RADAR KUDUS - Kondisi nelayan di Kabupaten Rembang kian tertekan. Dalam sebuah forum audiensi yang digelar di ruang paripurna DPRD Rembang pada Senin, 4 Mei 2026, para nelayan yang tergabung dalam Asosiasi Jaring Tarik Berkantong (JTB) Baita Adiguna menyampaikan berbagai keluhan terkait kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak, serta lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) yang membebani aktivitas melaut.
Perwakilan asosiasi, Lestari Priyanto, mengungkapkan bahwa situasi di lapangan semakin sulit. Ia menyoroti sejumlah aturan, terutama yang berkaitan dengan pembatasan zona penangkapan ikan dan regulasi yang dianggap belum memiliki kejelasan teknis. Kondisi tersebut dinilai membuat ruang gerak nelayan semakin sempit.
Di sisi lain, kenaikan harga BBM jenis solar menjadi tekanan tambahan yang signifikan. Biaya operasional untuk melaut meningkat tajam, sementara hasil tangkapan ikan justru cenderung menurun. Ketimpangan antara pengeluaran dan pemasukan ini membuat banyak nelayan berada dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil.
Menurut Lestari, situasi tersebut berpotensi memicu keresahan di kalangan nelayan. Pendapatan yang tidak lagi seimbang dengan biaya operasional menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan hidup masyarakat pesisir yang bergantung pada sektor perikanan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Komisi II DPRD Rembang, Nasirudin, menyampaikan bahwa pihaknya memahami tekanan yang dihadapi para nelayan. Ia menegaskan bahwa meskipun kebijakan terkait berada di ranah pemerintah pusat, DPRD di tingkat daerah tetap memiliki peran untuk menjembatani aspirasi masyarakat.
Nasirudin menyebutkan bahwa pihaknya akan mendorong rekomendasi resmi agar pemerintah pusat dapat mempertimbangkan pelonggaran regulasi. Langkah ini dinilai penting agar nelayan tetap memiliki ruang untuk bertahan di tengah berbagai tekanan yang ada.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa DPRD Rembang berkomitmen membawa suara nelayan hingga ke tingkat nasional, termasuk kepada Presiden, DPR RI, serta kementerian terkait. Upaya ini diharapkan dapat membuka jalan bagi kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat pesisir, sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi di wilayah tersebut.
Dengan meningkatnya tantangan yang dihadapi nelayan, perhatian serius dari pemerintah pusat dinilai menjadi kunci untuk memastikan sektor perikanan tetap berjalan dan mampu menopang kehidupan masyarakat pesisir di Rembang.
Editor : Mahendra Aditya