alexametrics
28.4 C
Kudus
Wednesday, September 28, 2022

Berikan Arahan ke Kades se-Blora, Ganjar akan “Jewer” Oknum yang Nyunat BLT

BLORA – Data penerima bantuan sosial kerap kali tidak sasaran. Ketua DPRD Blora HM Dasum menyebut ketidaktepatan sasaran itu berdasarkan data yang dianggap tidak valid. Info yang diterimanya data itu dari sekitar 2011 atau 2015. Hal itu juga dibenarkan Kejaksaan Negeri Blora.

Menurut Ketua DPRD Blora Dasum data yang digunakan dalam penyaluran bantuan sosial masih menggunakan data 2011.

“Dikarenakan data (warga miskin) yang belum valid. Ada (masih dipakai) data 2011 sampai sekarang,” ujar Dasum.


Karena kondisi itu, lanjutnya, juga kerap menjadi pemicu konflik di masyarakat.

“Kadang ada masyarakat yang tidak berhak, tapi malah dapat (bantuan). Ini kan kurang pas,” terangnya.

Kekeliruan data tersebut diakuinya memang sudah terjadi sejak lama. Hal itupun juga sudah menjadi perhatian serius oleh kalangan DPRD Blora.

Berkali-kali DPRD Blora mengkritisi terkait dengan tidak valid nya data warga miskin. Jika menilik data BPS per 2021 lalu, jumlah warga miskin di Blora 107 ribu jiwa.

“Dari (data warga miskin) yang sudah ada banyak yang (bantuan) tidak tepat sasaran,” ujarnya.

Permasalahan kriteria warga miskin tersebut diawali dari indikator atau variabel kriteria miskin yang terlalu rumit. “Ada yang rumahnya besar itu malah dapat (bantuan) dan masuk kategori miskin itu kan kurang pas juga,” katanya.

Karenanya, DPRD Blora mendorong supaya Pemkab Blora benar-benar mevalidasi data. Kemudian juga mengubah indikator atau variabel kriteria warga miskin. “Biar tepat sasaran,” ujarnya.

Hal itu juga dibenarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Blora, Ichwan Effendi yang juga hadir pada kesempatan itu. Dia juga meminta pemkab untuk segera memperbarui data. “Pernah saya dengar bahwa penerima bantuan (untuk warga miskin) itu didasarkan data 2011 atau 2015,” ujarnya.

Sementara itu viralnya berita pungutan liar oleh salah seorang oknum istri perangkat desa terdengar hingga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Karenanya, Ganjar meminta kepada aparat penegak hukum agar tegas atas perilaku salah tersebut.

Kasus tersebut disikapi dengan mengumpulkan kepala desa, lurah, juga camat se-Kabupaten Blora untuk dilakukan pembinaan. Dalam kesempatan itu, Ganjar memberikan arahan, saran, serta peringatan kepada semua hadirin untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Tidak membuat inisiatif yang justru melanggar ketentuan.

Baca Juga :  Tak Lama Lagi, Blora akan Launching 17 Wisata Geologi

Diberitakan sebelumnya, seorang istri Kepala Dusun Nglego, Desa Sumberejo, Randublatung, meminta iuran warga penerima BLT BBM sebesar Rp 20 ribu pascamereka menerima bantuan tunai tersebut. Dalam video tersebut, uang itu akan digunakan sekadar untuk membeli es dan fotokopi berkas.

Ganjar Pranowo meminta kepada aparat penegak hukum agar bertindak tegas terhadap pelaku pemungutan liar itu.

“Itu mumpung ada penegak hukum. Agar seluruh aparatur tidak main-main. Jadi kalau kami ingatkan baik-baik tidak bisa, saya minta aparatur untuk bertindak tegas. Ndak usah ragu-ragu,” tegas ganjar melalui media zoom di hadapan para kepala desa dan Forkompinda itu kemarin (21/9).

Ganjar dalam pembinaannya tegas mengatakan, mereka yang bermain atau memotong bantuan kepada masyarakat tidak mampu merupakan pengkhianat negara.

“Jangan dicederai dengan hal-hal yang cekeremes. Yang nggak mutu, yang memalukan. Semua sudah capek. Jangan dibikin capek lagi dengan urusan-urusan yang seperti ini. Tak juewer itu nanti kalau ada yang seperti itu lagi. Ini peringatan keras ya bapak ibu,” tegasnya.

Hasil pemeriksaan kepolisian menurut Kapolres Blora AKBP Fahrurozi menyebutkan bahwa iuran tersebut akan digunakan membeli pakaian untuk Posyandu Ceria di dukuh tersebut.

Bupati Blora Arief Rohman sepakat dengan arahan yang disampaikan Gubernur Ganjar. Pihaknya meminta agar kasus pemotongan bantuan di Randublatung sebagai peringatan. Sekaligus pembelajaran agar tidak terjadi kasus serupa dikemudian hari.

“Kasus di Randublatung kami sepakati untuk melakukan pembinaan. Kami sudah panggil dari dinas, dari kepolisian, yang bersangkutan sudah meminta maaf dan tidak akan mengulangi lagi. Ini sebagai peringatan jangan sampai melakukan hal itu. Kalau melakukan hal itu kami sudah tidak tolerir lagi,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Blora Indah Purwaningsih menyebutkan tidak semua data berdasarkan pada data tahun 2011. Sebab, pihaknya mengaku ada verifikasi dan validasi lapangan. Selain itu ada juga petugas di desa ataupun kelurahan.

