RADAR KUDUS - Manchester City kini berada di fase paling menentukan dalam salah satu perkara disipliner terbesar dalam sejarah Premier League.
Setelah bertahun-tahun menjalani penyelidikan dan proses persidangan tertutup, klub tersebut dilaporkan dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 dakwaan terkait aturan finansial Premier League.
Namun, satu hal penting perlu ditegaskan sejak awal. Putusan tersebut belum berarti seluruh perkara telah berakhir. Sanksi terhadap Manchester City belum ditetapkan, sementara klub diperkirakan akan mengajukan banding. Manchester City juga tetap mempertahankan posisi bahwa proses hukum belum selesai dan selama bertahun-tahun telah membantah seluruh tuduhan yang diarahkan kepada mereka.
Dengan demikian, babak yang baru saja berakhir adalah tahap penentuan tanggung jawab atas dakwaan, bukan akhir dari keseluruhan proses hukum.
Kasus ini menjadi sangat besar bukan hanya karena jumlah dakwaannya mencapai 115, tetapi juga karena rentang waktunya, jenis pelanggarannya, serta posisi Manchester City sebagai salah satu klub paling dominan di Inggris dan Eropa dalam lebih dari satu dekade terakhir.
Untuk memahami mengapa perkara ini bisa berlangsung begitu panjang, mengapa kasus Premier League berbeda dengan perkara Manchester City bersama UEFA, serta apa konsekuensi yang mungkin muncul setelah putusan, kronologinya perlu ditarik jauh ke belakang.
Perubahan besar dalam sejarah Manchester City dimulai setelah pengambilalihan klub pada 2008 oleh Abu Dhabi United Group. Investasi besar kemudian mengubah City dari klub yang sebelumnya bukan langganan perebutan gelar menjadi kekuatan utama sepak bola Inggris.
Kesuksesan tersebut berjalan beriringan dengan peningkatan belanja pemain, kenaikan nilai komersial, pembangunan infrastruktur, dan perekrutan pemain serta pelatih kelas dunia.
Masalah kemudian muncul ketika dokumen internal Manchester City yang diperoleh secara ilegal melalui peretasan mulai beredar.
Pada 2018, Der Spiegel menerbitkan sejumlah laporan berdasarkan dokumen yang dibocorkan oleh Rui Pinto melalui Football Leaks. Dokumen-dokumen tersebut memuat informasi mengenai hubungan finansial klub, sponsor, serta pembayaran kepada sejumlah individu yang kemudian menjadi bagian dari penyelidikan UEFA dan Premier League.
Salah satu isu utama yang muncul adalah dugaan bahwa sebagian pemasukan sponsor Manchester City tidak mencerminkan sumber pendanaan sebagaimana yang terlihat dalam laporan keuangan klub. Ada pula persoalan mengenai pembayaran kepada manajer dan pemain yang diduga tidak sepenuhnya tercermin dalam laporan yang diberikan kepada regulator.
Dokumen tersebut kemudian menjadi salah satu bagian penting dari kontroversi finansial yang mengikuti Manchester City.
UEFA lebih dahulu mengambil tindakan.
Pada 2020, badan sepak bola Eropa tersebut menjatuhkan hukuman larangan Manchester City tampil di kompetisi Eropa selama dua musim serta denda 30 juta euro. UEFA menyatakan telah menemukan pelanggaran serius terhadap aturan Club Licensing dan Financial Fair Play, termasuk persoalan terkait pelaporan pendapatan sponsor serta kegagalan bekerja sama dalam investigasi.
Manchester City kemudian mengajukan banding ke Court of Arbitration for Sport atau CAS.
Hasilnya sangat berbeda dari keputusan awal UEFA. CAS membatalkan larangan tampil di kompetisi Eropa dan mengurangi denda menjadi 10 juta euro.
Salah satu persoalan penting dalam putusan tersebut adalah batas waktu penuntutan yang berlaku dalam regulasi UEFA. UEFA memiliki ketentuan mengenai batas lima tahun untuk sejumlah pelanggaran, sehingga sebagian dugaan pelanggaran dianggap telah melewati batas waktu. UEFA sendiri mengakui bahwa CAS menemukan sebagian besar dugaan pelanggaran yang dipermasalahkan tidak dapat lagi diproses karena persoalan limitation period.
Namun, kemenangan Manchester City dalam perkara UEFA tidak otomatis menyelesaikan persoalan di Inggris.
Premier League mempunyai aturan dan mekanisme disipliner sendiri. Karena itulah penyelidikan domestik tetap berjalan meskipun perkara UEFA telah menghasilkan keputusan.
Perbedaan antara kedua proses inilah yang menjadi salah satu kunci untuk memahami mengapa Manchester City kembali menghadapi persoalan besar beberapa tahun kemudian.
Premier League tidak menggunakan mekanisme yang sama dengan UEFA. Perkara tersebut kemudian dibawa ke komisi independen di bawah aturan Premier League.
Pada Februari 2023, Premier League secara resmi mengumumkan bahwa mereka telah merujuk Manchester City ke komisi independen atas serangkaian dugaan pelanggaran aturan. Dakwaan tersebut mencakup periode sembilan musim, mulai 2009/2010 hingga 2017/2018, ditambah dakwaan mengenai kerja sama klub dalam penyelidikan yang berlangsung sejak 2018 hingga 2023.
Jika angka 115 dakwaan tersebut diurai, persoalannya menjadi jauh lebih jelas.
Sebanyak 54 dakwaan berkaitan dengan dugaan kegagalan memberikan informasi finansial yang akurat kepada Premier League. Informasi yang dimaksud mencakup antara lain pendapatan, pendapatan sponsor, pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan klub, serta biaya operasional.
Kemudian terdapat 14 dakwaan mengenai informasi pembayaran kepada pemain dan manajer.
Lima dakwaan berkaitan dengan kewajiban untuk mematuhi aturan UEFA, termasuk Financial Fair Play.
Tujuh dakwaan berhubungan dengan Profitability and Sustainability Rules atau PSR Premier League.
Sementara 35 dakwaan lainnya berkaitan dengan dugaan kegagalan Manchester City untuk bekerja sama dalam investigasi Premier League antara Desember 2018 hingga Februari 2023.
Totalnya menjadi 115 dakwaan.
Dengan komposisi tersebut, penting untuk tidak menyederhanakan perkara ini sebagai sekadar persoalan "belanja pemain terlalu banyak". Sebagian besar dakwaan berkaitan dengan bagaimana informasi finansial disampaikan kepada regulator dan bagaimana klub merespons investigasi.
Justru persoalan kerja sama dalam penyelidikan menjadi salah satu elemen terbesar dalam keseluruhan perkara.
Premier League menuduh Manchester City gagal memberikan informasi atau dokumen yang diminta selama proses investigasi. Manchester City, di sisi lain, selama proses tersebut mempertahankan haknya untuk membantah tuduhan dan mempertanyakan dasar hukum maupun proses yang digunakan untuk memperoleh informasi.
Perdebatan seperti inilah yang membuat kasus tersebut menjadi sangat kompleks.
Kasusnya bukan hanya soal berapa banyak uang yang dikeluarkan klub untuk membeli pemain, melainkan apakah laporan yang diberikan kepada regulator menggambarkan kondisi finansial klub secara akurat, apakah pembayaran tertentu telah dilaporkan dengan benar, serta apakah klub memenuhi kewajibannya ketika regulator meminta informasi.
Dalam perkara finansial sepak bola, perbedaan tersebut sangat penting.
Sebuah klub dapat memiliki pemasukan besar dan tetap diperiksa apabila regulator menilai sumber pendapatan, struktur transaksi, pembayaran, atau pelaporan keuangannya tidak sesuai dengan aturan.
Salah satu bagian yang paling banyak dibicarakan sejak awal kontroversi adalah persoalan sponsorship.
Dokumen yang dipublikasikan Der Spiegel sebelumnya memunculkan tuduhan mengenai bagaimana pemasukan sponsor tertentu dicatat dan dari mana sumber sebenarnya berasal. Manchester City membantah tuduhan tersebut.
