alexametrics
30.2 C
Kudus
Wednesday, June 8, 2022

Tahun 2021, Pemkab Blora Temukan 640 Kasus Pernikahan Dini

BLORA – Pemkab Blora prihatin masih tingginya kasus pernikahan dini. Tercatat dalam setahun lalu total ada 640 kasus pernikahan dini di Kementerian Agama setempat. Rincian 100 kasus laki-laki dan 540 kasus pada perempuan.

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Blora Ainia Sholichah menyebutkan data tersebut merupakan data kasus di tahun 2021. Yang dimaksudkan pernikahan dini adalah calon pengantin belum berusia 19 tahun. “Artinya ada 100 laki-laki dan 540 perempuan dibawah 19 tahun yang menikah selama tahun 2021 di Kabupaten Blora,” ungkap Bunda Aini, sapaan akrabnya.

Menurut identifikasi yang telah dilakukannya, kasus terbanyak terjadi di Kecamatan Jati, dengan 64 kasus pada perempuan dan 54 kasus pada laki-laki, atau lebih dari separo kasus laki-laki yang menikah dengan usia di bawah umur.


Menurutnya, perlu adanya pendekatan dan edukasi khusus. Baik kepada anak-anak, pelajar, hingga orang tua. “Jika anak-anak remaja kita dekati melalui Forum Anak, Genre, Forum Osis, Karang Taruna, dan lain-lain, maka untuk orang tuanya bisa kita dekati lewat Muslimat, Aisyiyah, PKK dan lainnya. Mari kita bergerak bersama untuk menekan angka pernikahan anak di Kabupaten Blora,” ucapnya dalam forum yang diselenggarakan oleh Kohati BADKO HMI Jawa Tengah dan Jogjakarta itu.

Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati. Menurut Etik, sapaan akrab Wabup Blora, permasalahan pernikahan dini merupakan tugas bersama. Tidak hanya pemerintah kabupaten Blora saja, atau dinas tertentu saja.

Baca Juga :  Korupsi Jual Beli Kios Pasar, Kepala Dindagkop Blora Resmi Ditahan

“Tingginya angka pernikahan anak di Blora ini menjadi PR kita bersama. Berbagai pihak harus bersama-sama sesarengan mencegah dan menangani pernikahan bawah umur. Karena dampaknya akan sangat bahaya bagi keberlangsungan kehidupan generasi muda Blora ke depan,” ungkapnya.

Menurutnya, pernikahan anak ini disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga. kemudian lingkungan sosial, utamanya di pedesaan. Selanjutnya kualitas pendidikan orang tua, rendahnya pengetahuan kesehatan reproduksi, serta pola pengasuhan yang primitive, menjadi faktor utama lain penyebab pernikahan dini.

“Yang bahaya karena MBA (Marriage by Accident, Red) atau hamil sebelum nikah. Jika ini dibiarkan, dampaknya bisa berbahaya,” tegas Wabup Etik.

Dampaknya, angka perceraian meningkat. Sebab, secara ekonomi dan psikologis, mereka yang menikah dini kebanyakan belum siap mempunyai anak. Kondisi fisik ibu yang menikah dini juga dianggap belum matang dan rentan terkena penyakit. Dampaknya, bayi yang dilahirkan bisa cacat dan stunting. Karena perkembangan janin dianggap tidak maksimal pada rahim muda.

“Oleh sebab itu, melalui acara yang baik ini mari kita bersama-sama belajar untuk mengajak masyarakat di sekitar kita, teman kita untuk memahami bahayanya nikah dini. Ojo kawin bocah,” lanjutnya. (cha/ali)

BLORA – Pemkab Blora prihatin masih tingginya kasus pernikahan dini. Tercatat dalam setahun lalu total ada 640 kasus pernikahan dini di Kementerian Agama setempat. Rincian 100 kasus laki-laki dan 540 kasus pada perempuan.

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Blora Ainia Sholichah menyebutkan data tersebut merupakan data kasus di tahun 2021. Yang dimaksudkan pernikahan dini adalah calon pengantin belum berusia 19 tahun. “Artinya ada 100 laki-laki dan 540 perempuan dibawah 19 tahun yang menikah selama tahun 2021 di Kabupaten Blora,” ungkap Bunda Aini, sapaan akrabnya.

Menurut identifikasi yang telah dilakukannya, kasus terbanyak terjadi di Kecamatan Jati, dengan 64 kasus pada perempuan dan 54 kasus pada laki-laki, atau lebih dari separo kasus laki-laki yang menikah dengan usia di bawah umur.

Menurutnya, perlu adanya pendekatan dan edukasi khusus. Baik kepada anak-anak, pelajar, hingga orang tua. “Jika anak-anak remaja kita dekati melalui Forum Anak, Genre, Forum Osis, Karang Taruna, dan lain-lain, maka untuk orang tuanya bisa kita dekati lewat Muslimat, Aisyiyah, PKK dan lainnya. Mari kita bergerak bersama untuk menekan angka pernikahan anak di Kabupaten Blora,” ucapnya dalam forum yang diselenggarakan oleh Kohati BADKO HMI Jawa Tengah dan Jogjakarta itu.

Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati. Menurut Etik, sapaan akrab Wabup Blora, permasalahan pernikahan dini merupakan tugas bersama. Tidak hanya pemerintah kabupaten Blora saja, atau dinas tertentu saja.

Baca Juga :  Kementerian ESDM Gelar Pelatihan Operator Pesawat hingga K-3 di Migas Cepu

“Tingginya angka pernikahan anak di Blora ini menjadi PR kita bersama. Berbagai pihak harus bersama-sama sesarengan mencegah dan menangani pernikahan bawah umur. Karena dampaknya akan sangat bahaya bagi keberlangsungan kehidupan generasi muda Blora ke depan,” ungkapnya.

Menurutnya, pernikahan anak ini disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga. kemudian lingkungan sosial, utamanya di pedesaan. Selanjutnya kualitas pendidikan orang tua, rendahnya pengetahuan kesehatan reproduksi, serta pola pengasuhan yang primitive, menjadi faktor utama lain penyebab pernikahan dini.

“Yang bahaya karena MBA (Marriage by Accident, Red) atau hamil sebelum nikah. Jika ini dibiarkan, dampaknya bisa berbahaya,” tegas Wabup Etik.

Dampaknya, angka perceraian meningkat. Sebab, secara ekonomi dan psikologis, mereka yang menikah dini kebanyakan belum siap mempunyai anak. Kondisi fisik ibu yang menikah dini juga dianggap belum matang dan rentan terkena penyakit. Dampaknya, bayi yang dilahirkan bisa cacat dan stunting. Karena perkembangan janin dianggap tidak maksimal pada rahim muda.

“Oleh sebab itu, melalui acara yang baik ini mari kita bersama-sama belajar untuk mengajak masyarakat di sekitar kita, teman kita untuk memahami bahayanya nikah dini. Ojo kawin bocah,” lanjutnya. (cha/ali)

Most Read

Artikel Terbaru

/