REMBANG – Badan Gizi Nasional (BGN) mengeluarkan warning keras kepada seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dapur yang mengabaikan standar operasional prosedur (SOP), tidak memenuhi standar kesehatan, hingga menyebabkan masalah keamanan pangan, terancam ditutup permanen.

Peringatan itu disampaikan Wakil Kepala BGN Mayjen TNI (Purn) Trenggono saat memberikan pengarahan kepada perwakilan Kepala SPPG dari Rembang, Blora, Pati, dan Jepara di Aula Lantai 4 Kantor Bupati Rembang, Kamis (10/9) malam.

Sekitar 50 orang hadir dalam kegiatan tersebut. Pengarahan digelar sebagai bagian dari evaluasi dan pembenahan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama setelah munculnya sejumlah persoalan di lapangan.

Trenggono menegaskan, kelalaian pengelola dapur tidak bisa dianggap sepele. Sebab, kesalahan dalam proses pengolahan hingga distribusi makanan dapat berujung pada masalah serius yang menyangkut keselamatan siswa.

“Saya harus memberikan evaluasi, motivasi, termasuk memberikan hukuman kepada dapur yang tidak melaksanakan prosedur. Kelengahan ini berakibat fatal dan bisa meracuni anak-anak siswa kita,” tegas Trenggono.

BGN meminta seluruh Kepala SPPG segera mengecek kembali kondisi dapur masing-masing. Standar kebersihan, kelayakan bangunan, pengolahan makanan, hingga distribusi harus dipastikan berjalan sesuai ketentuan.

Trenggono bahkan memberikan sinyal tegas bahwa dapur yang tidak layak tidak boleh dipaksakan beroperasi.

“Yang jelas kalau ada bangunan yang sudah keracunan, dapurnya jelek, kita tutup tahun ini. Karena itu sangat membahayakan,” ujarnya.

Menurut Trenggono, Kepala SPPG merupakan wajah BGN di daerah. Karena itu, satu kesalahan di lapangan berpotensi mencoreng keseluruhan program MBG.

Ia mengingatkan para Kepala SPPG agar tidak kehilangan kedisiplinan meski program tersebut telah berjalan lebih dari setahun. Pengawasan di tingkat pusat, kata dia, terus diperkuat dan harus diikuti dengan keseriusan yang sama di daerah.

“Jangan sampai semua kerja keras tersebut sirna hanya karena kelalaian di lapangan,” pesannya.

Dalam pengarahan tersebut, BGN juga menyoroti pentingnya sertifikasi kelayakan dapur. Saat ini BGN telah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri dalam penguatan pengawasan.

Dinas Kesehatan di masing-masing daerah menjadi pihak yang berwenang menerbitkan sertifikat kelayakan dapur. Karena itu, SPPG diminta tidak mengoperasikan dapur yang belum memenuhi standar kesehatan.

Selain kondisi dapur, proses distribusi makanan juga menjadi perhatian. BGN meminta Kepala SPPG memastikan makanan dibawa oleh orang yang memahami prosedur dan mampu menjaga keamanan pangan hingga sampai ke sekolah.

Setelah makanan dikonsumsi, evaluasi juga harus dilakukan. Jika terdapat makanan yang tidak habis, penyebabnya perlu diketahui bersama pihak sekolah.

Pengelola juga diminta tidak memaksakan menu yang terlalu rumit atau memiliki risiko cepat basi. Menu harus disesuaikan dengan kemampuan dapur dan karakteristik wilayah.

“Jaga kualitas makanan, patuhi SOP, perkuat pengawasan di dapur, dan jangan sampai ada lagi kejadian keracunan,” tegas Trenggono didampingi Wakil Bupati Rembang H. Moch. Hanies Cholil Barro’. (*/ali)

Editor : Ali Mahmudi