Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dia juga mengaku tahu suplayer yang memasok sembako tidak sesuai standar. Baik telur, beras, dan lainnya. ”Sekali lagi. Mohon kerja samanya dan berbaik hatilah. Cari keuntungan boleh, tapi bernilai ibadah itu lebih bagus. Jangan sampai ada surat dari kami (Kejari, Red),” pintanya.
Bupati Arief Rohman mengaku murka dengan sejumlah temuan ini. Sebab, sudah enam bulan lebih menjabat belum ada perubahan. ”Ini sudah ada lampu kuning. Kalau tidak ada perubahan, Oktober saya los,” tegasnya.
Menurutnya, Blora ini kampung halaman kabareskrim dan wakabareskrim. Persoalan beras masih sepeti itu. ”Kami masih minta waktu. Kalau tidak bisa, saya los. Kalau Krimsus turun ampun-ampun. Kami masih kasih waktu. Batas akhir September ini. Kami ingin ada perubahan. Soalnya sektor pangan jadi perhatian kepolisian dan Kejagung. Kami bukan soal alim dan sok suci. Tapi, hak rakyat jangan dikorbankan,” pintanya. ”Jika pidak yang sudah menjadi E-Warong tidak siap akan diganti,” imbuhnya.
Sementara, Kasat Reskrim Polres Blora AKP Setyanto mengaku sudah menerima beberapa aduan terkait kegiatan penyaluran BPNT. ”Kami mohon BRI mengevaluasi lagi. Kalau tidak sesuai fungsinya monggo direlokasi. Kami sudah dapat informasi (sembako yang disalurkan) di bawah standar. Harapannya penanganan ini terakhir. Jangan sampai muncul aduan penyimpangan lagi,” tegasnya.
Ada juga oknum E-Warong yang telah mengintimidasi KPM. Dengan ditakuti jika tidak menerima suplayer tertentu akan dicoret. ”Meski ini bukan delik aduan, akan kami tindak. Karena sudah merugikan. Mulai saat ini ditata kembali. KPM diberikan untuk memilih suplayer,” tegasnya.
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


