SEPI AKTIVITAS: Aktivitas pengeboran minyak mentah di petak 111 Hutan Ngiri tampak sepi setelah digerebek Polda Jateng.
REMBANG – Terungkapnya kasus pengeboran minyak ilegal (illegal drilling) di sejumlah wilayah Kabupaten Blora dan Rembang turut menyeret nama Perhutani, menyusul fakta bahwa sebagian lokasi pengeboran berada di lahan yang dikelola Perum Perhutani. Merespons hal ini, Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Mantingan melalui Kepala Bagian Humas, Ismartoyo, menyatakan pihaknya masih menunggu arahan dari instansi terkait.
"Terkait langkah-langkah ke depan, kami masih menunggu tanggapan, solusi, dan arahan dari dinas instansi terkait yang sudah kami surati, termasuk Gakkum Kementerian Kehutanan, Bupati Rembang, dan Bupati Blora," ujar Ismartoyo saat dikonfirmasi, Kamis (16/4/2026).
Ismartoyo juga mengonfirmasi bahwa hingga saat ini pihak Perhutani KPH Mantingan belum dimintai keterangan oleh Polda Jawa Tengah terkait kasus tersebut. "Untuk sementara, sampai saat ini belum ada permintaan keterangan dari pihak Polda," tegasnya.
Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Tengah mengungkap jaringan pengeboran minyak ilegal di tiga lokasi berbeda.
Penindakan pertama dilakukan pada 3 Maret 2026 di lahan Perhutani Dusun Nglencong, Desa Botorejo, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora. Kemudian pada 6 April 2026, petugas juga menindak kegiatan serupa di lahan Perhutani RPH Ngiri, Blora, serta di lokasi penampungan sementara (stockpile) di Desa Sendangmulyo, Rembang.
Dari ketiga lokasi tersebut, polisi mengamankan tiga tersangka berinisial S (50), B (34), dan K (51) yang berperan sebagai pengelola dan pendana kegiatan illegal drilling.
Para pelaku diduga memanfaatkan celah Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 untuk memberi kesan bahwa aktivitas mereka merupakan sumur masyarakat yang legal, padahal tidak memiliki izin maupun kontrak kerja sama yang sah. Hasil minyak bumi yang diperoleh pun dijual secara ilegal tanpa disetorkan kepada negara melalui PT Pertamina.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp 60 miliar. (ali)
Editor : Ali Mahmudi