alexametrics
25.2 C
Kudus
Wednesday, May 25, 2022

Semrawut, Seleksi Perangkat Desa di Blora Dihentikan

BLORA – Pemkab Blora akhirnya turun tangan untuk mengatasi karut marut pengisian perangkat desa (perades) di sejumlah desa. Keputusannya, prosesnya dihentikan sementara hingga ada transparansi. Hari ini, tim kabupaten juga akan turun ke Kecamatan Kedungtuban untuk menyelesaikan sengkarut ini.

Sat ini, di Kota Sate terjadi kekosongan 1.186 dari jumlah total 2.774 perades. Ini memang harus segera diisi. Targetnya tuntas tahun ini. Agar pelayanan masyarakat di tingkat desa bisa optimal.

Sejak ada seleksi perades, tak sedikit peserta yang protes. Baik dengan unjuk rasa, atau audiensi ke DPRD, pemkab, Inspektorat, kecamatan, hingga desa. Banyak kejanggalan yang diprotes warga. Mulai dugaan manipulasi nilai, tidak ada transparansi, kebocoran soal, jual beli jabatan, hingga krediblitas pihak ke tiga yang diragukan. Bahkan, ada peserta yang sudah sampai melapor ke kepolisian.


Bupati Arief Rohman dalam rapat koordinasi dan evaluasi proses seleksi atau penjaringan dan penyaringan perades di Ruang Pertemuan Setda kemarin, memerintahkan para camat selaku tim pendamping seleksi perades untuk mengidentifikasi masalah yang timbul. Khususnya yang ada di Kecamatan Jepon dan Kecamatan Kedungtuban.

”Untuk sementara kita hentikan dulu (seleksi perades). Kemudian dievaluasi bersama. Khusus Kecamatan Jepon dan Kedungtuban tolong dipelajari dan disikapi. Jepon karena sudah dilantik, kalau ada yang protes kemungkinan lewat jalur APH (aparat penegak hukum) dan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). Jadi, masing-masing desa harus siap. Sedangkan Kedungtuban karena ada yang menuntut transparansi nilai seleksi, jadi harus segera ada keterbukaan,” tegas Arief.

Bupati ingin, jika proses dilaksanakan mandiri di masing-masing desa, minimal prosesnya harus seperti yang ada di Kecamatan Todanan atau Kunduran. Jadi, tanpa menimbulkan konflik.

”Perbup produk bupati lama akan lebih kita perjelas dengan juknis (petunjuk teknis). Polanya tolong segera disusun, agar ke depan masing-masing panitia desa bisa mempedomani,” lanjut di acara yang diikuti Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati, Sekda Komang Gede Irawadi, asisten pemerintahan dan kesra, kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (PMD), organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta seluruh camat.

Baca Juga :  Emak-Emak di Blora Wadul Soal Anaknya Sakit Menahun, Begini Respon Ganjar

Jika kemungkinan ada permintaan supaya seleksi perades dikembalikan ke kabupaten, pihaknya minta OPD terkait menggandeng pihak ketiga yang kredibel. Minimal seperti tes computer assisted test (CAT) yang digunakan CPNS. Jadi, semua transparan. ”Nilai langsung keluar dan bisa dipantau real time. Semua harus terbuka. Kalau perlu kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi negeri yang sudah MoU dengan Pemkab Blora,” pintanya.

Kepala Dinas PMD Hariyanto mengungkapkan, sampai saat ini sudah ada lima kecamatan yang izin penyelenggaraan seleksi peradesnya turun dari mantan bupati Djoko Nugroho. Meliputi, Kecamatan Kunduran, Todanan, Jati, Jepon, dan Kedungtuban.

Di Kecamatan Kunduran ada lima desa. Tiga desa sudah selesai dan berjalan lancar. Dua desa lain masih menunggu proses selanjutnya. Untuk Todanan, ada 14 desa. Delapan desa di antaranya sudah selesai dan telah dilantik pada 9-10 April lalu. Semua juga lancar. Sedangkan sisanya ada enam desa yang masih menunggu kelanjutan proses.

Kemudian di Jepon, dari 11 desa yang melaksanakan perades, hasilnya sudah dilantik pada 6-9 April lalu. Namun, ada beberapa peserta yang protes. Selain itu, di Desa Turirejo dihentikan sementara, karena salah satu peserta seleksi menggunakan ijazah pendidikan nonformal.

Untuk Kecamatan Jati ada 11 desa dan baru sampai tahap pendaftaran bakal calon. Serta Kedungtuban ada 17 desa dan baru menyelesaikan tes tertulis. Di Kedungtuban banyak peserta yang menuntut transparansi nilai hasil tesnya.






