Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bupati Blora Arief Rohman menyampaikan, terkait dengan tindaklanjut UU HKPD, saat ini masih menunggu regulasi dari peraturan menteri (permen). ”Dengan hadirnya UU HKPD, akan ada sejumlah daerah yang mendapat alokasi dana bagi hasil migas sebesar tiga persen,” ungkapnya.
Dari persentase tersebut, nantinya akan dibagi lagi dengan daerah-daerah perbatasan lain di sekitar Bojonegoro. Dia berharap, Blora bisa mendapatkan alokasi dua persen dari jumlah tersebut.
”Kami minta sih sekitar dua persen. Kabupaten perbatasannya itu Blora, Tuban, Ngawi, Nganjuk, Lamongan, dan Jombang,” imbuhnya.
Arief menyampaikan, Blora selama ini hanya menjadi ”penonton”. Artinya, tidak pernah merasakan DBH Migas. Sedangkan area Blora juga masuk dalam Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Blok Cepu. Bahkan, mencapai 37 persen.
”Kemarin daerah penghasil patokannya mulut sumur yang ada di Bojonegoro. Daerah penghasil dapat enam persen. Ini Blora daerah perbatasan nol. Tapi, ini dari undang-undangnya dapat 3 persen,” ujarnya.
Dengan adanya undang-undang ini, ia berharap bisa menjadi ”angin segar” bagi Kota Sate yang juga termasuk dalam WKP 37 persen tersebut. Dari perhitungannya, Blora diharapkan bisa mendapatkan DBH sekitar Rp 200 miliar sampai dengan Rp 300 miliar.
Apabila bisa mengantongi itu, rencananya dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur di kabupaten yang memiliki 16 kecamatan ini. Sebab, Blora memang butuh banyak dana untuk pembangunan. (vah/lin)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



