Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Tengah Pribadi Santoso mengapresiasi keseriusan Pemkab Blora dalam rangka mendorong digitalisasi transaksi keuangan pemerintah daerah. “Jadi indeks elektronifikasinya Blora itu di ringking 6. Kalau di ringking, itu berarti sudah masuk predikat digital. Kalau dari sisi digital sudah baik. Kesadaran dari masyarakatnya menurut hemat saya juga sudah sangat mendukung. Tinggal nanti memperluas saja,” ungkapnya.
Berdasarkan assessment IETPD di Jawa Tengah, terdapat 13 Pemda yang masuk kategori digital. Sebanyak 22 Pemda masuk kategori maju dan 1 Pemda yang masuk dalam kategori berkembang.
“Di bawahnya kategori digital itu adalah kategori maju. Ada 22 Pemda dan satu Pemda yang kategorinya berkembang,” bebernya.
Menurutnya perkembangan transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Blora ini cukup tinggi dan menggembirakan. Yaitu 172 persen. Dengan adanya digitalisasi transaksi keuangan ini, harapannya dapat mengoptimalkan penerimaan daerah.
Berdasarkan data per Juni 2021 kemarin. 100 persen transaksi belanja Pemda Blora telah menerapkan sistem non tunai. Kemudian untuk transaksi pendapatan Pemda saat ini sebanyak 23 dari total 31 penerimaan daerah telah menerapkan non tunai. Sementara pada 3 September 2021, sempat terjadi pertumbuhan merchant QRIS di Blora sebanyak 7.766 merchant. Sehingga jumlah merchant sebanyak 12.047.
Bupati Blora Arief Rohman menyambut baik capaian tersebut. Meski demikian, digitalisasi transaksi keuangan Pemda akan terus didorong agar dapat terlaksana secara optimal sesuai arah kebijakan pemerintah pusat. “Alhamdulillah, Blora berhasil peringkat 6 di Jawa Tengah sebagai kabupaten/kota pelaksana digitalisasi transaksi keuangan daerah. Sehingga Blora mampu masuk kategori digital. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi,” ungkapnya.
Bupati mengungkapkan, bahwa Kabupaten Blora telah memiliki Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Diantaranya untuk mendorong pemanfaatan teknologi dalam rangka tata kelola keuangan yang lebih baik serta meningkatkan potensi penerimaan Pemda. “Terkait tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah atau TP2DD, kita sudah ada SK Bupati tentang hal tersebut,” jelasnya.
TP2DD di Blora juga sudah menyusun program di 2021. Saat ini sedang disusun Perbup dan Roadmap digitalisasi daerah untuk 5 tahun ke depan. Dengan digitalisasi ini, Bupati juga berharap adanya masukan arahan dan dukungan dari BI dalam rangka pengendalian inflasi di daerah serta terkait inovasi pemberdayaan ekonomi daerah. (ali)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



