alexametrics
24.1 C
Kudus
Thursday, July 7, 2022

Menkeu Sri Mulyani Revisi Regulasi DBH Migas Untuk Blora

BLORA – Sekretaris Jendral (Sekjen) Kementerian ESDM Republik Indonesia, Ego Syahrial menyatakan dukungannya tentang revisi regulasi undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah agar Kabupaten Blora bisa menerima dana bagi hasil (DBH) migas Blok Cepu. Hal ini ia ungkapkan di sela-sela kunjungannya dalam acara peresmian Laboratorium Pengolahan dan Produksi Air Minum milik PPSDM Migas di Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu belum lama ini.

“Seperti yang disampaikan Pak bupati, jangan sampai kesannya orang Cepu hanya jadi penonton saja. Apalagi kontribusi Cepu dalam mencetak tenaga ahli yang mengelola industri migas di Indonesia ini sangat nyata sejak 1966 lalu dan tersebar ke seluruh dunia. Maka sudah selayaknya Cepu Blora mendapatkan porsi yang sesuai, apalagi wilayah Blora 37 persen masuk WKP Blok Cepu,” sambungnya.

Untuk itu, saat ini Menteri Keuangan Sri Mulyani sedang merevisi bersama DPR tentang undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yakni akan dibuat lebih fair. Dia memastikan, ingin mendorong dari internal PPSDM, dan PEM Akamigas sebagai bagian dari Kementerian ESDM untuk terus memastikan bahwa Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora ini betul-betul merasakan manfaat dari keberadaan Kementerian ESDM.

Baca Juga :  Resmi, Citilink Buka Penerbangan di Bandara Blora per 26 November

Bupati Arief Rohman menyampaikan, bahwa dirinya beberapa waktu lalu juga bersilahturahmi ke Dirjen Migas, Tutuka Ariadji terkait usaha revisi regulasi perimbangan keuangan pusat daerah yang mengatur pembagian DBH Migas.

“Alhamdulillah memang, beberapa waktu lalu kita sowan ke Pak Dirjen. Semua permasalahan yang ada kita sampaikan dan beliau merespon baik untuk mengusahakan revisi undang-undangnya. Maka ini menjadi jalan terang bagi kami untuk menatap pembangunan yang lebih baik,” terang bupati.

Jika proses revisi ini mulai dilakukan di akhir 2021 ini, kemungkinan pengesahan revisi undang-undangnya akan dilakukan di 2022. “Dengan demikian, semoga bisa dilaksanakan di 2023. Dalam artian, di 2023 nanti Blora punya peluang memperoleh DBH migas dari Blok Cepu,” harap Bupati.

Untuk diketahui, selama produksi migas Blok Cepu berlangsung, Kabupaten Blora tidak mendapat DBH migasnya hanya karena beda provinsi dengan Kabupaten letak mulut sumur (Bojonegoro). Padahal menurut Bupati Arief, wilayah kerja penambangan (WKP) Blok Cepu 37 persen ada di Kabupaten Blora. (sub)






Reporter: Subekan

BLORA – Sekretaris Jendral (Sekjen) Kementerian ESDM Republik Indonesia, Ego Syahrial menyatakan dukungannya tentang revisi regulasi undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah agar Kabupaten Blora bisa menerima dana bagi hasil (DBH) migas Blok Cepu. Hal ini ia ungkapkan di sela-sela kunjungannya dalam acara peresmian Laboratorium Pengolahan dan Produksi Air Minum milik PPSDM Migas di Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu belum lama ini.

“Seperti yang disampaikan Pak bupati, jangan sampai kesannya orang Cepu hanya jadi penonton saja. Apalagi kontribusi Cepu dalam mencetak tenaga ahli yang mengelola industri migas di Indonesia ini sangat nyata sejak 1966 lalu dan tersebar ke seluruh dunia. Maka sudah selayaknya Cepu Blora mendapatkan porsi yang sesuai, apalagi wilayah Blora 37 persen masuk WKP Blok Cepu,” sambungnya.

Untuk itu, saat ini Menteri Keuangan Sri Mulyani sedang merevisi bersama DPR tentang undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yakni akan dibuat lebih fair. Dia memastikan, ingin mendorong dari internal PPSDM, dan PEM Akamigas sebagai bagian dari Kementerian ESDM untuk terus memastikan bahwa Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora ini betul-betul merasakan manfaat dari keberadaan Kementerian ESDM.

Baca Juga :  Polisi Otopsi Jenazah Korban Miras di Pasar Cepu Blora

Bupati Arief Rohman menyampaikan, bahwa dirinya beberapa waktu lalu juga bersilahturahmi ke Dirjen Migas, Tutuka Ariadji terkait usaha revisi regulasi perimbangan keuangan pusat daerah yang mengatur pembagian DBH Migas.

“Alhamdulillah memang, beberapa waktu lalu kita sowan ke Pak Dirjen. Semua permasalahan yang ada kita sampaikan dan beliau merespon baik untuk mengusahakan revisi undang-undangnya. Maka ini menjadi jalan terang bagi kami untuk menatap pembangunan yang lebih baik,” terang bupati.

Jika proses revisi ini mulai dilakukan di akhir 2021 ini, kemungkinan pengesahan revisi undang-undangnya akan dilakukan di 2022. “Dengan demikian, semoga bisa dilaksanakan di 2023. Dalam artian, di 2023 nanti Blora punya peluang memperoleh DBH migas dari Blok Cepu,” harap Bupati.

Untuk diketahui, selama produksi migas Blok Cepu berlangsung, Kabupaten Blora tidak mendapat DBH migasnya hanya karena beda provinsi dengan Kabupaten letak mulut sumur (Bojonegoro). Padahal menurut Bupati Arief, wilayah kerja penambangan (WKP) Blok Cepu 37 persen ada di Kabupaten Blora. (sub)






Reporter: Subekan

Most Read

Artikel Terbaru

/