REMBANG - Pengambilan air komersial di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, diduga melampaui batas. Kuota yang disepakati hanya 7 sampai 10 rit per hari, tetapi di lapangan penyedotan dilaporkan mencapai sekitar 20 rit.
Persoalan itu dibahas dalam rapat di balai desa, Sabtu (7/11/2026). Warga kecewa karena dua dari tujuh pengusaha yang diundang tidak hadir.
Perwakilan warga, Bagus, menyayangkan ketidakhadiran keduanya. Menurut dia, setidaknya ada utusan yang datang agar tidak ada alasan tidak tahu soal kesepakatan.
"Kami warga sangat kecewa atas ketidakhadiran dua pengusaha itu. Setidaknya ada perwakilan, karena kayak tadi Mas, mereka dengan gampangnya berkata tidak tahu ada kesepakatan warga karena tidak hadir," kata Bagus.
Dia khawatir pola yang sama berulang pada musyawarah desa (musdes) berikutnya.
"Kami takutkan besok kalau ada Musdes lagi, ada alasan-alasan seperti itu. Alasan tidak tahu karena tidak hadir menjadi alasan pelaku usaha lagi yang tidak hadir," sambungnya.
Bagus berharap kedua pengusaha itu bisa hadir pada musdes kedua. Warga, kata dia, mendesak agar persoalan air segera teratasi dan meminta pemerintah desa lebih mengutamakan kebutuhan air warga Sendangmulyo.
Rapat dihadiri sejumlah pengusaha dan perwakilan warga lain. Dari unsur pemerintahan desa, hadir Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Penjabat (Pj) Kepala Desa Sendangmulyo.
Sekretaris Desa (Sekdes) Sendangmulyo Roni membenarkan ketidakhadiran dua pengusaha tersebut. Dari tujuh pengusaha yang diundang, hanya lima yang memenuhi panggilan desa.
"Ya betul, total semua undangan tujuh pengusaha. Namun, dua pengusaha itu tidak hadir," ungkapnya.
Roni menjelaskan, rapat tersebut sedianya membahas ulang kesepakatan musdes 2024 tentang pembatasan pengambilan air. Kuota ditentukan berdasarkan jarak usaha dari permukiman.
"Kalau yang paling dekat dengan permukiman itu 7 rit, yang jauh 10 rit. Jadi antara 7 sampai 10 rit per hari," jelasnya.
Namun, aktivitas penyedotan air komersial dilaporkan melonjak tajam hingga sekitar 20 rit per hari. Muncul dugaan kuat bahwa kesepakatan itu dilanggar sepihak oleh pelaku usaha.
Dari rapat tersebut, baru ada kesepakatan sementara, yaitu pembatasan pengambilan air 7 rit per hari. Belum ada upaya penutupan terhadap usaha pengambilan air.
Pj Kepala Desa hanya menyarankan agar dampak persoalan ini tidak meluas. Dia juga berharap para pengusaha air sadar diri. Bila nanti petugas dinas dari pemerintah turun dan usaha tidak memenuhi syarat, pengusaha diminta siap ditutup. Penutupan itu disaksikan perwakilan dinas terkait.
Para pengusaha air akan menggelar pertemuan sendiri untuk membahas persoalan ini. Hasilnya disampaikan pada musdes kedua yang rencananya digelar pekan depan. Tanggal pastinya belum ditentukan.
Jika polemik ini tak kunjung menemui titik terang, Roni menyebut pemerintah desa membuka peluang menggelar musdes ulang. Agendanya membahas perubahan aturan sekaligus menetapkan sanksi tegas bagi pengusaha yang membandel. (ali)
Editor : Ali Mahmudi