CEK LAPANGAN: Petugas Dinas Kesehatan (Dinkes) Rembang melakukan investigasi menyusul kejadian luar biasa berupa diare massal yang dialami sejumlah siswa di SMPN 5 Rembang, diduga terkait konsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG).
REMBANG Tim Dinas Kesehatan (Dinkes) Rembang bergerak cepat menyusul dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMPN 5 Rembang. Setelah menuntaskan penelusuran ke Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan menggelar rapat evaluasi, tim mengirim sample menu MBG ke laboratorium Semarang, Kamis (6/8).
Sebelumnya sekitar 136 siswa dan guru di SMPN 5 Rembang mengalami diare massal diduga akibat menyantap menu MBG dari SPPG Mondoteko 3 Rembang, Selasa lalu (3/8). Jumlah ini diperkirakan masih terus bertambah karena SPPG terkait tak hanya melayani di SMPN 5 Rembang saja.
Kepala Dinkes Rembang dr Ali Syofi'i, melalui Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Kesehatan Olahraga Al-Furqon membenarkan kabar tersebut. Investigasi mulai bergerak sejak Rabu (5/8), saat tim terbagi ke dua lokasi: SMPN 5 Rembang dan SPPG Mondoteko 3 Rembang. Furqon sendiri turun langsung ke SPPG.
"Di sana tim menelisik dan menelusuri mulai dari tenaga yang terlibat, ditanya mulai dari bahan yang digunakan, proses masak, pengepakan, dan pengangkutan," kata Furqon kepada Jawa Pos Radar Kudus.
Investigasi itu, kata Furqon, merupakan prosedur standar yang harus ditempuh setiap kali muncul kejadian luar biasa. Dari penelusuran, ia mencatat dua persoalan utama.
Pertama, soal kedisiplinan penjamah atau pengolah pangan dalam menerapkan higiene dan sanitasi saat mengolah makanan. Menurutnya, penjamah pangan wajib mengenakan alat pelindung diri (APD) lengkap, celemek, sarung tangan, masker, dan penutup kepala, layaknya koki profesional, sesuai standar operasional prosedur (SOP) di SPPG. Kepatuhan terhadap SOP dalam petunjuk teknis Badan Gizi Nasional (BGN) saat mengolah pangan juga perlu ditingkatkan.
Kedua, soal durasi distribusi. Furqon menekankan, waktu maksimal dari proses memasak hingga makanan dikonsumsi penerima manfaat seharusnya tidak lebih dari empat jam. "Karena kejadian-kejadian di Kabupaten Rembang banyak yang lebih dari 4 jam, sehingga mengakibatkan risiko," tegasnya.
Selain menelusuri proses produksi, tim juga mengambil sample air dan bahan makanan yang disajikan saat kejadian berlangsung, termasuk dari bank sample yang wajib disimpan dapur. Sample serupa turut diambil dari puskesmas guna memastikan ada tidaknya faktor lain yang memicu sakit pada penerima manfaat.
Hasil uji laboratorium diperkirakan baru keluar dalam sepekan hingga 10 hari, mengingat prosesnya bertahap. "Ada tes perkiraan, penegasan, dan baru muncul hasilnya. Itu diperlukan waktu satu tahap 3-5 hari proses di laboratorium, termasuk air," jelasnya. Sample-sample tersebut mendapat penanganan khusus agar kondisinya tetap terjaga dan tidak rusak.
Terkait tindak lanjut terhadap dapur SPPG, Furqon menegaskan hal itu sepenuhnya menjadi ranah kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN), bukan Dinkes. Karena itu, pihaknya hanya menyerahkan catatan catatan temuan sebagai bahan evaluasi. (noe/ali)
Editor : Ali Mahmudi