Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bupati Blora Arief Rohman berharap, nantinya perda yang digunakan sebagai payung hukum pemerintah daerah dalam memfasilitasi pesantren itu dapat disahkan dalam rapat paripurna DPRD Blora pada Senin (26/12).
"Alhamdulillah hasil fasilitasi perda pesantren sudah disetujui pak Gubernur, Jawa Tengah. Semoga Senin (26/12) bisa disahkan melalui rapat paripurna DPRD," jelasnya kepada Jawa Pos Radar Kudus pada Sabtu (24/12).
Mas Arief -sapaan akrabnya- menjelaskan, persetujuan oleh Pemprov itu berdasarkan pada surat yang telah diterimanya pada 23 Desember 2022 lalu. Yaitu dengan surat bernomor : 180/0021552 tentang hasil fasilitasi Raperda Fasilitasi Pesantren di Kabupaten Blora.
Adapun, salah satu isi pada hasil fasilitasi itu ialah penyempurnaan judul menjadi Fasilitasi Pengembangan Pesantren.
"Semoga ke depan, keberadaan Perda (Perda Fasilitasi Pengembangan Pesantren, Red) ini akan mendukung perkembangan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Blora," harapnya.
Tak hanya itu, Mas Arief juga berterimakasih pada semua pihak yang telah mendukung perancangan Perda inisiatif dari Bupati ini.
Sementara itu, kata Arief, terkait waktu pengesahan, pihaknya mengaku masih berkomunikasi dengan pimpinan legislatif kota sate itu untuk menentukan waktu pengesahan perda tersebut.
"Sedang kita komunikasikan dengan pimpinan DPRD Blora agar bisa disahkan atau diparipurnakan pada Senin (21/12) esok," terangnya.
Selain penyempurnaan judul, surat hasil fasilitasi Ranperda itu juga menyampaikan beberapa saran perbaikan sebelum disahkan oleh pemerintah kota sate. Diantaranya terkait penyesuaian beberapa pasal yang ada Ranperda yang disempurnakan dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren. (cha/khim)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



