REMBANG – Sejumlah proyek infrastruktur yang dicanangkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dputaru) Kabupaten Rembang tahun ini belum menunjukkan kejelasan. Mulai dari tugu batas kota, gedung PKK, gedung PGRI, hingga gedung Kejaksaan, semuanya masih di tahap perencanaan tanpa target waktu yang pasti.
Tugu batas menjadi contoh paling mencolok. Proyek ini sudah diwacanakan sejak 2024, bahkan izin penggunaan wilayah jalan dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) diklaim sudah keluar.
Namun hingga kini progresnya tak bergerak jauh. Kepala Dputaru Rembang, Maryosa hanya bisa menyebut perencanaan sudah ada tanpa bisa memastikan kapan proyek mulai berjalan.
"Proses administrasi untuk pembangunan Tugu Batas sudah berjalan. Perencanaan sudah ada. Tinggal nunggu update lagi," katanya.
Nasib serupa dialami proyek gedung PKK. Meski disebut sebagai prioritas untuk mendukung kegiatan pemberdayaan perempuan, proyek ini bahkan belum menyentuh tahap desain gambar.
"Sama juga akan dilakukan tender. Saat ini baru proses perencanaan, desain gambar belum," akunya.
Untuk gedung PGRI dan Kejaksaan, kondisinya tidak lebih baik. Dputaru mengaku masih menunggu pemberitahuan resmi dari Pokja Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), dengan kemungkinan harus menjalani tender ulang yang berarti proses akan semakin mundur.
Di tengah deretan proyek yang belum jelas ujungnya, kondisi Alun-alun Rembang justru menggambarkan persoalan lebih nyata. Lantai keramik rusak parah akibat desakan akar pohon yang terus membesar, bahkan di sisi timur kondisinya dinilai membahayakan pejalan kaki.
Kabid Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi Dputaru, Agus Himawan mengakui penanganan yang dilakukan saat ini hanya bersifat sementara. Akar dipotong, dicor, lalu keramik pecah diganti seadanya.
"Yang kita anggarkan saat ini fokus di lantai dan pembenahan pot-pot rusak, supaya akar tidak terus merusak keramik," katanya. (noe)
Editor : Ali Mahmudi