Kasus yang melibatkan Roberto Mancini juga menjadi bagian dari kontroversi. Mantan manajer Manchester City tersebut menjadi salah satu nama yang disebut dalam laporan mengenai dugaan struktur pembayaran yang tidak sepenuhnya tercermin dalam kontrak manajerial resmi.
Namun, penting membedakan antara isi laporan media, tuduhan Premier League, dan temuan komisi independen.
Tidak semua narasi yang muncul selama bertahun-tahun otomatis menjadi fakta hukum. Status sebuah tuduhan berubah ketika komisi independen memberikan penilaian berdasarkan bukti yang diajukan dalam proses hukum.
Itulah sebabnya putusan terbaru menjadi sangat penting.
Menurut laporan yang pertama kali disampaikan David Ornstein dari The Athletic dan kemudian diberitakan berbagai media besar, komisi independen telah memutuskan Manchester City bersalah atas 114 dari 115 dakwaan.
Tetapi putusan tersebut belum menyelesaikan perkara secara keseluruhan. Sanksi belum ditetapkan dan Manchester City diperkirakan akan mengajukan banding. Klub juga menyatakan bahwa proses Premier League masih berlangsung dan terdapat bagian penting yang belum selesai.
Perbedaan dengan kasus UEFA pada 2020 juga sangat penting.
Dalam perkara UEFA, Manchester City memiliki jalur menuju CAS. Dalam perkara Premier League, mekanismenya berbeda. Pihak yang tidak menerima keputusan komisi dapat mengajukan banding berdasarkan aturan Premier League, dan banding tersebut akan diperiksa oleh Appeal Board yang berbeda. CAS bukan jalur banding untuk perkara ini.
Artinya, keberhasilan Manchester City membatalkan hukuman UEFA pada 2020 tidak dapat dijadikan jaminan bahwa hasil perkara Premier League akan mengalami nasib yang sama.
Bahkan secara hukum, dua perkara tersebut memiliki konteks yang berbeda.
Dalam kasus UEFA, salah satu faktor penting adalah batas waktu lima tahun. Dalam perkara Premier League, batas waktu tersebut tidak menjadi hambatan yang sama, sehingga regulator Inggris dapat membawa persoalan yang berkaitan dengan musim-musim sejak 2009/2010 ke dalam proses.
Inilah salah satu alasan mengapa perkara Premier League mampu mencakup periode yang jauh lebih panjang.
Lalu, mengapa kasus ini berlangsung begitu lama?
Salah satu jawabannya adalah kompleksitas materi yang diperiksa.
Penyelidikan menyangkut laporan keuangan, kontrak sponsor, pembayaran pemain dan manajer, hubungan dengan pihak terkait, aturan UEFA, PSR, serta dokumen yang berkaitan dengan investigasi itu sendiri.
Setiap bagian harus dibuktikan dengan dokumen.
Satu transaksi tidak berdiri sendiri. Pemeriksa perlu melihat kontrak, laporan keuangan, rekening, pembayaran, hubungan antarpihak, dan komunikasi yang berkaitan dengan transaksi tersebut.
Dalam perkara seperti ini, satu dokumen dapat memunculkan pertanyaan baru yang membutuhkan dokumen tambahan.
Itulah yang membuat proses hukum tidak bisa disamakan dengan pemeriksaan pelanggaran pertandingan di lapangan.
Dalam kasus kartu merah, misalnya, wasit dan VAR dapat mengambil keputusan dalam hitungan menit. Dalam kasus finansial, sebuah transaksi yang terjadi lebih dari satu dekade lalu bisa membutuhkan penelusuran dokumen yang sangat panjang.
Karena itu, lamanya proses tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa salah satu pihak benar atau salah.
Manchester City juga sejak awal memilih strategi hukum yang agresif. Klub tersebut menolak tuduhan dan menegaskan bahwa mereka memiliki bukti yang mendukung posisi mereka.
Di sisi lain, Premier League menilai kewajiban klub untuk memberikan informasi dan membantu investigasi merupakan bagian dari aturan kompetisi yang harus dipatuhi.
