alexametrics
31.4 C
Kudus
Monday, June 20, 2022

Validasi Diperketat, Pasar Rakyat Blok D Sido Makmur Blora Sepi Peminat

BLORA – Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (Dindagkop UKM) Kabupaten Blora memperketat proses validasi data calon penghuni Blok D Pasar Rakyat Sido Makmur. Langkah ini juga melibatkan Kejaksaan Negeri setempat sebagai upaya agar tempat yang disewa tak disalahgunakan.

“Verifikasi dan validasi data penjual itu penting untuk memastikan bahwa pedagang yang menempati lokasi tersebut benar-benar berhak dan tidak dijual kembali kepada yang tidak berhak. Kami menggandeng Kejaksaan untuk proses penataan pedagang Blok D Pasar Sido Makmur,” ungkap Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Dindagkop UKM) Kabupaten Blora Kiswoyo.

Dari pantauan Jawa Pos Radar Kudus pada Minggul, (10/6) blok D masih tampak sepi. Untuk itu Siwoyo mengaku telah melaksanakan rapat dengan kejaksaan, pengelola, serta perwakilan pedagang guna penentuan dan penataan pedagang.”Dari berapa pemohon yang masuk ke kami, akan kami verifikasi dan validasi, nanti akan muncul daftar nominatif,” ungkap Kiswoyo kepada Jawa Pos Radar Kudus.


Dia mengaku, pihaknya mendapatkan saran dari Kejaksaan Negeri Blora untuk memastikan kembali, apakah masih ada eks pasar blora dan pasar kaliwangan yang belum mendapatkan lapak.

”Kami baru persiapan verifikasi data akhir dengan kejaksaan. Hal itu agar secara yuridis tidak salah. Opini yang terbangun juga lebih baik,” jelasnya.

Kiswoyo menambahkan, blok d pasar sido makmur terdiri dari 26 kios, 107 los, serta 48 meja. Sedangkan menurutnya, jumlah pedagang pendasaran yang rencananya akan menempati los lebih dari 1-7 pedagang, sehingga sinkronisasi dan validasi data penting untuk dilakukan.

Baca Juga :  Rekonstruksi Kasus Penculikan Istri Sendiri di Blora Digelar di 4 Lokasi

”Prioritaskan yang belum punya. Jangan sampai yang sudah punya di Blok A, B, atau C, mengajukan lagi di blok D. Asas keadilan harus diutamakan,” tegasnya.

Dengan mekanisme penataan pedagang yang transparan, menurutnya penataan pedagang akan berjalan tanpa adanya beban apapun. Pihaknya juga akan melakukan perjanjian kepada para pedagang, bahwa pedagang yang tidak aktif, maka lapaknya akan ditarik kembali oleh pemkab.

”Apabila sudah tidak digunakan lagi, nantinya akan kami tarik kembali. Yang terpenting dana pemerintah untuk membangun pasar ini dapat dimanfaatkan pedagang. Bukan untuk monopoli,” ucap Kiswoyo tegas.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Blora Ichwan Effendi saat ditemui di ruangnya membenarkan telah dihubungi pihak Dindagkop UKM mengenai penempatan Blok D Pasar Sido Makmur. Dia mengaku pihaknya diajak konsultasi mengenai penataan pedagang di blok D.

”Kami sifatnya untuk konsultasi saja. Kami menyarankan, pedagang yang harus menjadi prioritas adalah mereka yang dulunya berdagang di Pasar Blora dan Pasar Kaliwangan,” tandas Ichwan kepada wartawan koran ini. (cha/ali)

BLORA – Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (Dindagkop UKM) Kabupaten Blora memperketat proses validasi data calon penghuni Blok D Pasar Rakyat Sido Makmur. Langkah ini juga melibatkan Kejaksaan Negeri setempat sebagai upaya agar tempat yang disewa tak disalahgunakan.

“Verifikasi dan validasi data penjual itu penting untuk memastikan bahwa pedagang yang menempati lokasi tersebut benar-benar berhak dan tidak dijual kembali kepada yang tidak berhak. Kami menggandeng Kejaksaan untuk proses penataan pedagang Blok D Pasar Sido Makmur,” ungkap Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Dindagkop UKM) Kabupaten Blora Kiswoyo.

Dari pantauan Jawa Pos Radar Kudus pada Minggul, (10/6) blok D masih tampak sepi. Untuk itu Siwoyo mengaku telah melaksanakan rapat dengan kejaksaan, pengelola, serta perwakilan pedagang guna penentuan dan penataan pedagang.”Dari berapa pemohon yang masuk ke kami, akan kami verifikasi dan validasi, nanti akan muncul daftar nominatif,” ungkap Kiswoyo kepada Jawa Pos Radar Kudus.

Dia mengaku, pihaknya mendapatkan saran dari Kejaksaan Negeri Blora untuk memastikan kembali, apakah masih ada eks pasar blora dan pasar kaliwangan yang belum mendapatkan lapak.

”Kami baru persiapan verifikasi data akhir dengan kejaksaan. Hal itu agar secara yuridis tidak salah. Opini yang terbangun juga lebih baik,” jelasnya.

Kiswoyo menambahkan, blok d pasar sido makmur terdiri dari 26 kios, 107 los, serta 48 meja. Sedangkan menurutnya, jumlah pedagang pendasaran yang rencananya akan menempati los lebih dari 1-7 pedagang, sehingga sinkronisasi dan validasi data penting untuk dilakukan.

Baca Juga :  Bupati Arief: Kami Tunggu Kontribusinya Sesarengan Mbangun Blora

”Prioritaskan yang belum punya. Jangan sampai yang sudah punya di Blok A, B, atau C, mengajukan lagi di blok D. Asas keadilan harus diutamakan,” tegasnya.

Dengan mekanisme penataan pedagang yang transparan, menurutnya penataan pedagang akan berjalan tanpa adanya beban apapun. Pihaknya juga akan melakukan perjanjian kepada para pedagang, bahwa pedagang yang tidak aktif, maka lapaknya akan ditarik kembali oleh pemkab.

”Apabila sudah tidak digunakan lagi, nantinya akan kami tarik kembali. Yang terpenting dana pemerintah untuk membangun pasar ini dapat dimanfaatkan pedagang. Bukan untuk monopoli,” ucap Kiswoyo tegas.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Blora Ichwan Effendi saat ditemui di ruangnya membenarkan telah dihubungi pihak Dindagkop UKM mengenai penempatan Blok D Pasar Sido Makmur. Dia mengaku pihaknya diajak konsultasi mengenai penataan pedagang di blok D.

”Kami sifatnya untuk konsultasi saja. Kami menyarankan, pedagang yang harus menjadi prioritas adalah mereka yang dulunya berdagang di Pasar Blora dan Pasar Kaliwangan,” tandas Ichwan kepada wartawan koran ini. (cha/ali)

Most Read

Artikel Terbaru

/