alexametrics
29.2 C
Kudus
Monday, May 23, 2022

Tersangka Pungli Pasar Dibebastugaskan, Masih Terima Gaji 50 Persen

BLORA – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Blora akhirnya memproses status kepegawaian satu dari tiga tersangka kasus pungli di Pasar Cepu usai dilakukan penahanan. Yang bersangkutan yakni Kabid Pasar pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dindagkop-UKM) Blora Warso. Dia dibebastugaskan dari jabatannya hingga proses hukumnya inkrah.

Kepala BKD Blora Heru Eko Wiyono mengaku, sudah menerima surat pemberitahuan penahanan dari Kejaksaan Negeri Blora terkait penahanan Warso. Pihaknya juga sudah membuat surat untuk proses kepegawaiannya. Yaitu berupa SK pemberhentian sementara.

”Setelah itu jabatan yang bersnagkutan bakal diisi pelaksana tugas (plt),” ucapnya.


Meski dibebastugaskan dari jabatannya, Warso tetap akan mendapat sepatuh haknya. Yaitu 50% gaji dari penghasilan terakhir yang diterima. “Masih dapat 50 persen dari gaji terakhir,” tambahnya.

Untuk Kepala Dindagkop-UKM Blora Sarmidi yang batal ditahan, Heru mengatakan saat ini belum ada surat penahanan. Sehingga statusnya masih menjadi kepada dinas.

“Karena sakit dan belum ada surat penahanan tidak bisa dibebastugaskan dari jabatan. Dasar kita melangkah dari surat penahanan. Seandainya ada SK penahanan, nanti lain lagi permasalahannya,” paparnya.

Baca Juga :  Dugaan Pungli, Mantan Kadin Dindagkop Blora Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Sebagaimana diketahui, Kejaksaan Negeri Blora telah menahan 2 dari 3 tersangka kasus dugaan jual beli kios Pasar Induk Cepu. Keduanya adalah Kabid Pasar pada Dindagkop UKMBlora Warso dan Mantan Kepala Pasar Cepu Muhammad Sofaat. Saat ini Keduanya dititipkan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora selama 20 hari kedepan.

Sementara satu tersangka lainnya, Sarmidi yang menjabat sebagai Kepala Dindagkop UKM Blora batal ditahan. Sebab dalam kondisi sakit. Sarmidi tidak memungkinkan untuk dibawa. Mulai dari sakit lambung, tensi tinggi dan vertigo serta kurang nutrisi. Sehingga membuat kondisi tubuh dan tenaganya berkurang.

Saat ini, ketiganya dijerat dengan pasal berlapis. Mulai Pasal 12 huruf E UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP, juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. (him)






Reporter: Subekan

BLORA – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Blora akhirnya memproses status kepegawaian satu dari tiga tersangka kasus pungli di Pasar Cepu usai dilakukan penahanan. Yang bersangkutan yakni Kabid Pasar pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dindagkop-UKM) Blora Warso. Dia dibebastugaskan dari jabatannya hingga proses hukumnya inkrah.

Kepala BKD Blora Heru Eko Wiyono mengaku, sudah menerima surat pemberitahuan penahanan dari Kejaksaan Negeri Blora terkait penahanan Warso. Pihaknya juga sudah membuat surat untuk proses kepegawaiannya. Yaitu berupa SK pemberhentian sementara.

”Setelah itu jabatan yang bersnagkutan bakal diisi pelaksana tugas (plt),” ucapnya.

Meski dibebastugaskan dari jabatannya, Warso tetap akan mendapat sepatuh haknya. Yaitu 50% gaji dari penghasilan terakhir yang diterima. “Masih dapat 50 persen dari gaji terakhir,” tambahnya.

Untuk Kepala Dindagkop-UKM Blora Sarmidi yang batal ditahan, Heru mengatakan saat ini belum ada surat penahanan. Sehingga statusnya masih menjadi kepada dinas.

“Karena sakit dan belum ada surat penahanan tidak bisa dibebastugaskan dari jabatan. Dasar kita melangkah dari surat penahanan. Seandainya ada SK penahanan, nanti lain lagi permasalahannya,” paparnya.

Baca Juga :  Awas! Penipu Catut Nama Wakil Bupati Blora

Sebagaimana diketahui, Kejaksaan Negeri Blora telah menahan 2 dari 3 tersangka kasus dugaan jual beli kios Pasar Induk Cepu. Keduanya adalah Kabid Pasar pada Dindagkop UKMBlora Warso dan Mantan Kepala Pasar Cepu Muhammad Sofaat. Saat ini Keduanya dititipkan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora selama 20 hari kedepan.

Sementara satu tersangka lainnya, Sarmidi yang menjabat sebagai Kepala Dindagkop UKM Blora batal ditahan. Sebab dalam kondisi sakit. Sarmidi tidak memungkinkan untuk dibawa. Mulai dari sakit lambung, tensi tinggi dan vertigo serta kurang nutrisi. Sehingga membuat kondisi tubuh dan tenaganya berkurang.

Saat ini, ketiganya dijerat dengan pasal berlapis. Mulai Pasal 12 huruf E UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP, juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. (him)






Reporter: Subekan

Most Read

Artikel Terbaru

/