Reporter: Subekan

BLORA – Pemkab Blora akhirnya turun tangan untuk mengatasi karut marut pengisian perangkat desa (perades) di sejumlah desa. Keputusannya, prosesnya dihentikan sementara hingga ada transparansi. Hari ini, tim kabupaten juga akan turun ke Kecamatan Kedungtuban untuk menyelesaikan sengkarut ini.

Sat ini, di Kota Sate terjadi kekosongan 1.186 dari jumlah total 2.774 perades. Ini memang harus segera diisi. Targetnya tuntas tahun ini. Agar pelayanan masyarakat di tingkat desa bisa optimal.

Sejak ada seleksi perades, tak sedikit peserta yang protes. Baik dengan unjuk rasa, atau audiensi ke DPRD, pemkab, Inspektorat, kecamatan, hingga desa. Banyak kejanggalan yang diprotes warga. Mulai dugaan manipulasi nilai, tidak ada transparansi, kebocoran soal, jual beli jabatan, hingga krediblitas pihak ke tiga yang diragukan. Bahkan, ada peserta yang sudah sampai melapor ke kepolisian.

Bupati Arief Rohman dalam rapat koordinasi dan evaluasi proses seleksi atau penjaringan dan penyaringan perades di Ruang Pertemuan Setda kemarin, memerintahkan para camat selaku tim pendamping seleksi perades untuk mengidentifikasi masalah yang timbul. Khususnya yang ada di Kecamatan Jepon dan Kecamatan Kedungtuban.

”Untuk sementara kita hentikan dulu (seleksi perades). Kemudian dievaluasi bersama. Khusus Kecamatan Jepon dan Kedungtuban tolong dipelajari dan disikapi. Jepon karena sudah dilantik, kalau ada yang protes kemungkinan lewat jalur APH (aparat penegak hukum) dan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). Jadi, masing-masing desa harus siap. Sedangkan Kedungtuban karena ada yang menuntut transparansi nilai seleksi, jadi harus segera ada keterbukaan,” tegas Arief.

Bupati ingin, jika proses dilaksanakan mandiri di masing-masing desa, minimal prosesnya harus seperti yang ada di Kecamatan Todanan atau Kunduran. Jadi, tanpa menimbulkan konflik.

”Perbup produk bupati lama akan lebih kita perjelas dengan juknis (petunjuk teknis). Polanya tolong segera disusun, agar ke depan masing-masing panitia desa bisa mempedomani,” lanjut di acara yang diikuti Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati, Sekda Komang Gede Irawadi, asisten pemerintahan dan kesra, kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (PMD), organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta seluruh camat.

Baca Juga :  Pemkab Blora Upayakan Insentif Guru Madin di Blora Jadi Rp 1 Juta

Jika kemungkinan ada permintaan supaya seleksi perades dikembalikan ke kabupaten, pihaknya minta OPD terkait menggandeng pihak ketiga yang kredibel. Minimal seperti tes computer assisted test (CAT) yang digunakan CPNS. Jadi, semua transparan. ”Nilai langsung keluar dan bisa dipantau real time. Semua harus terbuka. Kalau perlu kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi negeri yang sudah MoU dengan Pemkab Blora,” pintanya.

Kepala Dinas PMD Hariyanto mengungkapkan, sampai saat ini sudah ada lima kecamatan yang izin penyelenggaraan seleksi peradesnya turun dari mantan bupati Djoko Nugroho. Meliputi, Kecamatan Kunduran, Todanan, Jati, Jepon, dan Kedungtuban.

Di Kecamatan Kunduran ada lima desa. Tiga desa sudah selesai dan berjalan lancar. Dua desa lain masih menunggu proses selanjutnya. Untuk Todanan, ada 14 desa. Delapan desa di antaranya sudah selesai dan telah dilantik pada 9-10 April lalu. Semua juga lancar. Sedangkan sisanya ada enam desa yang masih menunggu kelanjutan proses.

Kemudian di Jepon, dari 11 desa yang melaksanakan perades, hasilnya sudah dilantik pada 6-9 April lalu. Namun, ada beberapa peserta yang protes. Selain itu, di Desa Turirejo dihentikan sementara, karena salah satu peserta seleksi menggunakan ijazah pendidikan nonformal.

Untuk Kecamatan Jati ada 11 desa dan baru sampai tahap pendaftaran bakal calon. Serta Kedungtuban ada 17 desa dan baru menyelesaikan tes tertulis. Di Kedungtuban banyak peserta yang menuntut transparansi nilai hasil tesnya.






Reporter: Subekan

Most Read

Artikel Terbaru

/