alexametrics
29.4 C
Kudus
Monday, June 27, 2022

Tahun Depan Tenaga Honorer Dihapus, Bupati Blora akan Konsultasi ke Pemerintah Pusat

BLORA – Pemkab Blora masih belum menemukan solusi pasti terkait kebijakan penghapusan tenaga non-ASN. Sementara, alternatif solusi untuk penambahan kuota PPPK dinilai bisa membebani anggaran daerah.
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Blora sendiri sudah melarang adanya perekrutan tenaga honorer sejak 2019. Saat ini, tercatat ada 5.061 pegawai. Jumlah tersebut mencakup 1.767 guru, 634 tenaga kesehatan, dan 2.660 tenaga teknis lain.
Untuk formasi guru, saat ini sudah ada regulasi Peraturan Menpan-RB Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah. Sedangkan untuk tenaga kesehatan, Dinas Kesehatan (Dinkes) Blora mengusulkan 400 formasi PPPK.
Menanggapi hal ini, Bupati Blora Arief Rohman mengatakan, pihaknya akan membahas lebih lanjut. Jika melihat kebutuhan, memang masih memerlukan tenaga honorer di lingkungan pemkab. Untuk membantu tugas-tugas pemerintahan, pendidikan, maupun kesehatan.
Dia akan mengonsultasikan dengan pemerintah pusat. Ia menyadari permasalahan ini tidak hanya terjadi di Kota Sate, tapi juga di daerah-daerah lain.
Disinggung terkait solusi penambahan kuota PPPK, ia menilai itu juga menjadi salah satu alternatif. Namun, jika gaji pegawai dibebankan kepada daerah, akan menambah beban pengeluaran.
”Kalau PPPK ini gajinya dari pusat yang bersumber dari DAU (Dana Aloaksi Umum) kami tidak masalah. Kalau nanti ada penambahan PPPK dan gajinya dibebankan lagi ke daerah kan ini membebani anggaran daerah,” jelasnya.
Terpisah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blora HM. Dasum saat disinggung terkait rekomendasi dan alternatif solusi atas kebijakan ini menyampaikan, hingga kemarin pihaknya belum melakukan pembahasan. (vah/lin)





Reporter: Vachry Rizaldi Luthfipambudi
Baca Juga :  Citilink bakal Terbang Perdana dari Halim ke Blora, Ini Harga Tiketnya
BLORA – Pemkab Blora masih belum menemukan solusi pasti terkait kebijakan penghapusan tenaga non-ASN. Sementara, alternatif solusi untuk penambahan kuota PPPK dinilai bisa membebani anggaran daerah.
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Blora sendiri sudah melarang adanya perekrutan tenaga honorer sejak 2019. Saat ini, tercatat ada 5.061 pegawai. Jumlah tersebut mencakup 1.767 guru, 634 tenaga kesehatan, dan 2.660 tenaga teknis lain.
Untuk formasi guru, saat ini sudah ada regulasi Peraturan Menpan-RB Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah. Sedangkan untuk tenaga kesehatan, Dinas Kesehatan (Dinkes) Blora mengusulkan 400 formasi PPPK.
Menanggapi hal ini, Bupati Blora Arief Rohman mengatakan, pihaknya akan membahas lebih lanjut. Jika melihat kebutuhan, memang masih memerlukan tenaga honorer di lingkungan pemkab. Untuk membantu tugas-tugas pemerintahan, pendidikan, maupun kesehatan.
Dia akan mengonsultasikan dengan pemerintah pusat. Ia menyadari permasalahan ini tidak hanya terjadi di Kota Sate, tapi juga di daerah-daerah lain.
Disinggung terkait solusi penambahan kuota PPPK, ia menilai itu juga menjadi salah satu alternatif. Namun, jika gaji pegawai dibebankan kepada daerah, akan menambah beban pengeluaran.
”Kalau PPPK ini gajinya dari pusat yang bersumber dari DAU (Dana Aloaksi Umum) kami tidak masalah. Kalau nanti ada penambahan PPPK dan gajinya dibebankan lagi ke daerah kan ini membebani anggaran daerah,” jelasnya.
Terpisah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blora HM. Dasum saat disinggung terkait rekomendasi dan alternatif solusi atas kebijakan ini menyampaikan, hingga kemarin pihaknya belum melakukan pembahasan. (vah/lin)





Reporter: Vachry Rizaldi Luthfipambudi
Baca Juga :  Pasutri Oknum Polisi di Blora Korupsi Rp 3 M Dijebloskan ke Penjara

Most Read

Artikel Terbaru

/