Persoalan kerja sama tersebut menjadi sangat penting karena mencapai 35 dari 115 dakwaan.
Dengan demikian, perkara Manchester City tidak hanya berisi dugaan kesalahan dalam pelaporan finansial. Ada pula persoalan mengenai hubungan klub dengan regulator selama proses penyelidikan.
Perbandingan dengan Chelsea juga menarik karena menunjukkan bagaimana faktor kerja sama dapat memengaruhi penanganan perkara.
Pada 2022, pemilik baru Chelsea menemukan persoalan finansial historis pada era kepemilikan Roman Abramovich. Chelsea kemudian melaporkan sendiri persoalan tersebut kepada regulator.
Pada Maret 2026, Premier League menyelesaikan proses disipliner terhadap Chelsea. Klub menerima denda total 10,75 juta poundsterling dan sanksi transfer akademi, serta hukuman larangan transfer tim utama yang ditangguhkan.
Dalam keputusan tersebut, Premier League secara eksplisit menyebut pelaporan sukarela dan kerja sama luar biasa Chelsea sebagai faktor yang meringankan. Bahkan regulator menyatakan bahwa denda finansial yang diterapkan telah dikurangi karena kerja sama tersebut.
Kasus Chelsea tentu tidak identik dengan Manchester City.
Chelsea mengakui pelanggaran yang ditemukan dalam proses tersebut dan bekerja sama dengan regulator. Manchester City justru membantah dakwaan dan menjalani proses pembuktian di hadapan komisi independen.
Karena itu, membandingkan kedua klub hanya berdasarkan jenis pembayaran atau angka pelanggaran akan menghasilkan gambaran yang tidak lengkap.
Ada perbedaan mengenai periode, aturan yang diterapkan, status kepemilikan ketika pelanggaran terjadi, dampak terhadap PSR, cara persoalan ditemukan, serta tingkat kerja sama masing-masing klub.
Perbedaan itulah yang membantu menjelaskan mengapa hasil disipliner kedua kasus tidak harus sama.
Setelah putusan 114 dari 115 dakwaan tersebut, pertanyaan terbesar kini adalah hukuman apa yang akan diberikan kepada Manchester City.
Pada titik ini belum ada jawaban final.
Premier League memiliki sejumlah opsi disipliner dalam perkara seperti ini. Di antaranya denda, pengurangan poin, serta sanksi olahraga lainnya. Dalam kasus dengan tingkat pelanggaran yang sangat serius, kemungkinan keluarnya sanksi yang berdampak langsung terhadap status klub di kompetisi juga menjadi bagian dari pembahasan.
Namun, menyebut Manchester City pasti akan terdegradasi saat ini adalah terlalu jauh.
Belum ada keputusan mengenai sanksi tersebut.
Begitu pula dengan pengurangan poin dalam jumlah tertentu. Tidak ada dasar yang cukup untuk menentukan angka sebelum komisi menetapkannya.
Hal yang sama berlaku untuk gelar-gelar Manchester City yang diperoleh selama periode yang berkaitan dengan dakwaan.
Belum ada keputusan final yang menyatakan gelar tertentu dicabut.
Karena itu, pembicaraan mengenai gelar Premier League yang akan diberikan kepada runner-up atau dinyatakan kosong masih berada pada wilayah kemungkinan dan perdebatan, bukan keputusan yang sudah berlaku.
Namun, apabila sanksi olahraga yang berat benar-benar diterapkan, dampaknya dapat meluas jauh melampaui satu musim.
Manchester City bukan lagi klub yang hanya bergantung pada satu atau dua pemain. Klub tersebut memiliki struktur bisnis, skuad bernilai tinggi, kontrak komersial global, serta jaringan City Football Group.
Jika status kompetitif klub berubah secara drastis, konsekuensinya dapat muncul pada banyak lapisan.
Pertama adalah persoalan finansial.
Kehilangan tempat di Liga Champions dapat mengurangi pendapatan dari hadiah kompetisi, hak siar, pertandingan, serta aktivitas komersial yang terkait dengan partisipasi di kompetisi Eropa.
