REMBANG – Tiga kecamatan di Kabupaten Rembang tengah dijajaki menjadi Kawasan Industri Khusus (KIK): Kaliori, Lasem, dan kawasan perbatasan Rembang-Pamotan. Langkah ini disiapkan untuk menampung derasnya minat investasi yang mengarah ke Kota Garam.
Bupati Rembang Harno membeberkan strategi di balik pemetaan tiga lokasi tersebut. Ia sengaja tidak ingin kawasan industri menumpuk di satu titik saja.
"Saya sudah berusaha memecah, bagaimana agar tidak tersentral di situ semua (jalan Clangapan-Pamotan, red). Maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTARU) dan Dinas Pertanian dan Pangan (Dintanpan) saya minta membuat usulan KIK," kata Harno.
Opsi lokasi yang tengah dikaji berada di sebelah timur Desa Binangun, Kecamatan Lasem, dan di Kecamatan Kaliori. Namun rencana ini bukan tanpa ganjalan. Syarat KIK mensyaratkan lahan seluas 500 hektare, sementara calon lokasi yang ada saat ini belum memenuhi luasan tersebut.
DPUTARU Rembang sudah menyodorkan solusi: menggabungkan lahan di sisi utara dan selatan jalan jika luasan di satu sisi belum cukup. Namun solusi ini membawa konsekuensi baru: potensi kemacetan pada jam-jam tertentu.
"Kalau akhirnya jadi di tempat tersebut, jam-jam tertentu akan macet. Maka kita akan mengambil solusi, bagaimana mengatur jalannya," ujar Harno.
Bupati pun tak menutup-nutupi bahwa ini soal pilihan sulit. Ia membandingkan dengan kota-kota besar yang sudah lebih dulu bergelut dengan macet akibat menjamurnya pabrik.
"Tinggal pilih, senang macet atau tidak macet. Macet pada jam tertentu, tapi ekonomi jalan dan pengangguran terserap. Kalau tidak ada kemacetan, paham sendiri, masyarakat kita butuh pekerjaan. Kita harus berpikir dua tiga kali, tujuan kita mensejahterakan masyarakat dan menekan pengangguran," tegasnya.
Investor Bali dan Cina Lirik Rembang
Sinyal positif datang dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) setempat yang menyebut minat investor terus mengalir ke Rembang, meski daerah ini masih menghadapi kendala klasik: sumber air yang sulit dan belum tersedianya akses jalan tol. Faktor penariknya justru ada di tenaga kerja, kompetitif dari sisi ketersediaan maupun besaran gaji.
Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rembang, Dwi Martopo, bahkan berani memproyeksi iklim investasi di Rembang akan tetap cerah dalam 15 hingga 20 tahun ke depan.
Tren ini, menurutnya, berakar dari gelombang tutup pabrik di Jawa Barat, khususnya Tangerang, sejak belasan tahun lalu, yang membuat industri berbondong-bondong pindah ke Rembang sejak 2018. Kini giliran Bali yang kehabisan lahan, dan investornya pun melirik Rembang sebagai tujuan baru.
"Untuk yang bikin 500 hektare dari Bali, sebenarnya salah satu PT semula berstatus Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), sekarang berubah menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) karena investornya ditambah obligor dari Cina," ungkap Dwi Martopo, didampingi Kabid Penanaman Modal Nurohmah, saat ditemui Jawa Pos Radar Kudus.
Menurut Topo, investor tersebut berminat mendirikan pabrik garmen terintegrasi — mulai dari produksi benang, tekstil, hingga ekspor. Jika benar-benar terealisasi, dampaknya besar: kebutuhan tenaga kerja pabrik diproyeksi melonjak tajam.
"Iklim usaha di sini juga sudah mulai berkembang. Mulai bisnis kos-kosan, bisnis kendaraan, sampai peningkatan daya beli masyarakat," sambungnya.
Rembang sendiri bukan pemain baru dalam peta industrialisasi Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi sudah lama menyiapkan Rembang sebagai kota industri, berdampingan dengan Brebes dan Batang, meski proses di Batang lebih dulu melaju pesat pada era pemerintahan sebelumnya.
"Prinsip izin siapa cepat, dapat izin. Kita melayani sesuai antrean Online Single Submission (OSS). Saat ini masih tahap pengembangan," jelas Topo.
Dari sisi pelayanan, Rembang juga mencatat prestasi: sistem perizinan Gampil sukses menyabet juara 1 dalam lomba inovasi. Layanan ini memungkinkan pengajuan izin di luar OSS diproses lewat platform khusus, dengan proses seleksi tersendiri. (noe/ali)
Editor : Ali Mahmudi