alexametrics
23.7 C
Kudus
Sunday, July 3, 2022

Anggota Komisi V DPR Upayakan APBN Intervensi Bangun Jalan sampai Desa

BLORA – Anggota Komisi V DPR RI Sudewo mengaku prihatin dengan kondisi infrastruktur di Kabupaten Blora. Terutama daerah selatan. Untuk itu, dia mengusahakan ada Revisi UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Harapannya, APBN bisa digunakan pembangunan jalan hingga perdesaan.

”Nantinya, diharapkan APBN bisa intervensi untuk penanganan jalan provinsi, kabupaten, hingga desa. Tapi perlu dilihat urgensinya dan skala prioritas,” kata politikus Partai Gerindra ini.

Menurutnya, memang tidak semua jalan kabupaten hingga desa bisa ditangani. Harus dilakukan dalam skala prioritas. Sekiranya jalan tersebut betul-betul memberikan kontribusi perekonomian bagi daerah atau wilayah tersebut.


Pembahasan revisi UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sudah dimulai. Kemarin dia rapat dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Jika sudah clear dan digedok, nanti baru bisa dilihat jalan yang bisa ditangani pemerintah pusat. Termasuk di Blora. ”Saya memang prihatin dengan infrastruktur jalan di Blora. Saya itu orang asli Pati. Terus Blora tidak asing bagi saya. Sampai plosok desa saya paham kondisinya. Terutama Blora bagian selatan,” akunya.

Baca Juga :  Terkadang Ikut Tahlilan, Tidak Dicap Ateis Lagi

Dibanding kabupaten lain, infrastruktur di Blora jauh tertinggal. Harapannya, tahun-tahun mendatang pemkab bisa memperhatikan kondisi jalan. ”Dan dengan revisi UU tentang Jalan nanti, kami di DPR RI bisa membantu,” ujarnya.

Anggota dewan dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah III ini mengaku, revisi ini diperlukan agar terjadi pemerataan pembangunan infrastruktur jalan. Sebab, selama ini, jalan-jalan di desa, kabupaten, dan provinsi masih banyak yang tidak layak. Sebab, ketidakmampuan pembiayaan. ”Ke depan bisa dibangun menggunakan APBN. Terutama jalan yang bener-bener berdampak ekonomi bagi masyarakat,” katanya.

Diketahui, tahun ini Pemkab Blora sudah mulai mencicil penanganan infrastruktur. Setidaknya ada 53,21 kilometer yang bisa di-cover. (Rinciannya lihat grafis). Biayanya, Rp 106,2 miliar. Bersumber dari dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), bantuan provinsi (Banprov), dan APBD Blora. (lin)






Reporter: Subekan

BLORA – Anggota Komisi V DPR RI Sudewo mengaku prihatin dengan kondisi infrastruktur di Kabupaten Blora. Terutama daerah selatan. Untuk itu, dia mengusahakan ada Revisi UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Harapannya, APBN bisa digunakan pembangunan jalan hingga perdesaan.

”Nantinya, diharapkan APBN bisa intervensi untuk penanganan jalan provinsi, kabupaten, hingga desa. Tapi perlu dilihat urgensinya dan skala prioritas,” kata politikus Partai Gerindra ini.

Menurutnya, memang tidak semua jalan kabupaten hingga desa bisa ditangani. Harus dilakukan dalam skala prioritas. Sekiranya jalan tersebut betul-betul memberikan kontribusi perekonomian bagi daerah atau wilayah tersebut.

Pembahasan revisi UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sudah dimulai. Kemarin dia rapat dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Jika sudah clear dan digedok, nanti baru bisa dilihat jalan yang bisa ditangani pemerintah pusat. Termasuk di Blora. ”Saya memang prihatin dengan infrastruktur jalan di Blora. Saya itu orang asli Pati. Terus Blora tidak asing bagi saya. Sampai plosok desa saya paham kondisinya. Terutama Blora bagian selatan,” akunya.

Baca Juga :  Wajah Baru Alun-Alun Blora, Ditambah Hiasan Asmaul Husna

Dibanding kabupaten lain, infrastruktur di Blora jauh tertinggal. Harapannya, tahun-tahun mendatang pemkab bisa memperhatikan kondisi jalan. ”Dan dengan revisi UU tentang Jalan nanti, kami di DPR RI bisa membantu,” ujarnya.

Anggota dewan dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah III ini mengaku, revisi ini diperlukan agar terjadi pemerataan pembangunan infrastruktur jalan. Sebab, selama ini, jalan-jalan di desa, kabupaten, dan provinsi masih banyak yang tidak layak. Sebab, ketidakmampuan pembiayaan. ”Ke depan bisa dibangun menggunakan APBN. Terutama jalan yang bener-bener berdampak ekonomi bagi masyarakat,” katanya.

Diketahui, tahun ini Pemkab Blora sudah mulai mencicil penanganan infrastruktur. Setidaknya ada 53,21 kilometer yang bisa di-cover. (Rinciannya lihat grafis). Biayanya, Rp 106,2 miliar. Bersumber dari dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), bantuan provinsi (Banprov), dan APBD Blora. (lin)






Reporter: Subekan

Most Read

Artikel Terbaru

/