Jika sebuah klub sampai terdegradasi, dampaknya akan jauh lebih besar.
Pendapatan televisi, komersial, dan pertandingan akan berubah. Klub juga harus menyesuaikan struktur gaji dengan kompetisi yang diikuti.
Kedua adalah persoalan skuad.
Pemain dengan nilai pasar tinggi memiliki pilihan untuk mencari klub lain apabila Manchester City kehilangan kesempatan bermain di kompetisi Eropa atau menghadapi ketidakpastian berkepanjangan.
Namun, tidak berarti seluruh pemain otomatis akan pergi.
Keputusan pemain bergantung pada kontrak, gaji, ambisi olahraga, hubungan dengan klub, kondisi pasar transfer, serta besarnya sanksi yang akhirnya diberikan.
Karena itu, daftar pemain yang akan meninggalkan City tidak bisa ditentukan sebelum sanksi dan situasi olahraga klub benar-benar jelas.
Preseden sejarah memang menunjukkan bahwa hukuman berat dapat memicu eksodus pemain.
Kasus Juventus setelah Calciopoli pada 2006 menjadi contoh paling terkenal. Ketika Juventus terdegradasi dan menghadapi konsekuensi besar akibat skandal sepak bola Italia tersebut, sejumlah pemain bintang memilih meninggalkan klub.
Namun, Calciopoli berbeda secara substansi dengan perkara Manchester City.
Calciopoli berkaitan dengan sistem penunjukan dan hubungan dengan perangkat pertandingan. Sementara perkara Manchester City berkaitan dengan aturan finansial, pelaporan, pembayaran, dan hubungan klub dengan regulator.
Karena karakter pelanggarannya berbeda, jenis sanksinya juga tidak harus sama.
Dampak berikutnya adalah kemungkinan munculnya persoalan dari klub-klub lain.
Jika sebuah klub dapat membuktikan bahwa mereka mengalami kerugian langsung akibat pelanggaran klub lain, mereka dapat mempertimbangkan langkah hukum tersendiri.
Contohnya adalah klub yang merasa kehilangan posisi klasemen, kesempatan bermain di Liga Champions, pendapatan hadiah, atau keuntungan komersial karena posisi mereka berada di bawah Manchester City.
Tetapi sekali lagi, kemungkinan tuntutan tidak sama dengan tuntutan yang sudah berhasil.
Klub yang ingin mengajukan kompensasi harus membuktikan adanya dasar hukum, pelanggaran yang relevan, hubungan sebab-akibat, serta kerugian yang dapat dihitung.
Kerugian tersebut juga tidak otomatis bisa dihitung hanya dari selisih posisi klasemen.
Harus ada pembuktian mengenai bagaimana suatu pelanggaran tertentu secara langsung menyebabkan kerugian tertentu.
Karena itu, kemungkinan adanya gugatan dari klub lain merupakan salah satu risiko lanjutan, tetapi bukan konsekuensi otomatis dari putusan 114 dakwaan tersebut.
Dampak lain yang lebih sulit dihitung adalah reputasi.
Selama bertahun-tahun, Manchester City membangun identitas sebagai salah satu klub paling sukses di era modern.
Di bawah Pep Guardiola, klub tersebut menjadi kekuatan dominan di Inggris dan mencapai puncak Eropa dengan menjuarai Liga Champions pada 2023.
Namun, kasus finansial ini menempatkan kesuksesan tersebut dalam perdebatan baru.
Pertanyaannya bukan lagi hanya berapa banyak trofi yang dimenangkan, tetapi bagaimana klub membangun fondasi finansial yang menopang kesuksesan tersebut.
Di sinilah perkara ini memiliki dampak yang lebih besar daripada sekadar hukuman terhadap satu klub.
Jika aturan finansial memang dimaksudkan untuk menjaga persaingan agar klub tidak memperoleh keuntungan melalui mekanisme yang dilarang, maka penegakan aturan akan menjadi bagian penting dari kredibilitas kompetisi.
Premier League selama bertahun-tahun membangun nilai komersial yang sangat besar. Hak siar internasional, sponsor, penonton global, serta persaingan klub-klub besar membuat kompetisi Inggris menjadi salah satu produk olahraga paling bernilai di dunia.
Karena itu, setiap kasus besar yang menyangkut integritas kompetisi akan ikut memengaruhi reputasi liga.
Namun, dampaknya terhadap nilai Premier League tidak otomatis berarti liga akan kehilangan statusnya sebagai kompetisi elite.
Premier League masih memiliki Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur, Newcastle United dan sejumlah klub lain dengan basis penggemar serta kekuatan komersial besar.
Dengan kata lain, kasus Manchester City merupakan persoalan serius bagi kredibilitas regulasi, tetapi dampak jangka panjang terhadap keseluruhan Premier League masih bergantung pada bagaimana kasus tersebut diselesaikan dan bagaimana kompetisi meresponsnya.
Di luar Inggris, kasus ini juga menarik karena memperlihatkan bagaimana aturan finansial semakin menjadi bagian sentral dalam sepak bola modern.
Financial Fair Play, Profitability and Sustainability Rules, squad-cost controls dan aturan transaksi dengan pihak terkait pada dasarnya lahir dari persoalan yang sama: bagaimana mempertahankan kompetisi tetap kompetitif ketika sebagian klub memiliki akses modal yang sangat besar.
Manchester City bukan satu-satunya klub yang pernah menghadapi persoalan finansial.
Chelsea juga menjalani sejumlah proses disipliner. Everton dan klub lain menerima pengurangan poin karena pelanggaran aturan finansial. UEFA juga terus mengembangkan sistem pengawasan terhadap klub-klub peserta kompetisi Eropa.
Yang membuat perkara Manchester City berbeda adalah skala, rentang waktu, jumlah dakwaan, serta posisi klub tersebut sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia.
Karena itu, keputusan akhir perkara ini berpotensi menjadi preseden penting mengenai bagaimana liga menangani pelanggaran finansial dalam skala besar.
Ada satu pertanyaan lain yang tidak kalah menarik: bagaimana dengan Pep Guardiola?
Guardiola selama bertahun-tahun menyatakan kepercayaannya kepada jajaran direksi Manchester City dan mempertahankan posisi klub mengenai perkara tersebut.
Kini konteksnya berubah karena komisi independen dilaporkan telah menemukan pelanggaran pada hampir seluruh dakwaan.
Namun, mengaitkan kepergian atau masa depan seorang pelatih dengan putusan ini tanpa bukti langsung akan menjadi spekulasi.
Hal yang dapat dikatakan secara faktual adalah bahwa periode panjang perkara tersebut telah menjadi bagian dari sejarah modern Manchester City, termasuk era kepemimpinan Guardiola.
Warisan seorang pelatih juga tidak otomatis dapat dipisahkan hanya dengan satu putusan disipliner. Prestasi olahraga yang diraih di lapangan tetap merupakan bagian dari sejarah klub, sementara status hukumnya ditentukan melalui proses regulasi.
Justru di sinilah perkara Manchester City menjadi sangat kompleks.
Ada perbedaan antara prestasi olahraga, kepatuhan finansial, dan tanggung jawab institusional.
Sebuah tim dapat bermain sangat baik di lapangan sekaligus menghadapi persoalan serius di ruang administrasi. Sebaliknya, putusan administratif tidak otomatis menjelaskan setiap pertandingan atau setiap trofi secara individual.
Karena itu, pertanyaan mengenai apakah seluruh prestasi Manchester City selama periode tersebut "tidak sah" tidak dapat dijawab hanya dengan melihat angka 114.
Perlu menunggu sanksi final, alasan tertulis dari komisi, hasil banding jika diajukan, serta keputusan mengenai konsekuensi terhadap kompetisi dan klub lain.
Hal yang sama berlaku untuk para pejabat klub.
Nama-nama seperti Khaldoon Al Mubarak, Ferran Soriano, Txiki Begiristain, Omar Berrada atau pejabat lain tidak otomatis bersalah hanya karena pernah menjadi bagian dari struktur Manchester City.
