Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

HM. Warsit mengaku, dia bersama dua rekannya memang kunker di Perhutani Jombang. Bahkan di sana sempat berdiskusi hampir dua jam. ”Kita melanggar mana. Saya hanya tiga orang. Menjaga prokes. Setelah itu tidak sekadar kunjungan. Tapi membela petani hutan,” ucpanya.
Menurutnya, kunjungan itu juga ada tandatangan pimpinan. Kalau tidak dia tidak bakal berani. ”Setelah kita kaji, kita tidak melanggar. Penting orang tiga. Jaga prokes. Itu juga hal yang urgent. Sebab masyarakat petani hutan saat ini sudah panen,” tambahnya.
Dia menambahkan, kunjungan kerja sendiri sebagai bentuk aspirasi masyarakatnya. Sehingga dia kunker ke Perhutani Jombang tersebut. Hutan gundul di Jombang bisa ditanami tebu selanjutnya bisa bagi hasil.
Sementara di Blora ada 6.000 hektare lahan hutan. Padahal di Jombang hanya hanya 500 hektare. Sekarang di tanami oleh UGM. ”Kemarin kami fasilitasi untuk bisa ditanami. Akhirnya rakyat keberatan karena hasilnya gak itu. Maka kami studi banding,” ucapnya.
Plt Sekertaris DPRD Blora Suryanto enggan berkomentar soal kunker itu. Dia mengaku tidak tau menahu adanya kunker ke Jombang tersebut. ”Jangan saya. Yang lain saja,” ucapnya singkat.
Begitu juga dengan Wakil Ketua DPRD Blora Siswanto. Dia mengaku tidak tahu soal kunjungan kerja kemarin. ”Belum ada rencana. Nunggu pak ketua. Beliau masih istirahat karena kurang enak badan,” ucapnya sehari sebelum ada kunker di Perhutani Jombang.
Kabag Hukum Setda Blora Bondan Arsiyanti mengaku, pejabat di lingkungan pemkab dilarang melaksanakan perjalanan dinas. Termasuk untuk DPRD. Pemkab juga sudah menerbitkan edaran larangan pejabat melaksanakan perjalanan dinas.
”Surat ini menindaklanjuti surat Sekda Provinsi Jateng atas nama gubernur yang ditembuskan untuk bupati/walikota se-Jawa Tengah,” tegasnya.
Kepala Inspektorat Kabupaten Blora Kunto Aji mengaku, DPRD tidak boleh kunjungan kerja saat PPKM Darurat seperti ini. Mestinya, DPRD patuh aturan. Sama saja dengan ASN atau pegawai kontrak. ”Harus patuh dan mematuhi,” ucapnya.
Sugito, salah satu PKL yang dilarang jualan di Lapangan Kridosono mengaku menyayangkan Kunjungan Kerja anggota DPRD Blora saat PPKM darurat ini. ”Kami saja yang berjualan di tempat umum seperti Kridosono, Alun-alun, GOR, Taman dan sebagainya dilarang untuk buka. Sedangkan mereka kunjungan kerja,” keluhnya.
Sugito bersama teman-temannya rela tutup karena memahami situasi seperti saat ini. Itu sebagai upaya mendukung pemerintah mengurangi kasus Covid-19. ”kami berharap ada kebijakan yang memperhatikan ekonomi rakyat kecil,” tambahnya.
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

