REMBANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang masih menghadapi tantangan besar dalam pemerataan layanan kesehatan. Hingga kini, daerah tersebut masih kekurangan 219 Puskesmas Pembantu (Pustu), 171 tenaga perawat, serta masih membutuhkan tambahan dokter untuk memperkuat pelayanan kesehatan hingga tingkat desa.
Persoalan tersebut mengemuka dalam kegiatan penggalangan komitmen lintas sektor untuk penguatan inovasi Telponi (Temokno, Laporno, Openi), yang menjadi salah satu strategi Pemkab Rembang dalam menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).
Kegiatan tersebut dihadiri langsung Bupati Rembang Harno, Ketua TP PKK Musringah Harno, jajaran asisten daerah, kepala OPD, Direktur rumah sakit pemerintah maupun swasta, camat, organisasi kesehatan, hingga koordinator Telponi.
Bupati Harno mengatakan, pemerataan fasilitas kesehatan masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Salah satunya adalah pemenuhan Puskesmas Pembantu di seluruh desa.
"Saya sempat menanyakan kepada Kepala Dinas Kesehatan apakah setiap desa sudah memiliki Pustu. Ternyata belum 100 persen. Ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah agar seluruh desa memiliki Pustu sehingga pelayanan kesehatan semakin dekat dengan masyarakat," ujarnya.
Selain fasilitas kesehatan, Pemkab Rembang juga masih menghadapi kekurangan tenaga medis, terutama dokter dan perawat. Menurut Harno, kebutuhan tersebut telah diusulkan kepada pemerintah pusat karena menjadi bagian penting dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
Untuk sementara, kebutuhan tenaga kesehatan diupayakan melalui mekanisme perekrutan di Puskesmas maupun RSUD yang telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Selain itu, pemerintah daerah juga terus mengusulkan formasi melalui seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Formasi masih menunggu kebijakan pemerintah pusat. Sementara itu, Puskesmas maupun rumah sakit tetap bisa melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan pelayanan," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, dr Ali Syofi'i, menjelaskan bahwa saat ini Kabupaten Rembang memiliki 69 Pustu. Pada 2025, pemerintah menambah enam unit Pustu baru sehingga totalnya menjadi 75 unit.
Namun, jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan. Mengacu pada kebijakan pemerintah pusat melalui program Integrasi Layanan Primer (ILP), setiap desa ditargetkan memiliki satu Pustu.
"Dengan jumlah desa yang ada, Kabupaten Rembang masih membutuhkan 219 Pustu lagi agar seluruh desa memiliki fasilitas layanan kesehatan dasar," jelasnya.
Tidak hanya bangunan, setiap Pustu nantinya juga harus didukung tenaga kesehatan. Idealnya, setiap Pustu memiliki satu bidan, satu perawat, serta didukung kader kesehatan.
Menurut Ali, kebutuhan bidan desa relatif sudah terpenuhi. Namun, kekurangan tenaga perawat masih cukup besar.
"Hasil perhitungan kami menunjukkan Kabupaten Rembang masih membutuhkan sekitar 171 tenaga perawat. Kebutuhan itu sudah kami sampaikan bersama BKD kepada pemerintah pusat sebagai usulan formasi tenaga kesehatan, baik melalui jalur CPNS maupun PPPK," ungkapnya.
Baca Juga: Pemkab Kudus Terapkan Pertukaran Guru, Bidik Peningkatan Nilai TKA di SMP
Di tengah keterbatasan tersebut, capaian sektor kesehatan di Rembang menunjukkan tren positif. Pada 2025, angka kematian ibu tercatat sebanyak lima kasus, menjadi yang terendah sepanjang sejarah Kabupaten Rembang. Sebagai perbandingan, pada tahun sebelumnya terdapat 11 kasus.
Sementara itu, angka kematian bayi juga terus menurun. Sepanjang 2025 tercatat 96 kasus, turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 124 hingga 125 kasus. Bahkan lima hingga enam tahun lalu, angka kematian bayi masih berada di atas 150 kasus.
Menurut dr Ali, capaian tersebut tidak lepas dari penerapan inovasi Telponi. Program ini membangun sistem pemantauan kesehatan secara berjenjang, mulai dari kader kesehatan, petugas puskesmas, bidan desa, hingga rumah sakit dan dokter spesialis.
Melalui pemantauan harian, ibu hamil berisiko tinggi dapat segera terdeteksi dan memperoleh pendampingan maupun rujukan apabila diperlukan.
"Dokter spesialis anak, kandungan, hingga penyakit dalam telah memiliki wilayah binaan di masing-masing puskesmas. Dengan sistem yang saling terhubung ini, penanganan pasien menjadi lebih cepat sehingga diharapkan mampu terus menekan angka kematian ibu dan bayi," pungkasnya. (noe/mah)
Editor : Mahendra Aditya