Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dewan Kunker ke Jombang saat PPKM Darurat, Wabup: “Astaghfirullah”

A
Penulis: Ali Mustofa❯
Mahendra aditya/radar kudus
Mahendra aditya/radar kudus
BLORA – Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati menyayangkan kunjungan kerja (kunker) anggota DPRD ke Perhutani Jombang saat masyarakat menjalankan PPKM darurat. Ia pun ogah berkomentar banyak soal kunjungan itu.

“Astaghfirullah,” ucapnya singkat.

Kunker itu juga mendapat tanggapan Asisten Madya Ombudsman RI Jateng, ombudsman menyebutkan semestinya legislatif maupun eksekutif bisa memberikan contoh dan pedoman bagi publik.

“Sesuai dengan instruksi Mendagri tahun 2021 nomor 15 sudah jelas. Ada PPKM Darurat. Oleh karenanya, bahwa baik itu penyelenggara, termasuk penyelenggara negara dan pemerintahan dan masyarakat semua diwajibkan untuk mematuhi instruksi tersebut. Apalagi kalau tugas-tugas yang dilakukan bukan urgent. Bukan tujuan kesehatan dan pencegahan Covid-19,” terang Asisten Madya Ombudsman RI Jateng Sabarudin Hulu.

Dia berharap, penyelenggaraan dapat ikut serta untuk memperkuat dan patuh serta memperkuat dan patuh terhadap instruksi pemerintah pusat.

“Kalau sudah ada instruksi, maka seyogyanya penyelenggara itu patuh atas instruksi tersebut. Baik legislatif maupun eksekutif,” ujarnya.

Sabarudin Hulu juga berharap, penyelenggara negara bisa memberikan contoh dan pedoman kepada publik. Sehingga masyarakat bisa mencontoh dan memberikan apresiasi atas kinerja mereka. “Kalau penyelenggara mematuhi, masyarakat akan memberikan apresiasi. Selain itu, Kunker itu perlu dilihat kembali apa urgensinya,” jelasnya.

Hal itu juga dikeluhkan oleh masyarakat Blora. Sugito salah satunya. Pedagang PKL yang dilarang jualan di lapangan Kridosono mengaku menyayangkan adanya kunjungan kerja anggota DPRD Blora saat PPKM Darurat ini.

“Kalau dari saya sebagai pelaku UKM yang terkena dampak pemberlakuan PPKM Darurat di Blora tentunya menyayangkan hal tersebut. Karena kami saja yang berjualan di tempat umum seperti Kridosono, alun-alun, GOR, Taman dan sebagainya dilarang untuk buka. Sedangkan mereka Kunjungan Kerja,” keluhnya.

Menurutnya sudah jelas ada larangan dari pemkab, kalau pejabat tidak diperbolehkan perjalanan dinas ke luar kota kecuali penanganan Covid-19.

“Mending mereka diskusi sama kami mencari solusi karena kurang lebih ada sekitar 350 PKL (Kridosono 70, Alun-alun 130, Taman Lampu Cepu dan lainnya sekitar 150) yang yang kehilangan pekerjaan karena pemberlakuan PPKM Darurat ini,” pintanya.

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Jombang Industrial Estate Mulai Dibangun, Kawasan Industri 150 Hektare Disiapkan Tarik Investor

Jombang Industrial Estate Mulai Dibangun, Kawasan Industri 150 Hektare Disiapkan Tarik Investor

Bupati Jombang Warsubi (dua dari kanan) dan Wabup Salmanudin Yazid (empat dari kanan) menyaksikan master plan Jombang Industrial Estate sambil mendapat penjelasan dari Dirut Java Fortis Corporindo Paul Tehusijarana (pali

Muktamar NU Masuk Tahap Penentuan, Ini Profil Gus Yahya yang Kembali Berebut Kursi Ketum PBNU

Muktamar NU Masuk Tahap Penentuan, Ini Profil Gus Yahya yang Kembali Berebut Kursi Ketum PBNU

Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur, memasuki salah satu agenda yang paling dinantikan pada Sabtu (29/8/2026) malam.

Muktamar ke-35 NU Masuk Agenda Penentuan Rais Aam dan Ketum PBNU, Berikut Nama Calonnya

Muktamar ke-35 NU Masuk Agenda Penentuan Rais Aam dan Ketum PBNU, Berikut Nama Calonnya

Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur, memasuki salah satu tahapan paling menentukan pada Sabtu (29/8/2026) malam.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer