Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dinkes Blora Usulkan 400 Tenaga Kesehatan Non-ASN Jadi PPPK

A
Penulis: Ali Mustofa❯
MAHENDRA ADITYA/RADAR KUDUS
MAHENDRA ADITYA/RADAR KUDUS
BLORA - Dinas Kesehatan (Dinkes) Blora masih memiliki sekitar 500 pegawai non-aparatur sipil negara (ASN). Menindak lanjuti adanya rencana penghapusan tenaga honoror, dinas telah mengusulkan 400-an formasi PPPK.

Kepala Dinkes Blora Edy Widayat menyampaikan, di lingkungan DKK terdapat 551 orang. Terkait dengan adanya kebijakan penghapusan tenaga non-ASN, pihaknya akan mengikuti aturan tersebut. Selambat-lambatnya sampai dengan 28 November 2023 mendatang. Artinya, saat itu sudah tidak ada lagi pegawai berstatus non-ASN. Pegawai dalam instansi pemerintahan diisi PNS, PPPK, atau outsourching.

Saat ini pihaknya masih mengacu regulasi. Ke depan masih menunggu regulasi baru. Setiap tahun DKK selalu menyusun rencana kebutuhan anggaran berdasarkan analisis beban kerja di setiap fasilitas kesehatan (faskes). Seperti kebutuhan dokter umum, bidan, hingga apoteker. ”Itu koneks dengan sistim sumber daya kesehatan. Koneks dengan kementerian kesehatan," katanya.

Pihaknya mengaku tidak pernah merekrut tenaga honorer. Selama ini, tenaga non-ASN dibiayai masing-masing faskes melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Meski demikian, berkaitan dengan usulan PPPK penetapan kuota nantinya tetap berada di tangan Kemenpan RB. Selain itu, usulan kebutuhan PPPK juga tetap mempertimbangkan kemampuan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk belanja pegawai. ”Harus menjadi pertimbangan utama. Kalau butuh ideal kami tetap butuh," katanya.

Diberitakan sebelumnya, dari pemetaan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Blora, total sementara tenaga non-ASN di Blora ada 5.061. Jumlah tersebut mencakup 1.767 tenaga guru, 634 kesehatan, dan tenaga teknis lain dengan total 2.660 orang.

BKD masih memetakan jumlah tenaga honorer yang dinilai memenuhi syarat untuk mendaftar PPPK. Untuk formasi guru, saat ini sudah ada regulasi Peraturan Menpan RB Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah. (vah/lin)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Penanganan Kusta Jadi Perhatian, Blora Satu-satunya Kabupaten di Jateng yang Dapat Pendanaan

Penanganan Kusta Jadi Perhatian, Blora Satu-satunya Kabupaten di Jateng yang Dapat Pendanaan

Blora jadi satu-satunya Kabupaten di Jawa Tengah yang dapat pendanaan dalam penanganan Kusta.

Milad ke-29, IGABA Blora Dorong PAUD Aman Bencana dan Berwawasan Lingkungan

Milad ke-29, IGABA Blora Dorong PAUD Aman Bencana dan Berwawasan Lingkungan

Pimpinan Daerah Ikatan Guru Aisyiyah Bustanul Athfal (IGABA) Kabupaten Blora mendorong terwujudnya satuan pendidikan anak usia dini (PAUD)

Kilang PPSDM Migas Cepu Meledak dan Terbakar, Satu Pekerja Kritis

Kilang PPSDM Migas Cepu Meledak dan Terbakar, Satu Pekerja Kritis

Ledakan disertai kebakaran terjadi di kilang pengolahan minyak milik Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi (PPSDM Migas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), di Cepu, Rabu (18/11)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer