Gelar Audiensi dengan Dinas, Guru Honorer di Blora Inginkan Perubahan Skema Kesejahteraan

BLORA – Persatuan guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (Progata) menggelar audiensi bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Kamis (2/2). Mereka ingin ada perubahan skema kesejateraan. Tidak kolaborasi dana BOS (bantuan operasional sekolah) dan APBD Blora. Tetapi murni APBD kabupaten.

Saat ini, para GTT dan PTT mendapat penghasilan dari kolaborasi dua sumber yaitu BOS dan APBD. Sementara dana BOS tiap sekolah berbeda-beda. Sesuai dengan jumlah murid yang diterima. Sehingga sekolah dengan jumlah murid sedikit cenderung akan mendapatkan pendapatan yang sedikit pula. Dengan skema pendapatan langsung dari APBD, diharapkan kesejahteraan mereka akan meningkat. Meskipun kondisi murid lebih sedikit.

Sekitar sepuluh orang perwakilan dari GTT dan PTT di Blora itu melaksanakan audiensi di lantai II Gedung A Dinas Pendidikan. Mereka diterima langsung Kepala Dinas Pendidikan Blora Aunur Rofiq didampingi Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Mujo Sugiyono. Penyampaian aspirasi dan diskusi itu berlangsung sekitar dua jam.

Kabid GTK Dindik Kabupaten Blora Mujo Sugiyono mengatakan, kesejahteraan dengan skema kolaborasi itu sudah tertuang dalam peraturan Bupati Blora Nomor 48 tahun 2022. Sehingga apabila ada usulan untuk perubahan skema, harus mengubah Perbup tersebut.

“Tuntutan mereka (Progata, Red) supaya kesejahteraan murni dianggarkan dari APBD. Menurut Progata, kesejahteraan kurang kalau kolaborasi. Kalau pemberian kesra dari APBD itu harus mengubah perbup,” ungkapnya saat ditemui setelah audiensi berlangsung.

Sedangkan untuk mengubah Perbup tersebut, prosesnya cukup lama. Harus ada pembahasan antara pemkab dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan badan anggaran (Banggar) DPRD Blora. Karenanya, pihaknya menyampaikan agar para tenaga honorer itu tetap bersabar dalam prosesnya.

“Perbup penugasan guru sebagai kepala sekolah saja memakan waktu enam bulan. Itu harus diajukan perubahannya ke Kemenkum HAM, dan difasilitasi provinsi, baru turun ke kita (Pemkab Blora, Red),” ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Kudus.

“Harus didaftarkan dulu sebelum tahun anggaran,” tambahnya. (cha/zen)

BLORA – Persatuan guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (Progata) menggelar audiensi bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Kamis (2/2). Mereka ingin ada perubahan skema kesejateraan. Tidak kolaborasi dana BOS (bantuan operasional sekolah) dan APBD Blora. Tetapi murni APBD kabupaten.

Saat ini, para GTT dan PTT mendapat penghasilan dari kolaborasi dua sumber yaitu BOS dan APBD. Sementara dana BOS tiap sekolah berbeda-beda. Sesuai dengan jumlah murid yang diterima. Sehingga sekolah dengan jumlah murid sedikit cenderung akan mendapatkan pendapatan yang sedikit pula. Dengan skema pendapatan langsung dari APBD, diharapkan kesejahteraan mereka akan meningkat. Meskipun kondisi murid lebih sedikit.

Sekitar sepuluh orang perwakilan dari GTT dan PTT di Blora itu melaksanakan audiensi di lantai II Gedung A Dinas Pendidikan. Mereka diterima langsung Kepala Dinas Pendidikan Blora Aunur Rofiq didampingi Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Mujo Sugiyono. Penyampaian aspirasi dan diskusi itu berlangsung sekitar dua jam.

Kabid GTK Dindik Kabupaten Blora Mujo Sugiyono mengatakan, kesejahteraan dengan skema kolaborasi itu sudah tertuang dalam peraturan Bupati Blora Nomor 48 tahun 2022. Sehingga apabila ada usulan untuk perubahan skema, harus mengubah Perbup tersebut.

“Tuntutan mereka (Progata, Red) supaya kesejahteraan murni dianggarkan dari APBD. Menurut Progata, kesejahteraan kurang kalau kolaborasi. Kalau pemberian kesra dari APBD itu harus mengubah perbup,” ungkapnya saat ditemui setelah audiensi berlangsung.

Sedangkan untuk mengubah Perbup tersebut, prosesnya cukup lama. Harus ada pembahasan antara pemkab dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan badan anggaran (Banggar) DPRD Blora. Karenanya, pihaknya menyampaikan agar para tenaga honorer itu tetap bersabar dalam prosesnya.

“Perbup penugasan guru sebagai kepala sekolah saja memakan waktu enam bulan. Itu harus diajukan perubahannya ke Kemenkum HAM, dan difasilitasi provinsi, baru turun ke kita (Pemkab Blora, Red),” ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Kudus.

“Harus didaftarkan dulu sebelum tahun anggaran,” tambahnya. (cha/zen)