alexametrics
31.4 C
Kudus
Saturday, August 6, 2022

Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Blora Tembus Rp 12,4 Miliar

BLORA – Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Blora termasuk cukup besar. Mencapai Rp 12,4 miliar. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati dalam sosialisasi kepatuhan pembayaran PKB di Resto Seloparang, Jepon, Kamis (4/8).

Karenanya, pihaknya meminta para Camat untuk melakukan koordinasi dengan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Blora  dan Samsat Blora untuk meminta data tunggakan PKB per desa.

“Paling besar Kecamatan Blora Kota, ada 25.657 objek pajak yang nunggak dengan nilai PKB mencapai Rp 3,6 miliar. Disusul Kecamatan Jepon, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Todanan, dan Kecamatan Bogorejo,” ucap Wabup Tri Yuli saat menjadi narasumber sosialisasi.


Dengan data tersebut, diharapkan pemimpin di setiap kecamatan itu dapat mengingatkan masing-masing kepala desa atau lurah, agar masyarakat untuk melunasi tunggakan pajaknya.

“Dengan data ini, tolong nanti Pak Camat bisa memilah desa mana yang tunggakannya paling besar. Kumpulkan seluruh kepala desa atau lurah, agar mereka nanti bisa mengingatkan masyarakat untuk melunasi tunggakan pajaknya,” sambung Wabup.

Lebih lanjut, Etik -Wakil Bupati Blora- menyebut bahwa keberadaan PKB sangat berpengaruh untuk pembiayaan pembangunan di Kabupaten Blora. Pasalnya, PKB yang dibayarkan masyarakat ini nantinya juga akan kembali ke daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dari Pemprov Jateng untuk pembangunan.

Baca Juga :  Dapat Lokasi TPA Baru, Pemkab Blora Dorong Pemanfaatan Bank Sampah

“Jika pajaknya lancar tidak ada tunggakan, mungkin kita tidak sampai pinjam perbankan untuk melakukan pembangunan jalan kabupaten. Maka disinilah pentingnya membayar pajak,” tambahnya.

Berdasarkan data yang ada, untuk alokasi DBH Pajak daerah dari PKB, BBNKB, dan BBKB dari Pemprov Jateng tahun 2022 dialokasikan sebesar Rp. 133.636.373.000. Sedangkan realisasi sampai bulan Juni 2022, baru mencapai Rp. 52.556.837.607 (39,33%).

Sedangkan, untuk seluruh aparatur desa dan kelurahan, menurut Etik diminta untuk menghimbau warga yang sedang mengurus administrasi, agar segera melakukan pembayaran/pelunasan kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor yang dimiliki. Selain itu, dia meminta mereka untuk menginformasikan kepada Wajib Pajak untuk segera melakukan pembayaran/pelunasan kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor yang dimiliki.

“Kami mewakili Pak Bupati, mengajak masyarakat sesarengan kontribusi pada pendapatan melalui pembayaran pajak, karena dengan pajak pembangunan di Kabupaten Blora dapat terbantu. Sehingga tujuan menjadikan Blora sebagai kabupaten yang unggul dan berdaya saing dapat terwujud,” tegasnya. (cha/ali)

BLORA – Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Blora termasuk cukup besar. Mencapai Rp 12,4 miliar. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati dalam sosialisasi kepatuhan pembayaran PKB di Resto Seloparang, Jepon, Kamis (4/8).

Karenanya, pihaknya meminta para Camat untuk melakukan koordinasi dengan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Blora  dan Samsat Blora untuk meminta data tunggakan PKB per desa.

“Paling besar Kecamatan Blora Kota, ada 25.657 objek pajak yang nunggak dengan nilai PKB mencapai Rp 3,6 miliar. Disusul Kecamatan Jepon, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Todanan, dan Kecamatan Bogorejo,” ucap Wabup Tri Yuli saat menjadi narasumber sosialisasi.

Dengan data tersebut, diharapkan pemimpin di setiap kecamatan itu dapat mengingatkan masing-masing kepala desa atau lurah, agar masyarakat untuk melunasi tunggakan pajaknya.

“Dengan data ini, tolong nanti Pak Camat bisa memilah desa mana yang tunggakannya paling besar. Kumpulkan seluruh kepala desa atau lurah, agar mereka nanti bisa mengingatkan masyarakat untuk melunasi tunggakan pajaknya,” sambung Wabup.

Lebih lanjut, Etik -Wakil Bupati Blora- menyebut bahwa keberadaan PKB sangat berpengaruh untuk pembiayaan pembangunan di Kabupaten Blora. Pasalnya, PKB yang dibayarkan masyarakat ini nantinya juga akan kembali ke daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dari Pemprov Jateng untuk pembangunan.

Baca Juga :  Antisipasi Kerumunan Malam Tahun Baru, Fasilitas Umum di Blora Ditutup

“Jika pajaknya lancar tidak ada tunggakan, mungkin kita tidak sampai pinjam perbankan untuk melakukan pembangunan jalan kabupaten. Maka disinilah pentingnya membayar pajak,” tambahnya.

Berdasarkan data yang ada, untuk alokasi DBH Pajak daerah dari PKB, BBNKB, dan BBKB dari Pemprov Jateng tahun 2022 dialokasikan sebesar Rp. 133.636.373.000. Sedangkan realisasi sampai bulan Juni 2022, baru mencapai Rp. 52.556.837.607 (39,33%).

Sedangkan, untuk seluruh aparatur desa dan kelurahan, menurut Etik diminta untuk menghimbau warga yang sedang mengurus administrasi, agar segera melakukan pembayaran/pelunasan kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor yang dimiliki. Selain itu, dia meminta mereka untuk menginformasikan kepada Wajib Pajak untuk segera melakukan pembayaran/pelunasan kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor yang dimiliki.

“Kami mewakili Pak Bupati, mengajak masyarakat sesarengan kontribusi pada pendapatan melalui pembayaran pajak, karena dengan pajak pembangunan di Kabupaten Blora dapat terbantu. Sehingga tujuan menjadikan Blora sebagai kabupaten yang unggul dan berdaya saing dapat terwujud,” tegasnya. (cha/ali)


Most Read

Artikel Terbaru

/