Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

“Hasil monitoring evaluasi dari dinsos itu ada 180-an lebih yang bermasalah. Tapi ada kemungkinan tambah lagi,” ujarnya.
Pria yang akrab disapa Gus Labib tersebut menjelaskan, temuan adanya ratusan e-Warong yang bermasalah diketahui dari kunjungan Mabes Polri dan Kementerian Sosial beberapa waktu lalu. Gus Labib merasa prihatin adanya kios yang tidak memenuhi syarat menjadi e-warong namun kenyataannya lolos.
“Kita sebetulnya kasihan juga sama E-Warong, karena ada sangkut-pautnya sama supplier. e-Warong biasanya enggak tahu menahu. Kaitan Kios Pupuk Lengkap (KPL) itu kan Himbara sendiri yang bersalah. Karena harusnya KPL kok masih dipaksakan untuk menjadi E-Warong,” keluhnya.
Dengan adanya permasalahan tersebut, Gus Labib menyerahkan semuanya ke pihak yang berwenang. Baik itu Dinsos ataupun Aparat Penegak Hukum (APH).
“Jadi intinya biar lebih objektif kaitannya pelanggaran administrasi atau teknis pengelolaan, itu yang berwenang Dinsos. Nah kaitannya pelanggaran yang sifatnya pidana, itu nanti yang berhak menilai ya kepolisian dan kejaksaan yang selama ini sudah ditangani oleh Mabes dan turun ke lapangan,” saranya.
Politikus PKB tersebut menjelaskan, ada perbedaan data jumlah E-Warong yang dimiliki oleh Dinas Sosial dengan Bank BRI selaku Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
“Jumlah e-Warong aja kita itu masih beda. Versi Dinsos dan Himbara masih beda. Berarti kan ada masalah. Selisihnya sekitar 100 lebih. Kalau versi Dinsos itu 400-an, versi Himbara itu 500-an. Bisa dipastikan tidak ada sinkronisasi antara Dinsos dan Himbara,” jelasnya.
Menurutnya, selama permasalahan tersebut tidak kunjung dapat ditertibkan, maka penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang harusnya diberikan kepada sekitar 81.889 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) se-kabupaten Blora dihentikan untuk sementara waktu. “Ya berhenti semua. Intinya bahwa kita merekomendasikan sebelum permasalahan ini selesai, kita tidak akan memaksakan pendistribusian itu. Tidak akan kita lakukan sebelum ada penertiban secara keseluruhan. mulai KPM, E-Warong dan komoditi,” tambahnya.
Padahal, apabila dihitung per bulannya, uang yang didistribusikan untuk BPNT Se-Kabupaten Blora mencapai Rp 16,3 Miliar. Sehingga, turunnya Mabes Polri dan Kemensos ke Kabupaten Blora diharapkan dapat mengusut tuntas permasalahan E-Warong yang selama ini terjadi. “Kita berterima kasih atas turunnya Mabes (Polri) sama Kemensos karena benang kusut yang ada di sini sudah mulai terbedah,” terangnya. (ali)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

