REMBANG – Komisi B DPRD Rembang bersama Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) menyepakati enam langkah jangka pendek untuk menutup celah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Kecamatan Sale.
Keputusan ini diambil sebagai tindak lanjut temuan inspeksi mendadak yang mengungkap lemahnya sistem pengawasan di kawasan tambang tersebut.
Sebelumnya Komisi B menemukan sistem pengawasan di dua titik pintu keluar-masuk tambang Sale sangat longgar. Petugas pos jaga hanya bekerja sesuai jam kantor PNS, yaitu pukul 07.30 hingga 16.00 WIB, sementara aktivitas truk tambang beroperasi sejak dini hari hingga larut malam. Akibatnya, banyak truk melintas tanpa catatan pajak.
Masalah semakin parah karena dua jembatan timbang milik Pemkab di Gading dan Wonokerto dalam kondisi rusak. Retribusi pun hanya dihitung berdasarkan rata-rata 10 ton per truk. Padahal, saat dilakukan penimbangan manual, satu truk ternyata memuat hampir 14 ton, atau selisih sekitar 4 ton dari catatan resmi.
Menindaklanjuti temuan itu, Ketua Komisi B, Nasirudin, menyebut enam formula jangka pendek yang disepakati bersama DPPKAD meliputi pengetatan sistem piket dan shift pegawai pos pantau, tera ulang jembatan timbang di Peterongan, serta perbaikan teknis timbangan di Gading.
Selain itu, modernisasi sarana pos jaga juga masuk agenda, yakni pemasangan CCTV, pengadaan printer surat jalan rangkap tiga, dan pembenahan fasilitas termasuk kamar mandi agar petugas tidak memiliki alasan meninggalkan pos saat jam kerja.
Langkah lainnya adalah kewajiban seluruh truk tambang melewati jembatan timbang, penguraian arus armada menuju jalur Peterongan, serta penambahan titik pos jaga baru di wilayah yang dinilai rawan bocor.
"Kalau jangka pendek, harusnya tahun ini sudah bisa terealisasi," tegas Nasirudin.
Untuk jangka panjang, Komisi B berencana studi tiru ke Kabupaten Lumajang yang dinilai sukses menerapkan sistem pembayaran pajak MBLB berbasis voucher, di mana penarikan pajak dikunci berdasarkan tonase sejak awal.
Pengadaan jembatan timbang berkapasitas di atas 60 ton juga disiapkan agar truk berdimensi besar tidak bisa lolos dari penghitungan muatan. Nasirudin mengakui rencana jangka panjang ini masih membutuhkan kepastian plot anggaran daerah.
Dalam rapat tersebut, Nasirudin juga mengonfirmasi bahwa usulan penyesuaian tunjangan kepala desa sudah masuk pembahasan pergeseran anggaran, sementara alokasi gaji ke-13 masih akan ditelusuri lebih lanjut.(ali)
6 Jurus Jangka Pendek Tutup Kebocoran PAD dari Tambang:
Jangka Pendek:
1. Rombak sistem piket: Pos pantau wajib dijaga 24 jam dengan sistem shift, bukan jam kantor.
2. Tera ulang timbangan: Jembatan timbang Peterongan dikalibrasi ulang, timbangan Gading diperbaiki.
3. Digitalisasi pos: Pasang CCTV, sediakan printer surat jalan rangkap tiga untuk kontrol berlapis.
4. Wajib timbang: Seluruh truk tambang harus lewat jembatan timbang. Tanpa timbang, tanpa jalan.
5. Pecah arus truk: Arahkan armada ke jalur Peterongan untuk mengurangi penumpukan dan celah lolos.
6. Tambah pos jaga: Bangun pos baru di titik rawan yang selama ini jadi jalur tikus.
Jangka Panjang: Tiru Lumajang, Timbang 60 Ton
Untuk solusi permanen. Kabupaten itu dinilai sukses memangkas kebocoran pajak MBLB dengan sistem voucher. Pajak dibayar di muka berdasarkan tonase, sehingga truk tidak bisa manipulasi muatan di jalan.