REMBANG – Polemik dugaan praktik bermasalah dalam pengadaan Lembar Kerja Siswa (LKS) di tingkat Sekolah Dasar (SD) Kabupaten Rembang kian mengemuka.
Meski mencuat dugaan adanya pembagian keuntungan hingga Rp1.000 per buku yang diduga melibatkan jaringan penyedia dan unsur organisasi sekolah, pihak Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) justru terkesan memilih menjaga jarak dari persoalan tersebut.
Perwakilan K3S Kecamatan Rembang, Didik Apriyadi, membantah anggapan bahwa K3S berperan sebagai koordinator distribusi LKS.
Baca Juga: Bisnis Gelap LKS di SD Rembang Terkuak, Diduga Ada Jatah Rp1.000 per Buku
Saat dimintai klarifikasi terkait dugaan peran K3S dalam menghubungkan pihak penyedia dengan sekolah-sekolah, Didik menegaskan bahwa kewenangan sepenuhnya berada di masing-masing satuan pendidikan.
“Maaf, K3S tidak mengoordinasikan. Semua merupakan kebijakan sekolah masing-masing,” ujar Didik singkat melalui pesan tertulis.
Sikap “cuci tangan” tersebut dinilai bertolak belakang dengan kondisi di lapangan.
Pasalnya, peredaran LKS di sekolah-sekolah berlangsung secara luas dan terorganisir, sehingga memunculkan pertanyaan serius mengenai mekanisme pengadaan yang diduga bertentangan dengan PP Nomor 17 Tahun 2010 serta Permendikbud Nomor 75 Tahun 2020.
Di sisi lain, Kepala Bidang Pembinaan SD Dindikpora Rembang, Kapti Prasetyo Aji, mengaku tidak mengetahui adanya dugaan aliran “jatah tetap” sebesar Rp1.000 per buku yang disebut-sebut mengalir kepada oknum tertentu.
“Blass ra reti (sama sekali tidak tahu) soal itu. Silakan dicek langsung ke penyedianya,” kata Kapti.
Ia justru mendorong para guru agar lebih kreatif dengan menyusun modul pembelajaran secara mandiri, sehingga ketergantungan terhadap LKS bisa ditekan.
Namun, di tengah imbauan tersebut, praktik jual beli LKS di lingkungan sekolah masih terus berlangsung tanpa pengawasan ketat.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, jumlah siswa SD negeri dan swasta di Kabupaten Rembang mencapai sekitar 47.694 siswa.
Dengan harga satu paket LKS rata-rata Rp126 ribu per siswa, dan kebutuhan pembelian dua kali dalam setahun untuk dua semester, total perputaran uang dari bisnis LKS di tingkat SD saja diperkirakan menembus angka Rp6 miliar per tahun.
Angka tersebut belum termasuk transaksi di jenjang SMP. (ali)