Tanggung jawab individu membutuhkan proses dan temuan hukum tersendiri.
Tidak tepat menyatakan seseorang akan dihukum hanya berdasarkan posisi mereka dalam organisasi.
Jika kemudian ada proses yang menemukan bahwa individu tertentu terlibat dalam tindakan tertentu, barulah konsekuensi terhadap individu tersebut dapat dibahas berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku.
Inilah perbedaan antara analisis sepak bola dan putusan hukum.
Analisis boleh membahas kemungkinan, tetapi kesimpulan mengenai kesalahan individu harus didasarkan pada keputusan yang benar-benar ada.
Untuk Manchester City, tahap berikutnya karena itu jauh lebih penting daripada sekadar angka 114.
Pertama, komisi perlu menyelesaikan tahap sanksi.
Kedua, Manchester City dapat menggunakan hak banding berdasarkan mekanisme Premier League.
Ketiga, Appeal Board akan menentukan apakah putusan komisi dipertahankan, diubah, atau dibatalkan sesuai kewenangannya.
Dan setelah proses banding selesai, barulah gambaran mengenai konsekuensi akhir menjadi jauh lebih jelas.
Jalur tersebut juga menjelaskan mengapa mengatakan "Manchester City sudah dihukum" saat ini masih tidak tepat.
Yang telah dilaporkan adalah temuan bersalah atas 114 dari 115 dakwaan.
Hukumannya belum final.
Tidak ada keputusan final mengenai degradasi, pengurangan poin dalam jumlah tertentu, pencabutan gelar, atau larangan transfer.
Semua hal tersebut masih berada dalam tahap yang akan ditentukan melalui proses berikutnya.
Pada akhirnya, kasus Manchester City bukan hanya cerita tentang sebuah klub dan 115 dakwaan.
Ini adalah ujian terhadap sistem regulasi Premier League.
Selama bertahun-tahun, sepak bola Inggris menikmati pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Klub-klub mendapatkan pemasukan besar dari hak siar, sponsor dan pasar global. Tetapi semakin besar nilai bisnis sepak bola, semakin penting pula transparansi mengenai bagaimana uang tersebut masuk dan digunakan.
Jika aturan finansial dibuat tetapi tidak mampu ditegakkan, kredibilitas aturan akan dipertanyakan.
Sebaliknya, jika aturan ditegakkan melalui proses independen, bukti yang kuat, serta kesempatan banding yang memadai, kasus seperti Manchester City dapat menjadi titik penting dalam perkembangan regulasi sepak bola Inggris.
Karena itu, babak 114 dari 115 bukanlah akhir cerita.
Justru setelah bertahun-tahun penyelidikan, perkara Manchester City memasuki fase paling menentukan: bagaimana putusan tersebut diterjemahkan menjadi sanksi, bagaimana klub merespons melalui banding, dan sejauh mana keputusan tersebut akan mengubah struktur sepak bola Inggris.
Manchester City masih memiliki kesempatan untuk menantang putusan melalui mekanisme yang tersedia.
Premier League juga masih harus menentukan konsekuensi yang tepat.
Dan klub-klub lain yang merasa terdampak masih harus menentukan apakah mereka memiliki dasar hukum untuk mengambil langkah lebih lanjut.
Dengan demikian, kasus yang dimulai dari dokumen yang bocor, berkembang menjadi penyelidikan UEFA, berlanjut ke proses Premier League, dan akhirnya menghasilkan temuan 114 pelanggaran, belum mencapai garis finis.
Yang berubah sekarang adalah posisi hukumnya.
Selama bertahun-tahun Manchester City menghadapi tuduhan.
Kini, berdasarkan laporan mengenai putusan komisi independen, hampir seluruh dakwaan tersebut telah diputuskan berpihak kepada Premier League.
Tetapi sebelum sanksi ditetapkan dan seluruh jalur banding selesai, satu kata masih menjadi bagian penting dari cerita ini: proses.
Editor : Mahendra Aditya