REMBANG – Aktivitas penyedotan air tanah untuk kepentingan komersial di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, belum bisa langsung dihentikan. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Rembang mengaku tidak memiliki kewenangan untuk menyegel sumur tersebut.
Kepala Satpol PP Rembang Slamet Haryanto menjelaskan, pengawasan dan penanganan pemanfaatan air tanah untuk kegiatan usaha menjadi kewenangan instansi Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Kewenangan penanganan dan pengawasan kegiatan pengambilan atau pemanfaatan air tanah untuk kegiatan usaha berada pada ESDM pusat," jelasnya.
Meski begitu, Satpol PP siap membantu pemantauan dan pemeriksaan lapangan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait jika diminta instansi berwenang.
Slamet juga menyarankan warga menyampaikan pengaduan melalui Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan di Blora.
Sementara itu, Kepala Seksi Geologi, Mineral, dan Batubara Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan Hadi Susanto mengaku belum bisa memastikan kelengkapan perizinan sumur komersial tersebut.
Pihaknya masih perlu berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan data kegiatan pengambilan air tanah di lokasi.
"Kami harus konfirmasi ke pemerintah pusat terlebih dahulu. Kami tidak mempunyai data pasca kewenangan wilayah sungai menjadi kewenangan pusat," ujarnya melalui pesan WhatsApp.
Hadi menjelaskan, penerbitan izin pengusahaan air tanah skala mikro menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Namun, jenis kegiatan usaha harus melalui penapisan atau verifikasi terlebih dahulu.
Disisi lain, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Rembang mengaku belum menemukan dokumen Persetujuan Lingkungan (Perling) untuk kegiatan tersebut sejak 2021.
Kepala DLH Rembang Ika Himawan Afandi mengatakan, penelusuran data internal dan eksternal belum menemukan catatan persetujuan lingkungan untuk aktivitas pengambilan air tanah komersial itu.
"Dari 2021 sampai sekarang belum ada data Perling untuk kegiatan tersebut," ungkap Ika, Sabtu (7/11/2026).
DLH berencana menerjunkan tim untuk melakukan verifikasi lapangan guna memastikan aktivitas usaha dan kondisi di lokasi.
"Verifikasi lapangan diperlukan untuk konfirmasi lebih jelasnya," tambahnya.
Sebelumnya, aktivitas penyedotan air tanah di Sendangmulyo dikeluhkan warga. Penyedotan disebut berlangsung sejak pagi hingga malam untuk memenuhi kebutuhan operasional pabrik es.
Air juga dijual ke luar desa menggunakan truk tangki berkapasitas sekitar 10 ton setiap rit.
Warga mencatat sedikitnya ada lima titik usaha penyedotan air di wilayah selatan pelabuhan.
Aktivitas tersebut diduga berdampak terhadap ketersediaan air sumur warga. Sedikitnya tiga Rukun Tetangga (RT) di wilayah Rukun Warga (RW) 01 mengeluhkan sumur mulai mengering. Sebagian air sumur bahkan berubah asin.
Warga mengaku tidak pernah diajak berembuk sebelum usaha penyedotan beroperasi. Komunikasi baru dilakukan setelah dampak mulai dirasakan masyarakat.
"Tidak sama sekali ada rembukan. Adanya rembukan setelah dampak yang terjadi," ungkap salah seorang warga.
Warga berharap pemerintah segera turun tangan. Mereka meminta lokasi sumur komersial dipindahkan agar tidak berdekatan dengan permukiman.
"Keinginan kami sebagai warga yang terdampak, kalau bisa sumurnya dipindah," harapnya. (ali)
Editor : Ali Mahmudi