Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Setyadji mengaku, pemecatan itu memang benar. Suratnya diterima Senin (22/11). Untuk itu, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan upaya hukum. “Kalau partai tidak menghendaki ya sudah. Intinya Gerindra tidak mau memakai saya,” terangnya.
Menurutnya, derajat dan pangkat sudah ada yang mengatur. Yang jelas pihaknya bakal melakukan upaya hukum.
“Semut diinjak saya kloket, kloket,” tegasnya.
Disinggung terkait iuran partai, dia mengaku sudah melunasi. Meski ada yang masih kurang. “Kurang 2 bulan," imbuhnya.
Ketua DPC Gerindra, Jayadi membenarkan pemecatan Setyadji oleh DPP tersebut. Pemecatan ini dilakukan karena yang bersangkutan kurang taat dengan partai. “Tidak melakukan iuran partai berkali-kali. Berturut-turut menunggak. Namun akhirnya dibayar. Tiba-tiba turun surat dari DPP. Dia diberhentikan dari keanggotaannya,” jelasnya, Senin (22/11).
Karena sudah diberhentikan dari keanggotaan partai, otomatis hak-haknya hilang. Termasuk keanggotaan jadi DPRD. “Ini proses PAW. Sebab kalau sudah dikeluarkan dari partai sudah tidak jadi DPRD. Hak-haknya hilang. Kalau ada gugatan, tetap masih jadi DPRD. Belum bisa di-PAW sampai proses hukum selesai,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua KPU Blora, M. Hamdun mengaku hingga kemarin siang belum ada surat di mejanya. “Ini saya baru datang dari luar kota. Soal pemecatan, kami tidak tau apa-apa. Sebab itu internal partai,” jelasnya.
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


