alexametrics
29.2 C
Kudus
Monday, May 23, 2022

Bupati Blora Protes Kemenkes, Kasus Covid Turun Kok Level Naik

BLORA – Bupati Blora Arief Rohman kecewa lantaran Kota Sate dinyatakan PPKM level 4. Pihaknya komplain kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait hal ini. Padahal kasus Covid-19 di Blora sudah turun. Harusnya bisa masuk ke PPKM level 2.

”Tolong sebelum menetapkan status ini, mestinya kita diajak ngobrol dulu. Karena efeknya kan masyarakat jadi resah dan sebagainya,” terangnya.

Arief menegaskan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan juga Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Jateng). Di mana, Blora ini ada delay data. Antara data kabupaten, provinsi, dengan pusat terjadi perbedaan.


Pihaknya juga diminta oleh Gubernur Ganjar Pranowo, agar perbedaan data yang terjadi untuk segera disamakan. Antara kenyataan lapangan dengan kesalahan data ini bisa disinkronkan.

Perbedaan data yang terjadi antara kabupaten, provinsi, dan Pusat tidak hanya dialami di Blora. Namun terjadi di sejumlah wilayah lainnya.  ”Ada beberapa kabupaten di Jawa Tengah yang mengalami hal seperti ini. Tidak hanya Blora. Daerah-daerah yang lain juga banyak yang mengeluh juga. Sudah angkanya turun, tapi kok levelnya masih tinggi,” keluhnya.

Baca Juga :  Aminuddin Ditunjuk Sebagai Ketua DPC PPP Blora

Sebelumnya, masyarakat Blora dibuat geger oleh pemerintah pusat. Blora yang sudah di level 3 kembali dinyatakan masuk PPKM level 4. Padahal, secara penambahan kasus, Blora sudah di level 2. Di bawah 10 kasus. Antara 7-8 kasus. Bahkan DPRD sempat memanggil OPD untuk menjelaskan secara langsung penyebab blora masuk level 4.

Plt Kepala Dinkes Blora Edy Widayat menyatakan, penyebab Blora bisa masuk level 4 karena data delay. Sebab secara catatan turun derastis. Sudah di bawah 10 kasus. ”Itu hanya persoalan data delay. Level 4 ada di pusat. Kita sudah sama dengan provinsi. Tidak ada masalah,” jelasnya.

Persoalan Kedua karena penggabungan aplikasi. Namun faktor utama tetap data delay. Data yang belum ter-update di pusat. ”Upaya kita sudah mengklarifikasi ke provinsi dan pusat,” tambahnya.

Pihaknya juga terus berusaha agar data bisa disamakan dan terverivikasi sesuai fakta di Blora. Meski begitu, kebijakan tetap harus mengikuti level 4. Sebelum status level 4 diperbaiki. ”Perintah pak sekda provinsi, Minggu ini harus terselesaikan,” tegasnya. (iwn)






Reporter: Subekan

BLORA – Bupati Blora Arief Rohman kecewa lantaran Kota Sate dinyatakan PPKM level 4. Pihaknya komplain kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait hal ini. Padahal kasus Covid-19 di Blora sudah turun. Harusnya bisa masuk ke PPKM level 2.

”Tolong sebelum menetapkan status ini, mestinya kita diajak ngobrol dulu. Karena efeknya kan masyarakat jadi resah dan sebagainya,” terangnya.

Arief menegaskan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan juga Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Jateng). Di mana, Blora ini ada delay data. Antara data kabupaten, provinsi, dengan pusat terjadi perbedaan.

Pihaknya juga diminta oleh Gubernur Ganjar Pranowo, agar perbedaan data yang terjadi untuk segera disamakan. Antara kenyataan lapangan dengan kesalahan data ini bisa disinkronkan.

Perbedaan data yang terjadi antara kabupaten, provinsi, dan Pusat tidak hanya dialami di Blora. Namun terjadi di sejumlah wilayah lainnya.  ”Ada beberapa kabupaten di Jawa Tengah yang mengalami hal seperti ini. Tidak hanya Blora. Daerah-daerah yang lain juga banyak yang mengeluh juga. Sudah angkanya turun, tapi kok levelnya masih tinggi,” keluhnya.

Baca Juga :  Bupati Blora Dukung Pendirian SLB di Randublatung, Ini Harapannya

Sebelumnya, masyarakat Blora dibuat geger oleh pemerintah pusat. Blora yang sudah di level 3 kembali dinyatakan masuk PPKM level 4. Padahal, secara penambahan kasus, Blora sudah di level 2. Di bawah 10 kasus. Antara 7-8 kasus. Bahkan DPRD sempat memanggil OPD untuk menjelaskan secara langsung penyebab blora masuk level 4.

Plt Kepala Dinkes Blora Edy Widayat menyatakan, penyebab Blora bisa masuk level 4 karena data delay. Sebab secara catatan turun derastis. Sudah di bawah 10 kasus. ”Itu hanya persoalan data delay. Level 4 ada di pusat. Kita sudah sama dengan provinsi. Tidak ada masalah,” jelasnya.

Persoalan Kedua karena penggabungan aplikasi. Namun faktor utama tetap data delay. Data yang belum ter-update di pusat. ”Upaya kita sudah mengklarifikasi ke provinsi dan pusat,” tambahnya.

Pihaknya juga terus berusaha agar data bisa disamakan dan terverivikasi sesuai fakta di Blora. Meski begitu, kebijakan tetap harus mengikuti level 4. Sebelum status level 4 diperbaiki. ”Perintah pak sekda provinsi, Minggu ini harus terselesaikan,” tegasnya. (iwn)






Reporter: Subekan

Most Read

Artikel Terbaru

/