Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

”DBHCHT di Bagian Perekoniman untuk BLT saja sekitar Rp 3,5 M,” tegasnya.
Dia menegaskan, belum lama ini Komisi A DPRD Blora memanggil Bagian Perekoniman dan Bagian Hukum Setda Blora terkait hal ini.
”Pengakuan dari Bagian Perekonomian, kendala penyaluran BLT untuk petani dan buruh linting rokok karena belum ada payung hukumnya. Se-Jateng katanya belum ada yang tersalurkan. Idealnya ada cantolan dari pergub (peraturan gubernur). Khawatirnya kalau ambil inisiatif sendiri berbeda dengan daerah lain. Cuma, kalau semangat Komisi A, ketika memang perbub secara prosedur hukum tidak menyalahi, kenapa tidak. Jalankan saja,” tegasnya.
Dia menambahkan, dalam waktu dekat ini, pihaknya bakal mengundang kembali Bagian Perekonomian dan Bagian Hukum Setda Blora. Jika perlu, DPRD bakal langsung mengundang bupati.
”Kami mendrong supaya (BLT dari DBHCHT) bisa segera tersalurkan,” imbuhnya. (lin)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



