alexametrics
30.3 C
Kudus
Saturday, May 28, 2022

Kepala Dindagkop UKM Blora Dibebastugaskan dari Jabatannya

BLORA – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Blora memproses status kepegawaian tersangka kasus pungutan liar (pungli) di Pasar Cepu. Dia Sarmidi, kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Dindagkop UKM) Blora. Dia dibebastugaskan dari jabatannya hingga proses hukumnya inkrah. Saat ini, dia ditahan untuk menjalani proses hukum.

Kepala BKD Blora Heru Eko Wiyono mengaku, proses pemberhentian sementara terhadap Sarmidi sudah dilakukan. Tim juga sudah menyerahkan SK kepada yang bersangkutan. Baik Kabid Pasar Dindagkop UKM Blora Warso maupun Sarmidi. ”Dengan berbagai pertimbangan, kedua jabatan tersebut akan ada Plt-nya,” jelasnya.

Sesuai aturan, keduanya tetap mendapat separo haknya. Yaitu 50 persen gaji dari penghasilan terakhir yang diterima. ”Masih dapat 50 persen dari gaji terakhir. Sampai ada putusan inkrah,” tambahnya.


Bupati Arief Rohman merasa prihatin dengan ditahannya Kepala Dindagkop UKM Blora Sarmidi dan Kabid Pasar Dindagkop UKM Blora Warso. Dia juga mengingatkan kasus yang sedang dihadapi kedua ASN tersebut, agar dapat dijadikan pembelajaran bagi dinas lain. ”Kami akan konsultasi dengan pihak Kejaksaan untuk langkah-langkah selanjutnya,” terangnya.

Untuk mencegah hal itu terulang, Arief menggandeng Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) agar dapat memberikan pembinaan, evaluasi, dan pengawasan sesuai dengan regulasi. ”Kami imbau, teman-teman yang mengurusi pasar harus menjalankan regulasi sesuai aturan. Tidak boleh melakukan langkah-langkah yang tidak sesuai dengan aturan,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, sejak Jumat (23/7) lalu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora menetapkan tiga tersangka kasus dugaan pungli jual beli kios di Pasar Induk Cepu. Ketiganya, Kepala Dindagkop UKM Blora Sarmidi, Kabid Pasar Dindagkop UKM Blora Warso, dan Mantan Kepala Pasar Cepu Muhammad Sofaat.

Baca Juga :  Tampung Aspirasi Masyarakat, Bupati Blora Launching Program Blora Menyapa

Kejari juga sudah memanggil 39 saksi untuk dimintai keterangan. Mulai pedagang pasar, pejabat UPTD Pasar Wilayah 2 Cepu, Pejabat Dindagkop dan UMKM, BPPKAD, para ahli, serta pihak lain yang berkepentingan.

Dugaan jual beli kios Pasar Cepu mulai terjadi pada 17 Desember 2019 hingga 30 Maret 2020. Puluhan pedagang ditarik Rp 30 juta hingga Rp 75 juta. Sistemnya, ada uang ada kunci kios. Tidak boleh dicicil.

Harga kios tersebut juga dipotong biaya kepemilikan kios setiap pedagang. Masing-masing dihargai 10 persen dari harga kios atau sekitar Rp 75 juta. Jadi, apabila pedagang memiliki satu kios dikurangi biaya Rp 7,5 juta.

Atas dugaan pungli itu, pada 28 April lalu, Kejari Blora menyita hasil dugaan pungli Rp 865 juta dari kas daerah yang sempat dikembalikan. Dua tersangka Warso dan M. Sofaat juga sempat mengajukan upaya praperadilan atas statusnya sebagai tersangka kasus dugaan pungli jual beli kios di Pasar Induk Cepu.

Tapi usaha keduanya kandas. Majelis hakim menolak gugatan pemohon. Jadi, perkara, tetap lanjut. Dalam putusan hakim, perbuatan melawan hukum dan alat bukti yang dimiliki penyidik sah dalam menetapkan kedua orang sebagai  tersangka.

