Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Awalnya, mereka mengikuti audiensi yang berlangsung cukup lama dan sengit. Acara dipimpin Wakil Ketua DPRD Blora Siswanto, didampingi HM Warsit dari Komisi C dari Partai Hanura, Ketua Komisi B dari Partai Nasdem Yuyus Waluyo, dari PKB Munawar, dari PDIP Lina Hartini, dari Partai Golkar Siswanto, dari Partai Hanura Agus Untoro, dari PKS Mohammad Sahari, dan dari PKB Mochammad Muchklisin mewakili dari Bapemperda DPRD, serta Sekda Komang Gede Irawadi.
Wakil Ketua DPRD Blora Siswanto mengaku mengapresiasi kehadiran mereka yang meminta audiensi ini. Pihaknya juga mengundang seluruh perusahaan migas yang beroperasi di Blora. Termasuk Pertamina EP.
Dalam kesempatan itu, dengan memakai celana 3/4 dan slempang, Koordinator Sentani Blora-FBS Exy Agus Wijaya menilai para pengambil keputusan, baik perusahaan migas maupun pemkab tak serius mengentaskan kemiskinan di Kota Sate. Padahal potensi ekonomi dari sektor minyak bumi dan gas sangat besar.
”Kami punya hak secara konstitusi untuk berbicara, menyampaikan pendapat, dan mengkritisi terkait pembiaran rakyat Blora yang terjebak dalam kemiskinan. Meski semestinya kita kaya. Karena ada potensi migas yang sudah dieksploitasi besar-besaran. Namun tidak memberikan kemakmuran bagi rakyat Blora,” tegasnya sambil menuding satu per satu perwakilan dari Pertamina Asset 4 Field Cepu, SKK Migas, PGN, Titis Sampurna, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Blora Patragas Hulu.
Iwan Seken, peserta lain menegaskan, melalui forum tersebut, pihaknya mempertanyakan dana CSR yang telah diberikan kepada Pemkab Blora dan digunakan untuk masyarakat. ”Kenyataannya jalan kita hancur, banjir, dan kemiskinan meningkat. Proyek jaringan gas juga mangkrak sejak 2014. Padahal kita punya sumber daya migas terbesar di Indonesia,” ungkapnya.
Anggota DPRD Blora HM Warsit ikut angkat suara terkait proyek jaringan gas yang mangkrak dan dampak-dampak bencana yang terjadi atas eksploitasi gas. Seperti di Desa Sumber, Kradenan. Dengan tegas ia meminta agar perusahaan memberikan laporan tertulis penggunaan dana CSR yang mestinya bisa dinikmati masyarakat Blora.
”Saya minta mana laporan seluruh penyaluran dana CSR dari kalian. Berapa besarnya untuk Blora. Sedangkan di daerah ring I saja, sangat minim. Buktinya, camat Kradenan sumbangannya cuma berapa? Cuma sekelas penjual bensin eceran. Tapi dampaknya bagaimana? Jalan hancur, banjir menggenangi sawah warga, dan proyek kena luar kota semua. Warga dan pengusaha lokal hanya menonton. Kita ibarat ayam bertelur yang mati di lumbung pangan. Ini keterlaluan,” ucapnya dengan lantang.
Dia mengajukan usul pembentukan panitia khusus (pansus) untuk ini. Tujuannya, untuk mengawal penyaluran CSR.
Anggota Komisi B DPRD Blora Agus Untoro mendorong merevisi Perda CSR. Ada frasa penagihan dana yang tak tegas menyebut persentase. Hanya bersifat sukarela. ”Ini biar pun kita teriak-teriak, kalau yang datang bukan penentu kebijakan dari Pertamina atau perusahaan migas lain ya sia-sia. Jadi, secepatnya revisi Perda CSR,” tegasnya.
Anggota Komisi B lain, Lina Hartini dari PDIP juga mendorong agar secepatnya dibentuk tim untuk merevisi Perda CSR. Sekaligus membentuk pengelola dana dengan melibatkan stakeholder. ”Kita punya tujuan yang sama. Menyejahterakan rakyat,” ujarnya.
Humas SPP Hebrian mengaku, selama ini pihaknya sudah menyalurkan CSR melalui berbagai kegiatan. Mulai pemberian obat gratis dan pemeriksana gratis, santunan anak yatim, serta pembagian hewan kurban. ”Untuk ring I pada 2020 mencapai 70 persen (dari total CSR), rink II ada 25 persen, dan rink II 5 persen,” terangnya.
Ardiyan, perwakilan dari Pertamina Asset 4 Field Cepu mengaku, pemberian CSR masih sebatas sumbangan. Itu pun harus mengajukan proposal ke Pertamina pusat. ”Namun kami sangat mendukung bila ada peraturan atau regulasi yang lebih tegas untuk mekanisme penyaluran dan pengelolaan CSR oleh pemkab,” ungkapnya.
Wakil Ketua DPRD Blora Siswanto memutuskan, merekomendasikan menggelar rapat kembali untuk merevisi perda terkait dana CSR dan Perda Konten Lokal. ”Akhir bulan ini harus selesai. Kami akan undang semua perusahaan di Blora untuk,” ucapnya.
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



