Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bupati Blora: Raperda Pesantren di Blora Disetujui Gubernur Jawa Tengah

A
Penulis: Abdul Rokhim❯
Bupati Blora Arief Rohman. (DOK. RADAR KUDUS)
Bupati Blora Arief Rohman. (DOK. RADAR KUDUS)
BLORA - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pesantren telah memasuki tahap fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hasilnya, raperda tersebut disetujui Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pada 23 Desember 2022 lalu.

Bupati Blora Arief Rohman berharap, nantinya perda yang digunakan sebagai payung hukum pemerintah daerah dalam memfasilitasi pesantren itu dapat disahkan dalam rapat paripurna DPRD Blora pada Senin (26/12).

"Alhamdulillah hasil fasilitasi perda pesantren sudah disetujui pak Gubernur, Jawa Tengah. Semoga Senin (26/12) bisa disahkan melalui rapat paripurna DPRD," jelasnya kepada Jawa Pos Radar Kudus pada Sabtu (24/12).

Mas Arief -sapaan akrabnya- menjelaskan, persetujuan oleh Pemprov itu berdasarkan pada surat yang telah diterimanya pada 23 Desember 2022 lalu. Yaitu dengan surat bernomor : 180/0021552 tentang hasil fasilitasi Raperda Fasilitasi Pesantren di Kabupaten Blora.

Adapun, salah satu isi pada hasil fasilitasi itu ialah penyempurnaan judul menjadi Fasilitasi Pengembangan Pesantren.

"Semoga ke depan, keberadaan Perda (Perda Fasilitasi Pengembangan Pesantren, Red) ini akan mendukung perkembangan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Blora," harapnya.

Tak hanya itu, Mas Arief juga berterimakasih pada semua pihak yang telah mendukung perancangan Perda inisiatif dari Bupati ini.

Sementara itu, kata Arief, terkait waktu pengesahan, pihaknya mengaku masih berkomunikasi dengan pimpinan legislatif kota sate itu untuk menentukan waktu pengesahan perda tersebut.

"Sedang kita komunikasikan dengan pimpinan DPRD Blora agar bisa disahkan atau diparipurnakan pada Senin (21/12) esok," terangnya.

Selain penyempurnaan judul, surat hasil fasilitasi Ranperda itu juga menyampaikan beberapa saran perbaikan sebelum disahkan oleh pemerintah kota sate. Diantaranya terkait penyesuaian beberapa pasal yang ada Ranperda yang disempurnakan dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren. (cha/khim)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Jaga Kelestarian Ekosistem Laut, Ahmad Luthfi Lepas Liarkan 80 Ekor Tukik Sisik 

Jaga Kelestarian Ekosistem Laut, Ahmad Luthfi Lepas Liarkan 80 Ekor Tukik Sisik 

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi bersama jajaran Balai Taman Nasional Karimunjawa melepas 80 ekor tukik atau anak penyu sisik di Pantai Tanjung Gelam Karimunjawa,

UMP Jawa Tengah 2027 Melonjak 14,10 Persen, Jadi Kenaikan Tertinggi dalam 10 Tahun

UMP Jawa Tengah 2027 Melonjak 14,10 Persen, Jadi Kenaikan Tertinggi dalam 10 Tahun

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah tahun 2027 sebesar Rp2.655.454.

Dari Panas Menyengat hingga Hujan Lebat, Cuaca Ekstrem Mengintai 27 Daerah di Jateng

Dari Panas Menyengat hingga Hujan Lebat, Cuaca Ekstrem Mengintai 27 Daerah di Jateng

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan, terutama yang tinggal di daerah rawan bencana.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer