REMBANG – Rembang mencatatkan lompatan besar dalam pembangunan kesehatan. Angka stunting terjun bebas dari 24,3 persen di 2022 menjadi tinggal 12,2 persen tahun ini — hampir separuhnya lenyap dalam tiga tahun beruntun penurunan.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Rembang, dr Ali Syofi'i membeberkan data mentereng ini saat ditemui Jawa Pos Radar Kudus di ruang kerjanya.
"Kita melaporkan rutin hasil penimbangan seluruh balita yang ada seluruh Kabupaten melalui aplikasi Sigizi Kesga, tahun 2025 angka turun lagi menjadi 12,2 persen," ungkapnya.
Jejak penurunannya terekam jelas: 2022 di angka 24,3 persen (SSGI), turun ke 19,5 persen di 2023 (SKI), lalu 15,8 persen di 2024 (SSGI lagi), dan kini 12,2 persen lewat Sigizi Kesga. Empat tahun, empat kali penurunan berturut-turut, bukti kerja keras Pemkab di bawah kepemimpinan Bupati-Wakil Bupati Harno-Hanies bukan sekadar target di atas kertas.
Kuncinya: strategi keroyokan lewat Tim Percepatan Penurunan Stunting yang diketuai langsung Wakil Bupati Hanies. "Semua perangkat daerah dan lintas sektor dikerahkan melakukan langkah sesuai kewenangan OPD masing-masing untuk bagaimana menurunkan stunting," terangnya.
Prestasi ini ditopang perombakan sarpras kesehatan. Dari 17 Puskesmas hingga RSUD dr R Soetrasno, layanan USG kini tersedia di semua Puskesmas untuk memeriksa ibu hamil, dilengkapi alat laboratorium dan armada ambulans yang memadai, satu Puskesmas rata-rata punya 3-4 unit. Hasilnya, survei kepuasan pelanggan di Puskesmas dan RS tembus di atas 80 persen. (noe/ali)
UHC Prioritas: Sempat Lepas, Direbut Kembali
REMBANG – Status jaminan kesehatan tertinggi milik Rembang nyaris melayang. Predikat UHC (Universal Health Coverage) prioritas, status BPJS Kesehatan terbaik yang bisa dimiliki daerah, sempat lepas dari genggaman begitu pemerintahan baru masuk, akibat tingkat keaktifan peserta yang melorot.
Namun Pemerintahan Bupati-Wakil Bupati Harno-Hanies tak tinggal diam. Lewat percepatan pendaftaran peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) dari Pemda, menyasar warga miskin yang belum terdaftar dan iurannya ditanggung penuh pemerintah daerah, Rembang berhasil merebut kembali status itu pada Oktober 2025.
Hingga akhir Juni 2026, tingkat kepesertaan BPJS Rembang mencapai 99,41 persen, dengan tingkat keaktifan peserta 82,05 persen, jauh melampaui syarat minimal 98 persen kepesertaan dan 80 persen keaktifan untuk status UHC prioritas.
Kepala Dinkes Rembang, dr Ali Syofi'i menjelaskan keistimewaan status ini. "Bedanya UHC biasa ketika ada orang yang membutuhkan, mendaftar bisa aktif bulan berikutnya, untuk UHC prioritas ketika ada masyarakat ingin mendaftar peserta BPJS maka saat itu juga bisa langsung aktif," imbuhnya.
Status ini makin krusial di tengah gelombang reaktivasi peserta PBI APBN yang cukup besar di 2026 — banyak pemegang kartu KIS (Kartu Indonesia Sehat) yang sempat kaget kartunya tiba-tiba tidak aktif saat mengakses layanan kesehatan. Dengan UHC prioritas, warga yang bermasalah bisa langsung didaftarkan ulang dan aktif seketika, tanpa harus menunggu. (noe/ali)
Kematian Ibu Terendah Sepanjang Sejarah
REMBANG – Dari 11 kasus kematian ibu di tahun sebelumnya, angka itu ditekan drastis menjadi hanya 5 kasus di 2025 — rekor terendah sepanjang sejarah Kabupaten Rembang.
"Terkait angkanya bahwa di Kabupaten Rembang kematian ibu di tahun 2025 berhasil diturunkan, jumlah kematian ibu ada 5 kematian," ungkap Kepala Dinkes Rembang, dr Ali Syofi'i, saat ditemui Jawa Pos Radar Kudus di ruang kerjanya.
Kematian bayi pun ikut menurun tajam, dari sempat di atas 150 kasus beberapa tahun lalu, menjadi 124-125 kasus di tahun sebelumnya, dan kini tinggal 96 kasus di 2025.
Di balik angka-angka itu ada kerja senyap namun konsisten dari Puskesmas, Pustu, Posyandu, hingga dokter spesialis di rumah sakit rujukan — semua bergandengan tangan lewat inovasi bernama Telponi (Temokno, Laporno, Openi). Setiap ibu hamil berisiko tinggi dipantau, dikomunikasikan, dan didampingi tanpa henti lewat Zoom, video call, hingga koordinasi harian dengan bidan, dokter Puskesmas, dan rumah sakit.
"Lewat sistem Telponi tim Dinkes setiap hari bertemu bidan, dokter puskesmas, rumah sakit komunikasi aktif melalui zoom, video call, serta komunikasi lain memantau sampai situasi terbawah kita tahu. Ini effort menurut kami effort kerja keras luar biasa dari tim kami Dinkes, RS (negeri dan swasta) dan Puskesmas," pungkasnya.
Tahun 2026, target Dinkes Rembang tegas: jangan sampai kematian ibu dan bayi naik lagi dari tahun sebelumnya. (noe/al)
Editor : Ali Mahmudi