Pernyataan ini disampaikan untuk menanggapi kekhawatiran publik dan statement dari Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengenai potensi kelangkaan BBM.
Sebelumnya dikabarkan, antrean pembelian solar oleh para nelayan dan truk-truk ekspedisi sempat terjadi di Rembang.
Mereka harus rela mengantre hampir tujuh jam untuk mendapat solar subsidi.
"Di wilayah Jateng dan DIY ini, untuk stoknya dalam keadaan aman. Jadi, tidak ada yang namanya kekosongan stok," ujar Area Manager Communication, Relations, and Corporate Social Responsibility (CSR) Jawa Bagian Tengah PT Pertamina Patra Niaga, Taufiq Kurniawan, saat dihubungi Jawa Pos Radar Kudus, Kamis (20/11).
Taufiq Kurniawan menjelaskan bahwa saat ini tidak ada kekosongan stok di seluruh SPBU di kedua wilayah tersebut.
Secara kuantitas, stok BBM yang tersedia mencapai 175.193 kiloliter.
Dengan konsumsi harian saat ini sebesar 6.610 kiloliter, Taufiq menjamin ketahanan stok Pertamina mencapai 15,6 kali lipat.
“Ketahanan stok yang sangat tinggi ini memastikan bahwa Pertamina dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara memadai, bahkan jika terjadi lonjakan konsumsi yang signifikan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Taufiq Kurniawan menegaskan bahwa antrean yang terjadi di SPBU bukanlah tanda kelangkaan.
Ia menjelaskan bahwa terminologi kelangkaan secara peraturan perundangan hanya terjadi apabila ada kekosongan stok yang diakibatkan oleh gangguan distribusi, seperti bencana alam atau kerusuhan.
Kondisi yang terjadi saat ini, menurutnya, adalah peningkatan permintaan yang wajar menjelang akhir tahun, di mana sektor-sektor seperti proyek, industri, dan logistik tengah mengejar target, sehingga frekuensi pembelian menjadi lebih sering.
"Antre itu kita yakinkan barang ada. Jadi pasti dapat, bukan berarti kelangkaan," tegas Taufiq.
Mengenai adanya usulan penyesuaian kuota, Taufiq Kurniawan menyarankan Aprindo sebagai asosiasi resmi yang mewakili konsumen untuk menyuarakan hal tersebut kepada Pemerintah Daerah (Pemda).
Ia menekankan bahwa peran Pertamina adalah menyalurkan BBM sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Taufiq juga menjelaskan bahwa mekanisme pengajuan tambahan kuota berada di jalur pemerintah: dari dinas di daerah, diajukan ke dinas provinsi, kemudian ke BPH Migas, yang akan langsung memberikan tambahan kuota ke SPBU.
"Sejauh ini, kami belum terinfo dari BPH Migas mengajukan pertambahan kuota ke SPBU," tutup Taufiq. (ali)
Editor : Ali Mustofa