alexametrics
24 C
Kudus
Sunday, July 3, 2022

KUA-PPAS Diteken Dewan, APBD Perubahan Kabupaten Blora segera Disusun

BLORA – DPRD Blora kembali menggelar sidang paripurna Penandatanganan nota kesepakatan antara Bupati Blora dan DPRD tentang Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tahun anggaran 2021 kemarin. Setelah diteken selanjutnya penyusunan Perda APBD Perubahan akan segera disusun.

Ketua DPRD Blora, H.M. Dasum menyebukan agenda penandatanganan KUA-PPAS 2021 sesuai mekanismenya, Perubahan ini harus dibahas DPRD bersama Pemkab Blora. “Sudah dilakukan secara maraton. Hasilnya akan dijadikan dasar untuk menyusun Perda APBD Perubahan,” terangnya.

Menurutnya, berdasarkan pasal 161 ayat 2 PP nomor 12 tahun 2019, perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi beberapa hal. Pertama perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA.


Selanjutnya karena keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.

Berikutnya, keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan. Ditambah keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa. “Beberapa hal itu jadi dasar Perubahan APBD-P,” tambahnya.

Sementara itu, juru bicara banggar, Santoso Budi Susetyo menambahkan perubahan KUA-PPAS merupakan program prioritas. Pada 6 Agustus 2021 kemarin, Pemda mengirimkan buku Rancangan Perubahan PPAS tahun anggaran 2021 untuk dibahas bersama-sama. Hasilnya disetujui dalam rapat paripurna.

Baca Juga :  Breaking News! Kereta Cepu-Pasar Turi Tabrak Truk, Begini Kronologinya

“Hasilnya sudah disetujui rasionalisasi struktur Kebijakan Perubahan APBD Kabupaten Blora tahun 2021. Yaitu Pendapatan Daerah sebelum perubahan Rp 2,134 triliun menjadi Rp 2,148 triliun. Belanja daerah sebelum perubahan Rp 2,198 T menjadi Rp 2,260 Triliun. Defisit Anggaran Rp 63,406 miliar menjadi Rp 112,205 miliar. Sementara Pembiayaan Daerah dari 63,406 miliar menjadi Rp 112,205 miliar,” terangnya.

Bupati Blora Arief Rohman mengaku bersyukur karena proses perubahan anggaran berjalan lancar. “Hari ini dilakukan Penandatanganan KUA-PPAS Tahun anggaran 2021. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tinginya kepada DPRD Blora,” ungkapnya.

Menurutnya, adanya perkembangan perubahan makro ekonomi yang disebabkan pandemi, penyesuaian sasaran, proyeksi belanja, dan persoalan aktual yang berkembang harus disesuaikan perubahan. “Dengan ini, maka akan segera dilanjutkan perubahan APBD selanjutnya. Yaitu APBD-P. Harapannya kerja sama yang baik ini dapat dilanjutkan demi kesejahteraan masyarakat Blora,” jelasnya. (ali)






Reporter: Subekan

BLORA – DPRD Blora kembali menggelar sidang paripurna Penandatanganan nota kesepakatan antara Bupati Blora dan DPRD tentang Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tahun anggaran 2021 kemarin. Setelah diteken selanjutnya penyusunan Perda APBD Perubahan akan segera disusun.

Ketua DPRD Blora, H.M. Dasum menyebukan agenda penandatanganan KUA-PPAS 2021 sesuai mekanismenya, Perubahan ini harus dibahas DPRD bersama Pemkab Blora. “Sudah dilakukan secara maraton. Hasilnya akan dijadikan dasar untuk menyusun Perda APBD Perubahan,” terangnya.

Menurutnya, berdasarkan pasal 161 ayat 2 PP nomor 12 tahun 2019, perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi beberapa hal. Pertama perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA.

Selanjutnya karena keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.

Berikutnya, keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan. Ditambah keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa. “Beberapa hal itu jadi dasar Perubahan APBD-P,” tambahnya.

Sementara itu, juru bicara banggar, Santoso Budi Susetyo menambahkan perubahan KUA-PPAS merupakan program prioritas. Pada 6 Agustus 2021 kemarin, Pemda mengirimkan buku Rancangan Perubahan PPAS tahun anggaran 2021 untuk dibahas bersama-sama. Hasilnya disetujui dalam rapat paripurna.

Baca Juga :  Doa Kepada Korban Miras di Blora, Keluarga Korban dan Pedagang Doa Bersama

“Hasilnya sudah disetujui rasionalisasi struktur Kebijakan Perubahan APBD Kabupaten Blora tahun 2021. Yaitu Pendapatan Daerah sebelum perubahan Rp 2,134 triliun menjadi Rp 2,148 triliun. Belanja daerah sebelum perubahan Rp 2,198 T menjadi Rp 2,260 Triliun. Defisit Anggaran Rp 63,406 miliar menjadi Rp 112,205 miliar. Sementara Pembiayaan Daerah dari 63,406 miliar menjadi Rp 112,205 miliar,” terangnya.

Bupati Blora Arief Rohman mengaku bersyukur karena proses perubahan anggaran berjalan lancar. “Hari ini dilakukan Penandatanganan KUA-PPAS Tahun anggaran 2021. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tinginya kepada DPRD Blora,” ungkapnya.

Menurutnya, adanya perkembangan perubahan makro ekonomi yang disebabkan pandemi, penyesuaian sasaran, proyeksi belanja, dan persoalan aktual yang berkembang harus disesuaikan perubahan. “Dengan ini, maka akan segera dilanjutkan perubahan APBD selanjutnya. Yaitu APBD-P. Harapannya kerja sama yang baik ini dapat dilanjutkan demi kesejahteraan masyarakat Blora,” jelasnya. (ali)






Reporter: Subekan

Most Read

Artikel Terbaru

/