Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bupati Blora Arief Rohman meminta Dinas PMD menyiapkan layanan aduan khusus terkait masalah tersebut. langkah ini diambil setelah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jateng dan Ombudsman.
“Kami akan bentuk ruang pengaduan. Kanal pengaduan yang akan ditempatkan di Dinas PMD. Yang merasa dirugikan nanti langsung bisa melaporkan tentunya disertai dengan bukti-bukti yang ada. Dari pengaduan ini akan langsung diterjunkan tim investigasi untuk meneliti dan mengecek terkait aduan tersebut,” sambung Bupati Arief Rohman.
Nantinya, pelapor bisa datang ke Dinas PMD dan akan dijamin kerahasiaan identitas pelapornya. “Tentunya dengan disertai bukti-bukti permulaan yang cukup,” tambahnya.
Terkait sudah adanya pelantikan Perades di sejumlah desa, Bupati menegaskan, ketika masih ada yang merasa dirugikan atas pelantikan tersebut. Maka disilahkan ikut melaksanakan laporan resminya ke layanan aduan yang akan dibuat. Dengan menyertakan bukti-bukti yang dimiliki.
“Pelaporan masih bisa dilakukan setelah pelantikan. Sedangkan desa yang belum melaksanakan pelantikan Perades dan masih ada laporan resmi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Maka akan kami minta agar pelantikannya ditunda dulu sambil menunggu proses investigasi. Kita kumpulkan para Camat agar bisa melaksanakan ini,” terangnya.
Bupati menegaskan, pihaknya juga mengirimkan tim dari Pemkab, Asisten Pemerintahan, Dinas PMD, Inspektorat, dan Bagian Hukum untuk ke Semarang koordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jateng. Kemudian ke Ombudsman untuk memperoleh kejelasan tentang alur pelaporannya.
Menurutnya, di Ombudsman nanti, pihaknya akan diberikan mekanisme atau tata cara pengaduan sesuai SOP yang ada. “Kita himbau agar semuanya bisa memberikan pendampingan dan menemani pihak-pihak yang merasa dirugikan. Akan kami tampung untuk ditindaklanjuti, tentunya dengan bukti-bukti yang kuat,” imbuhnya. (sub/khim)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



