehkan," ungkapnya.
Mujo mengungkapkan, baik PPPK atau pegawai negeri sipil (PNS) memiliki keterikatan masing-masing dengan Pemkab Blora. Berupa surat perjanjian kerja bagi PPPK dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 bagi PNS. ”Jam kerja (PPPK dan PNA) selama enam hari. Pukul 07.00 hingga pukul 14.00," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua KPU Muhammad Hamdun mengatakan, tidak ada jam kerja khusus bagi para PPK. Pihaknya tidak mengharuskan kepada pelaksana pemilu di tingkat kecamatan, untuk rutin masuk pada hari atau jam tertentu.
”Bagi kami, prinsipnya yang penting tugas penyelenggaraan pemilu bisa selesai. Bisa dikerjakan setelah kerja atau dikerjakan malam hari juga tidak apa-apa," terangnya.
Terpisah, L, salah seorang ASN yang menjadi PPK di Kecamatan Ngawen tidak merespon saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Kudus. (cha/lin)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



