alexametrics
29.4 C
Kudus
Friday, May 13, 2022

Tindaklanjuti Dana Bagi Hasil Migas, Pemkab Blora Datangi Kementerian ESDM

BLORA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora mendatangi kementerian Energi Sumber dan Daya Mineral (ESDM), Kamis (12/5). Hal ini dilakukan sebagai langkah percepatan dalam menindaklanjuti Dana Bagi Hasil (DBH) Migas.

Bupati Blora Arief Rohman bertemu Direktur Jenderal Minyak Bumi dan Gas (Dirjen Migas). Sebelumnya, pada Maret lalu pihaknya menemui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI untuk menyerahkan surat usulan perhitungan teknis pembagian DBH Migas.

Bupati dan tim pendamping melakukan diskusi dengan Dirjen Migas beserta jajarannya. Diskusi berlangsung tertutup sekitar satu jam. Arief mengatakan, pihaknya menyampaikan usulan konsep perhitungan DBH Migas yang akan diatur melalui PP dan Permen sebagai turunan UU HKPD ke Dirjen Migas.


“PP ini akan menjadi dasar pembagian DBH Migas Blok Cepu. Mohon do’anya semoga usulan kami bisa menjadi bahan pertimbangan dan nantinya membawa manfaat untuk pembangunan Kabupaten Blora,” katanya.

Berdasarkan UU HKPD yang baru, kata dia, ada klausul yang menerangkan bahwa daerah perbatasan kabupaten penghasil berhak atas DBH sebesar 3 persen. Ada tujuh Kabupaten yang berbatasan dengan penghasil Migas Blok Cepu (Bojonegoro), yakni Blora, Tuban, Ngawi, Madiun, Nganjuk, Jombang, dan Lamongan. Blora masuk wilayah kerja penambangan (WKP) Blok Cepu 37 persen yang sumur produksi nya ada di Bojonegoro Jatim.

Baca Juga :  Ini Alasan Polisi Tak Menahan Tersangka Pengangkut Solar Ilegal di Blora

“Hemat kami porsi yang diperoleh Blora dari 3 persen ini lebih banyak daripada enam Kabupaten lain yang berbatasan dengan Bojonegoro namun tidak masuk WKP,” imbuhnya.

Menurutnya, formulasi pembagian telah disusun dalam FGD bersama stakeholder terkait. “Hitung-hitungannya semoga Blora dapat 2 persen, satu persen sisanya dibagi ke 6 Kabupaten perbatasan lainnya berdasarkan panjang garis perbatasan wilayah. Jika usulan kita disetujui, kita prediksi Blora akan dapat sekitar 200 miliar hingga 300 miliar,” jelasnya.

DBH nantinya akan dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur. Dirjen Migas Tutuka Ariadji, menyambut baik upaya yang dilakukan Bupati Blora dalam menyampaikan usulan penyusunan PP dan Permen turunan UU HKPD.

“Usulan, saran, dan masukan yang disampaikan Pak Bupati akan menjadi catatan kami. Akan kami pertimbangan dalam penyusunan PP dan Permen turunan UU HKPD nantinya. Tentunya dikoordinasikan dengan Pak Menteri. Semoga nanti hasilnya yang terbaik,” ungkapnya. (vah/ali)






Reporter: Vachry Rizaldi Luthfipambudi

BLORA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora mendatangi kementerian Energi Sumber dan Daya Mineral (ESDM), Kamis (12/5). Hal ini dilakukan sebagai langkah percepatan dalam menindaklanjuti Dana Bagi Hasil (DBH) Migas.

Bupati Blora Arief Rohman bertemu Direktur Jenderal Minyak Bumi dan Gas (Dirjen Migas). Sebelumnya, pada Maret lalu pihaknya menemui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI untuk menyerahkan surat usulan perhitungan teknis pembagian DBH Migas.

Bupati dan tim pendamping melakukan diskusi dengan Dirjen Migas beserta jajarannya. Diskusi berlangsung tertutup sekitar satu jam. Arief mengatakan, pihaknya menyampaikan usulan konsep perhitungan DBH Migas yang akan diatur melalui PP dan Permen sebagai turunan UU HKPD ke Dirjen Migas.

“PP ini akan menjadi dasar pembagian DBH Migas Blok Cepu. Mohon do’anya semoga usulan kami bisa menjadi bahan pertimbangan dan nantinya membawa manfaat untuk pembangunan Kabupaten Blora,” katanya.

Berdasarkan UU HKPD yang baru, kata dia, ada klausul yang menerangkan bahwa daerah perbatasan kabupaten penghasil berhak atas DBH sebesar 3 persen. Ada tujuh Kabupaten yang berbatasan dengan penghasil Migas Blok Cepu (Bojonegoro), yakni Blora, Tuban, Ngawi, Madiun, Nganjuk, Jombang, dan Lamongan. Blora masuk wilayah kerja penambangan (WKP) Blok Cepu 37 persen yang sumur produksi nya ada di Bojonegoro Jatim.

Baca Juga :  Pemkab Blora Segera Tindaklanjuti Target Harian Vaksinasi

“Hemat kami porsi yang diperoleh Blora dari 3 persen ini lebih banyak daripada enam Kabupaten lain yang berbatasan dengan Bojonegoro namun tidak masuk WKP,” imbuhnya.

Menurutnya, formulasi pembagian telah disusun dalam FGD bersama stakeholder terkait. “Hitung-hitungannya semoga Blora dapat 2 persen, satu persen sisanya dibagi ke 6 Kabupaten perbatasan lainnya berdasarkan panjang garis perbatasan wilayah. Jika usulan kita disetujui, kita prediksi Blora akan dapat sekitar 200 miliar hingga 300 miliar,” jelasnya.

DBH nantinya akan dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur. Dirjen Migas Tutuka Ariadji, menyambut baik upaya yang dilakukan Bupati Blora dalam menyampaikan usulan penyusunan PP dan Permen turunan UU HKPD.

“Usulan, saran, dan masukan yang disampaikan Pak Bupati akan menjadi catatan kami. Akan kami pertimbangan dalam penyusunan PP dan Permen turunan UU HKPD nantinya. Tentunya dikoordinasikan dengan Pak Menteri. Semoga nanti hasilnya yang terbaik,” ungkapnya. (vah/ali)






Reporter: Vachry Rizaldi Luthfipambudi

Most Read

Artikel Terbaru

/