Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sidang Kasus Jual-Beli Kios Pasar di Blora Dengarkan Keterangan Saksi

A
Penulis: Ali Mustofa❯
DIAMBIL SUMPAH: Sepuluh orang saksi sidang dugaan jual beli kios pasar induk cepu diambil sumpah sebelum memberikan keterangan dalam persidangan di Tipikor Semarang kemarin. (DOK. RADAR KUDUS)
DIAMBIL SUMPAH: Sepuluh orang saksi sidang dugaan jual beli kios pasar induk cepu diambil sumpah sebelum memberikan keterangan dalam persidangan di Tipikor Semarang kemarin. (DOK. RADAR KUDUS)
BLORA – Tiga terdakwa dugaan jual beli kios pasar Induk Cepu kembali menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Semarang kemarin. Agendanya mendengarkan keterangan saksi.

Ketiga terdakwa adalah Sarmidi (Kepala Dindagkop UKM Blora nonaktif), Warso (Kabid Dindagkop UKM Blora Warso nonaktif) dan Mantan Kepala Pasar Cepu Muhammad Sofaat.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Blora Karyono mengaku, sidang kemarin agendanya mendengarkan keterangan saksi. Ada 10 orang. “Untuk revitalisasi Pasar Cepu tahun 2018, terungkap uang kompensasi awalnya Rp 150 juta dari Warso, hingga turun Rp 75 juta,” jelasnya.

Selain itu, ada surat peringatan, kalau tidak membayar, kios bakal dialihkan. “Pedagang keberatan dan harapan pedagang putusan hakim uang kompensasi kembali,” terangnya.

Menurutnya, sidang berikutnya akan dilanjutkan pada Rabu, 10 November 2021. Yaitu dengan agenda pemeriksaan saksi untuk pedagang hasil revitalisasi tahun 2019.

Sebelumnya, dalam sidang perdana dakwaan, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blora mendakwa ketiga terdakwa dengan pasal berlapis. Pertama Pasal 12 huruf E UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP, juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Kedua, Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 20  tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. (ali)

 

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Sudewo Divonis 8,5 Tahun Penjara, Bagaimana dengan Tuntutan Pencabutan Hak Politik?

Sudewo Divonis 8,5 Tahun Penjara, Bagaimana dengan Tuntutan Pencabutan Hak Politik?

Bupati Pati nonaktif Sudewo dijatuhi hukuman penjara selama 8 tahun 6 bulan, denda Rp300 juta, serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp3.511.500.000 atau sekitar Rp3,51 miliar.

Sudewo Divonis 8 Tahun 6 Bulan Penjara dalam Kasus Korupsi DJKA dan Perangkat Desa Pati

Sudewo Divonis 8 Tahun 6 Bulan Penjara dalam Kasus Korupsi DJKA dan Perangkat Desa Pati

Bupati Pati nonaktif Sudewo dijatuhi hukuman penjara selama 8 tahun 6 bulan atau 8,5 tahun dalam perkara korupsi yang berkaitan dengan proyek di DJKA serta pengisian perangkat desa di Pati.

Massa Pendukung Sudewo Sempat Robohkan Pagar Pengamanan, Minta Monitor untuk Nonton Sidang

Massa Pendukung Sudewo Sempat Robohkan Pagar Pengamanan, Minta Monitor untuk Nonton Sidang

Suasana persidangan pembacaan putusan Bupati Pati nonaktif Sudewo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang pada Rabu (21/10/2026) berlangsung berbeda

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer