KONSULTASI: Bupati Rembang Harno berkonsultasi bertemu Direktur Jenderal Bina Marga Roy Rizali Anwar terkait usulan JID untuk Kabupaten Rembang.
REMBANG – Bupati Rembang Harno jemput bola. Ia langsung datang ke Jakarta untuk memastikan status usulan program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) yang diajukan Pemkab Rembang. Langkah ini sekaligus mengawal agar Rembang mendapat porsi anggaran prioritas.
”Konsultasi, menanyakan usulan-usulan IJD tahun 2025, dengan harapan bisa lolos di tahun 2026,” kata Harno dalam keterangan tertulis yang diterima Jawa Pos Radar Kudus, kemarin (19/8).
Di Jakarta, Harno bertemu Direktur Jenderal Bina Marga Roy Rizali Anwar beserta jajarannya. Dalam pertemuan itu, beberapa paket proyek dipastikan turun ke Rembang.
Harno mengaku tidak hafal rincian paket tersebut dan akan mengonfirmasi ulang ke OPD terkait. Namun ia memastikan proyek-proyek itu tersebar di wilayah timur, utara, dan selatan Rembang.
”Prediksi masuk termasuk pembangunan Banyuurip–Gunem dan Banyuurip–Jape. Yang timur, kemungkinan lolos pelebaran jalan Lodan Wetan–Bonjor, serta pemeliharaan berkala jalan Kalipang–Lodan Wetan,” terangnya melalui sambungan telepon.
Usulan lainnya masih menunggu keputusan pada November mendatang, termasuk yang pernah dipaparkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU Taru) beberapa waktu lalu.
Pemkab Rembang terus mematangkan proyeksi pembangunan infrastruktur jalan untuk memastikan kelanjutan intervensi anggaran pusat. Konsultasi langsung ke Jakarta ini menjadi salah satu upaya memastikan kepastian tersebut.
Sebelumnya, jelang Hari Jadi Kabupaten Rembang, Kepala DPU Taru Rembang Maryosa memaparkan kondisi fisik infrastruktur jalan. Pihaknya mengusulkan sembilan ruas jalan untuk mendapat dukungan pendanaan lewat program IJD tahun 2026, dengan total anggaran yang diajukan lebih dari Rp100 miliar guna meningkatkan konektivitas wilayah dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Sembilan ruas yang diusulkan meliputi Kalipang–Lodan Wetan, Lodan Wetan–Bonjor, Bonjor–Sampung, Sampung–Tawangrejo, Kaliombo–Sudo, Dresi–Sekararum, Kedungrejo–Pasar Banggi, Pamotan–Trembes–Suntri, hingga akses menuju kawasan Sekolah Rakyat.
”Depan Sekolah Rakyat itu nanti ke barat. Kita usulkan juga lewat IJD untuk memfasilitasi Sekolah Rakyat, walaupun sebenarnya itu jalan desa,” kata Maryosa.
Menurutnya, sejumlah ruas yang diusulkan berperan penting mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas industri yang terus berkembang. ”Kedungrejo–Pasar Banggi pengguna jalannya semakin tinggi karena ada pabrik-pabrik dan aktivitas ekonomi yang berkembang,” ujarnya.
Maryosa berharap seluruh usulan disetujui pemerintah pusat sehingga pembangunan bisa direalisasikan pada 2026. ”Total kebutuhan anggarannya lebih dari Rp 100 miliar. Semoga seluruh usulan ini bisa disetujui sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” tandasnya. (noe/ali)
Editor : Ali Mahmudi