REMBANG – Krisis tenaga pendidik sekolah dasar (SD) di Kabupaten Rembang kian mengkhawatirkan.
Tercatat 249 posisi guru kosong, meliputi 102 guru kelas, 88 guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK), dan 59 guru Pendidikan Agama Islam (PAI), hingga kini belum terisi.
Di lapangan, dampaknya sudah terasa. Sejumlah kecamatan mulai "menjerit" kekurangan pengajar.
Kepala sekolah terpaksa turun mengajar sebagai guru kelas.
Guru mata pelajaran tertentu digantikan tenaga yang tidak sesuai bidang keahliannya, sehingga kualitas pembelajaran pun dipertaruhkan.
"Dampaknya proses belajar mengajar menjadi tidak maksimal. Materi yang disampaikan guru yang tidak sesuai keahliannya tidak akan mencapai tujuan pembelajaran," kata Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Rembang, Chrismastuti.
Ironisnya, solusi yang paling memungkinkan justru terganjal regulasi.
Dindikpora telah mengangkat cukup banyak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), namun instansi tidak diizinkan memindah atau merealokasi mereka ke wilayah yang kekurangan.
"Kalau diizinkan realokasi PPPK, masalah ini agak lumayan terselesaikan," kata Kepala Dindikpora Rembang, Achmad Sholchan.
Pernyataan itu secara tidak langsung mengakui bahwa solusi sesungguhnya sudah ada di tangan, tetapi tertahan aturan yang belum mampu mereka dorong perubahannya ke tingkat lebih tinggi.
Selain krisis guru, Dindikpora juga masih menanggung pekerjaan rumah soal sarana dan prasarana sejumlah SD yang kondisinya memprihatinkan.
Perbaikan dilakukan bertahap melalui usulan revitalisasi ke pemerintah pusat.
Sholchan menyebut persoalan pemerataan guru akan segera ditangani, meski tanpa menyebut tenggat waktu yang jelas. (noe/ali)