Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BLORA – Sempat diwarnai deadlock, DPRD Blora akhirnya menyetujui rencana Pemkab Blora utang Rp 150 miliar ke perbankan. Dengan begitu, anggaran infrastruktur jalan di Kota Sate tahun depan mencapai angka Rp 260 miliar.
Persetujuan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD bersama Pemkab Blora kemarin. Rapat ini dibarengkan dengan penandatanganan nota kesepakatan antara bupati Blora dengan DPRD tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran (TA) 2022, Persetujuan Bersama Antara Bupati Blora dengan DPRD Terhadap Dua Rancangan Peraturan Daerah, serta Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021.
Ketua DPRD Blora H.M. Dasum menyampaikan, pembahasan rancangan KUA-PPAS Blora TA 2022 telah dilaksanakan bertahap. Mulai pembahasan di intern Badan Anggaran (Bangar). Kemudian dikonsultasikan dengan komisi-komisi. Selanjutnya, dibahas bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). ”Dalam pembahasan itu, Bangar dapat menerima dan menyetujui rasionalisasi struktur KUA-PPAS Tahun Anggaran 2022 tentang pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, dan alokasi anggaran untuk perangkat daerah,” terangnya.
Wakil Ketua DPRD Blora Siswanto mengatakan, melalui sidang paripurna DPRD Blora akhirnya menyetujui Pemkab Blora utang ke pihak ketika (perbankan) Rp 150 miliar. Dari rencana semula Rp 250 miliar.
Dengan begitu, perkiraan anggaran pembangunan jalan di Blora TA 2022 mencapai Rp 260 miliar. Lebih besar dibanding anggaran pembangunan jalan tahun ini yang hanya Rp 106 miliar. Rinciannya, dana utang Rp 150 miliar, dana APBD Rp 60 miliar, dan dana dari provinsi Rp 50 miliar.
”Keputusan disetujui Rp 150 miliar alasannya soal kemampuan fiskal dan kemampuan keuangan daerah. Kemampuan membayar juga dijadikan DPRD untuk menghitung. Jadi, dengan kemampuan-kemampuan itu, kalau Rp 250-300 miliar cukup mengganggu sirkulasi keuangan pemerintah daerah tahun 2022-2024,” jelasnya.
Dengan perhitungan itu, dinilai rasional. Sebab, dalam satu tahun alokasi anggaran pembangunan infrastruktur Pemkab Blora Rp 75 miliar. ”Itu sama saja utangnya 2022, bayarnya 2023-2024. Atau bayarnya dua tahun. Jadi 2023-2024 jika tidak ada tambahan lain, bangunnya dari dana pusat dan provinsi. Untuk internal dibuat bayar utang,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Blora Arief Rohman bersyukur, karena proses pembahasan awal APBD Blora TA 2022 dapat berjalan lancar. Juga telah ada penandatangan nota kesepakatan antara bupati dan pimpinan DPRD terhadap KUA-PPAS Kabupaten Blora 2022. Dengan begitu, dapat segera melanjutkan proses penyusunan APBD 2022.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Blora Samgautama Karnajaya menyebut, kerusakan jalan di Kota Samin mencapai 439,45 Km. Baik kerusakan berat hingga sedang. Untuk pembangunan jalan rusak berat butuh Rp 300 miliar.
Butuh anggaran besar untuk perbaikan jalan. Sedangkan proyeksi pendanaan infrastruktur dari APBD 2022 pada DPUPR hanya Rp 60 miliar. Padahal kebutuhan pembangunan jalan rusak berat sampai Rp 300 miliar.
Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Slamet Pamudji juga sependapat. Menurutnya, kemampuan keuangan daerah pada TA 2022 mengalami penurunan dibandingkan 2021. Antara lain, penurunan dana alokasi umum (DAU) Rp 28,5 miliar, dana alokasi khusus (DAK) fisik turun Rp 54 miliar, dana bagi hasil (DBH) dari pusat turun Rp 13,7 miliar, dan DBH provinsi turun Rp 26 miliar. ”Maka kami harus memutar otak untuk mencari pos anggaran perbaikan jalan. Termasuk efisiensi,” terangnya. (lin)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