Saat ini, ketiganya resmi ditahan dan dititipkan di Rutan Kelas II B Blora selama 20 hari. Setelah itu, bakal dilimpahkan ke Seamarang untuk menjalani persidangan. Ketiganya dijerat pasal berlapis. tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (lin)






Reporter: Subekan

BLORA – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Blora memproses status kepegawaian tersangka kasus pungutan liar (pungli) di Pasar Cepu. Dia Sarmidi, kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Dindagkop UKM) Blora. Dia dibebastugaskan dari jabatannya hingga proses hukumnya inkrah. Saat ini, dia ditahan untuk menjalani proses hukum.

Kepala BKD Blora Heru Eko Wiyono mengaku, proses pemberhentian sementara terhadap Sarmidi sudah dilakukan. Tim juga sudah menyerahkan SK kepada yang bersangkutan. Baik Kabid Pasar Dindagkop UKM Blora Warso maupun Sarmidi. ”Dengan berbagai pertimbangan, kedua jabatan tersebut akan ada Plt-nya,” jelasnya.

Sesuai aturan, keduanya tetap mendapat separo haknya. Yaitu 50 persen gaji dari penghasilan terakhir yang diterima. ”Masih dapat 50 persen dari gaji terakhir. Sampai ada putusan inkrah,” tambahnya.

Bupati Arief Rohman merasa prihatin dengan ditahannya Kepala Dindagkop UKM Blora Sarmidi dan Kabid Pasar Dindagkop UKM Blora Warso. Dia juga mengingatkan kasus yang sedang dihadapi kedua ASN tersebut, agar dapat dijadikan pembelajaran bagi dinas lain. ”Kami akan konsultasi dengan pihak Kejaksaan untuk langkah-langkah selanjutnya,” terangnya.

Untuk mencegah hal itu terulang, Arief menggandeng Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) agar dapat memberikan pembinaan, evaluasi, dan pengawasan sesuai dengan regulasi. ”Kami imbau, teman-teman yang mengurusi pasar harus menjalankan regulasi sesuai aturan. Tidak boleh melakukan langkah-langkah yang tidak sesuai dengan aturan,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, sejak Jumat (23/7) lalu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora menetapkan tiga tersangka kasus dugaan pungli jual beli kios di Pasar Induk Cepu. Ketiganya, Kepala Dindagkop UKM Blora Sarmidi, Kabid Pasar Dindagkop UKM Blora Warso, dan Mantan Kepala Pasar Cepu Muhammad Sofaat.

Baca Juga :  BKD Blora Temukan Dugaan Manipulasi Data Guru PPPK

Kejari juga sudah memanggil 39 saksi untuk dimintai keterangan. Mulai pedagang pasar, pejabat UPTD Pasar Wilayah 2 Cepu, Pejabat Dindagkop dan UMKM, BPPKAD, para ahli, serta pihak lain yang berkepentingan.

Dugaan jual beli kios Pasar Cepu mulai terjadi pada 17 Desember 2019 hingga 30 Maret 2020. Puluhan pedagang ditarik Rp 30 juta hingga Rp 75 juta. Sistemnya, ada uang ada kunci kios. Tidak boleh dicicil.

Harga kios tersebut juga dipotong biaya kepemilikan kios setiap pedagang. Masing-masing dihargai 10 persen dari harga kios atau sekitar Rp 75 juta. Jadi, apabila pedagang memiliki satu kios dikurangi biaya Rp 7,5 juta.

Atas dugaan pungli itu, pada 28 April lalu, Kejari Blora menyita hasil dugaan pungli Rp 865 juta dari kas daerah yang sempat dikembalikan. Dua tersangka Warso dan M. Sofaat juga sempat mengajukan upaya praperadilan atas statusnya sebagai tersangka kasus dugaan pungli jual beli kios di Pasar Induk Cepu.

Tapi usaha keduanya kandas. Majelis hakim menolak gugatan pemohon. Jadi, perkara, tetap lanjut. Dalam putusan hakim, perbuatan melawan hukum dan alat bukti yang dimiliki penyidik sah dalam menetapkan kedua orang sebagai  tersangka.

Saat ini, ketiganya resmi ditahan dan dititipkan di Rutan Kelas II B Blora selama 20 hari. Setelah itu, bakal dilimpahkan ke Seamarang untuk menjalani persidangan. Ketiganya dijerat pasal berlapis. tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (lin)






Reporter: Subekan

Most Read

Artikel Terbaru

/