”Dengan adanya 1 OPD 1 desa Dampingan di tahun 2022 fokusnya juga perbaikan data, Kami juga terus men-support agar kades (kepala desa, Red) ikut berperan dalam perbaikan data. Hanya memang saat ini masih belum optimal,” ungkapnya. (cha/zen)

 

BLORA – Data penerima bantuan sosial kerap kali tidak sasaran. Ketua DPRD Blora HM Dasum menyebut ketidaktepatan sasaran itu berdasarkan data yang dianggap tidak valid. Info yang diterimanya data itu dari sekitar 2011 atau 2015. Hal itu juga dibenarkan Kejaksaan Negeri Blora.

Menurut Ketua DPRD Blora Dasum data yang digunakan dalam penyaluran bantuan sosial masih menggunakan data 2011.

“Dikarenakan data (warga miskin) yang belum valid. Ada (masih dipakai) data 2011 sampai sekarang,” ujar Dasum.

Karena kondisi itu, lanjutnya, juga kerap menjadi pemicu konflik di masyarakat.

“Kadang ada masyarakat yang tidak berhak, tapi malah dapat (bantuan). Ini kan kurang pas,” terangnya.

Kekeliruan data tersebut diakuinya memang sudah terjadi sejak lama. Hal itupun juga sudah menjadi perhatian serius oleh kalangan DPRD Blora.

Berkali-kali DPRD Blora mengkritisi terkait dengan tidak valid nya data warga miskin. Jika menilik data BPS per 2021 lalu, jumlah warga miskin di Blora 107 ribu jiwa.

“Dari (data warga miskin) yang sudah ada banyak yang (bantuan) tidak tepat sasaran,” ujarnya.

Permasalahan kriteria warga miskin tersebut diawali dari indikator atau variabel kriteria miskin yang terlalu rumit. “Ada yang rumahnya besar itu malah dapat (bantuan) dan masuk kategori miskin itu kan kurang pas juga,” katanya.

Karenanya, DPRD Blora mendorong supaya Pemkab Blora benar-benar mevalidasi data. Kemudian juga mengubah indikator atau variabel kriteria warga miskin. “Biar tepat sasaran,” ujarnya.

Hal itu juga dibenarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Blora, Ichwan Effendi yang juga hadir pada kesempatan itu. Dia juga meminta pemkab untuk segera memperbarui data. “Pernah saya dengar bahwa penerima bantuan (untuk warga miskin) itu didasarkan data 2011 atau 2015,” ujarnya.

Sementara itu viralnya berita pungutan liar oleh salah seorang oknum istri perangkat desa terdengar hingga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Karenanya, Ganjar meminta kepada aparat penegak hukum agar tegas atas perilaku salah tersebut.

Kasus tersebut disikapi dengan mengumpulkan kepala desa, lurah, juga camat se-Kabupaten Blora untuk dilakukan pembinaan. Dalam kesempatan itu, Ganjar memberikan arahan, saran, serta peringatan kepada semua hadirin untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Tidak membuat inisiatif yang justru melanggar ketentuan.

Baca Juga :  Duka Mendalam, Pilot Jet Tempur TNI AU yang Jatuh di Blora Tinggalkan Istri dan Anak Balita

Diberitakan sebelumnya, seorang istri Kepala Dusun Nglego, Desa Sumberejo, Randublatung, meminta iuran warga penerima BLT BBM sebesar Rp 20 ribu pascamereka menerima bantuan tunai tersebut. Dalam video tersebut, uang itu akan digunakan sekadar untuk membeli es dan fotokopi berkas.

Ganjar Pranowo meminta kepada aparat penegak hukum agar bertindak tegas terhadap pelaku pemungutan liar itu.

“Itu mumpung ada penegak hukum. Agar seluruh aparatur tidak main-main. Jadi kalau kami ingatkan baik-baik tidak bisa, saya minta aparatur untuk bertindak tegas. Ndak usah ragu-ragu,” tegas ganjar melalui media zoom di hadapan para kepala desa dan Forkompinda itu kemarin (21/9).

Ganjar dalam pembinaannya tegas mengatakan, mereka yang bermain atau memotong bantuan kepada masyarakat tidak mampu merupakan pengkhianat negara.

“Jangan dicederai dengan hal-hal yang cekeremes. Yang nggak mutu, yang memalukan. Semua sudah capek. Jangan dibikin capek lagi dengan urusan-urusan yang seperti ini. Tak juewer itu nanti kalau ada yang seperti itu lagi. Ini peringatan keras ya bapak ibu,” tegasnya.

Hasil pemeriksaan kepolisian menurut Kapolres Blora AKBP Fahrurozi menyebutkan bahwa iuran tersebut akan digunakan membeli pakaian untuk Posyandu Ceria di dukuh tersebut.

Bupati Blora Arief Rohman sepakat dengan arahan yang disampaikan Gubernur Ganjar. Pihaknya meminta agar kasus pemotongan bantuan di Randublatung sebagai peringatan. Sekaligus pembelajaran agar tidak terjadi kasus serupa dikemudian hari.

“Kasus di Randublatung kami sepakati untuk melakukan pembinaan. Kami sudah panggil dari dinas, dari kepolisian, yang bersangkutan sudah meminta maaf dan tidak akan mengulangi lagi. Ini sebagai peringatan jangan sampai melakukan hal itu. Kalau melakukan hal itu kami sudah tidak tolerir lagi,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Blora Indah Purwaningsih menyebutkan tidak semua data berdasarkan pada data tahun 2011. Sebab, pihaknya mengaku ada verifikasi dan validasi lapangan. Selain itu ada juga petugas di desa ataupun kelurahan.

”Dengan adanya 1 OPD 1 desa Dampingan di tahun 2022 fokusnya juga perbaikan data, Kami juga terus men-support agar kades (kepala desa, Red) ikut berperan dalam perbaikan data. Hanya memang saat ini masih belum optimal,” ungkapnya. (cha/zen)

 


Most Read

Artikel Terbaru